Kompas.com - 26/06/2018, 11:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) menurun jelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Tren pelanggaran pilkada justru datang dari keterlibatan pejabat setempat, termasuk kepala desa, yang menguntungkan kepentingan politik pihak tertentu.

“Temuan atau laporan terhadap isu SARA hampir seperti tidak kita bayangkan. Kita bersyukur angka itu (Isu SARA) semakin kecil. Malah yang naik adalah keterlibatan kepala desa kemudian pejabat negara yang membuat tindakan yang menguntungkan pasangan calon,” ujar Ratna di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (25/6/2018) malam.

Baca juga: Bawaslu Lakukan Pemetaan Kerawanan di TPS saat Pilkada Serentak 2018

Tidak hanya pejabat daerahnya, ketidaknetralan juga didapati pada aparatur sipil negara (ASN). Ia menuturkan, ketidaknetralan ASN umumnya di wilayah yang kepala daerah petahana (incumbent) maju sebagai calon kepala daerah.

"Mungkin ini karena angka peserta inkumben yang tinggi. Sekitar 300-an inkumben yang maju dalam Pilkada kali ini,” ujar Ratna.

Lebih lanjut, tutur Ratna, jenis-jenis pelanggaran ASN tidak netral yang seringkali ditemukan adalah terlibat dalam deklarasi pasangan calon kepala daerah, hadir dalam kampanye memakai atribut, serta memfasilitasi kampanye paslon.

Baca juga: Jika SBY Bawa Bukti Ketidaknetralan Aparat, Bawaslu Siap Tindaklanjuti

Saat ditanya adakah sanksi yang diberikan oleh Bawaslu, Ratna menjelaskan, menyerahkan ke lembaga yang menaungi ASN tersebut.

“Sebenarnya sanksi lebih dari lembaga yang mewadahinya,” kata dia.

“Kecuali ASN yang melakukan misalnya membantu pasangan calon dalam politik uang. Itu bukan sanksi dari lembaganya, tapi sudah bisa dikenakan sanksi pidana,” lanjut Ratna.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Logistik Pilkada Tak Didistribusikan Malam Hari

Diberitakan sebelumnya, Bawaslu telah menemukan menemukan sekitar 500 kasus pelanggaran ASN.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan menyatakan, pihaknya menemukan sejumlah kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2018.

Kompas TV Rapat yang dipimpin Ketua KPU Arief Budiman mencatat ada 185 juta pemilih dalam negeri dan 1,2 juta pemilih di luar negeri.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.