Di RKUHP, Berlaku Kadaluwarsa Penuntutan Terkait Tindak Pidana Terhadap HAM

Kompas.com - 26/06/2018, 16:49 WIB
Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam. Fabian Januarius KuwadoKomisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Mochammad Choirul Anam.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam tak sepakat jika ketentuan mengenai tindak pidana terhadap HAM diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKUHP).

Menurut Anam, masuknya ketentuan tindak pidana terhadap HAM dalam RKUHP akan menghilangkan kekhususan yang dimiliki oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM).

Salah satunya terkait berlakunya kedaluwarsa penuntutan.

Baca juga: Jokowi Segera Bertemu Pimpinan KPK Bahas Polemik RKUHP

"Kalau di UU Pengadilan HAM dengan jelas dikatakan bahwa kedaluwarsa itu tidak ada. Jadi tidak mengenal kedaluwarsa untuk pengadilan HAM berat. Sedangkan di KUHP mengenal kedaluwarsa," ujar Anam saat dihubungi, Selasa (26/6/2018).

Dengan berlakunya kedaluwarsa, maka suatu kasus pidana terhadap HAM tidak dapat diproses secara hukum bila telah melewati batas waktu tertentu.

Misalnya, kewenangan penuntutan dinyatakan gugur setelah melampaui waktu 20 tahun untuk tindak Pidana yang diancam pidana penjara paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Anam menjelaskan, berlakunya ketentuan kedaluwarsa secara jelas diatur dalam pasal 144 RKUHP. Kemudian, pada pasal 148 ayat (3) disebutkan bahwa pengecualian bagi pemberlakukan kedaluwarsa.

Namun, pengecualian kedaluwarsa hanya berlaku bagi tindak pidana tertentu, bukan tindak pidana khusus seperti tindak pidana terhadap HAM.

Baca juga: Kodifikasi RKUHP Dinilai Timbulkan Dualisme hingga Kemunduran Hukum

"Pidana tertentu itu bukan tindak pidana khusus. Pidana tertentu di KUHP itu misalnya pidana pelayaran dan pidana penyalahgunaan jabatan. RKUHP sendiri menyebut pidana HAM berat sebagai salah satu pidana khusus. Dia tidak diatur dalam bab tindak pidana tertentu," kata Anam.

Berdasarkan draf RKUHP per 28 Mei 2018, tindak pidana berat terhadap HAM diatur dalam bab Tindak Pidana Khusus Pasal 680 sampai 683.

Bentuk pelanggaran HAM yang diatur mencakup genosida, serangan meluas dan sistematis terhadap warga sipil, tindak pidana dalam konflik bersenjata atau perang, dan agresi.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Gugus Tugas Petakan Risiko Penyebaran Covid-19 Jadi Zona Hijau, Kuning, Oranye, dan Merah

Nasional
UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

UPDATE 30 Mei: Penambahan Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 24 Provinsi, Jatim Tertinggi

Nasional
UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

UPDATE 30 Mei: Ada 47.714 ODP dan 12.832 PDP

Nasional
UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

UPDATE 30 Mei: 10 Provinsi Ini Nihil Kasus Baru Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 30 Mei: Pemerintah Telah Periksa 311.906 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

UPDATE 30 Mei: Bertambah 53, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Jadi 1.573 Orang

Nasional
Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Bertambah 523, Kini Ada 7.015 Orang Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

UPDATE 30 Mei: Bertambah 557, Kasus Covid-19 Capai 25.773

Nasional
LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

LAN Lakukan Penyederhanaan Birokrasi untuk Hadapi New Normal

Nasional
UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

UPDATE 30 Mei: WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Tambah 15 Orang, Kasus Perdana di Chile

Nasional
Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X