Wakapolri Anggap Autokritik soal Kekhawatiran Netralitas Polri

Kompas.com - 26/06/2018, 18:40 WIB
Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan, Minggu (17/6/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Pol Syafruddin saat ditemui di PTIK, Jakarta Selatan, Minggu (17/6/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin menanggapi positif kekhawatiran berbagai pihak soal netralitas Polri pada Pilkada serentak 2018.

"Jadi apa yang disampaikan berbagai pihak itu adalah autokritik, itu harus diterima oleh aparat keamanan," kata Syafruddin di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (26/6/2018).

Menurut Syafruddin, wajar saja apabila netralitas Polri disorot jelang Pilkada. Sebab, lembaganya tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat atau pemilih.

"Itu harus diterima untuk memperbaiki Polri," terang Syafruddin.

Baca juga: Polri: Netral Saat Pilkada Sudah Harga Mati

Meski demikian Syafruddin menegaskan netralitas pada pilkada yang pemungutan suaranya digelar esok hari, Rabu 27 Juni 2018.

Syafruddin juga menambahkan, pimpinan Polri takkan segan-segan menindak jajarannya yang terbukti tak netral.

"Pasti netral, saya selalu bilang netral. Makanya, pimpinan Polri, manakala ada (anggota yang tidak netral) akan langsung ditindak," tegas Syafruddin.

Baca juga: Catat Hotline Mabes Polri untuk Lapor Oknum Polisi Tak Netral di Pilkada

Polri kata Syafruddin juga telah mengeluarkan telegram tentang pedoman netralitas jajarannya pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Adapun telegram tersebut wajib dipenuhi oleh seluruh jajaran Polri.

"Kapolri sudah bikin (pedoman), sudah ada poin-poinnya," ucap Syafruddin.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Sekjen MUI Imbau Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan Terkait Covid-19

Nasional
Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Meski Ada Wabah Corona, Pemerintah Tak Bisa Larang WNI Kembali ke Tanah Air

Nasional
Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Penjelasan Polri soal Calon Perwira Polisi yang Positif Covid-19 Seusai Rapid Test

Nasional
Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Pemeriksaan dengan Mesin TB-TCM Diprioritaskan untuk Daerah yang Banyak Kasus Covid-19

Nasional
PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

PBNU: Jangan Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19, Tak Boleh Ada Penghinaan

Nasional
Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Wacana Yasonna Bebaskan Koruptor untuk Cegah Covid-19 di Penjara

Nasional
Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Pemerintah Sebut Tidak Punya Data Pemeriksaan Harian dari Spesimen Covid-19

Nasional
Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Ampuhkah Masker Kain Cegah Penularan Covid-19?

Nasional
Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Update per 1 April: Total 1.667 Kasus Covid-19, Pemerintah Siapkan Metode Pemeriksaan Baru

Nasional
Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Jokowi Akhirnya Blak-blakan soal Alasan Tak Mau Lockdown...

Nasional
PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

PP Pembatasan Sosial Berskala Besar Dibuat agar Pemerintah dan Gugus Tugas Bisa Lebih Tegas dan Disiplin

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Kasus Jiwasraya, Kejagung Minta Keterangan Ahli Asuransi Irvan Rahardjo

Nasional
Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Polisi Tangani 18 Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer

Nasional
Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Komisi IV DPR: Kebijakan Pemerintah Kendalikan Penyebaran Covid-19 Kurang Efektif

Nasional
Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Alissa Wahid Nilai Perlu Kepastian Sarana dan Prasarana Kesehatan dalam Hadapi Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X