Dalam Memori PK, Suryadharma Ali Kutip Kesaksian Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Agama, Suryadharma Ali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Sidang pengajuan permohonan PK digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (25/6/2018).

Dalam memori PK yang dibacakan di persidangan pendahuluan, Suryadharma mengutip keterangan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Keterangan itu saat Kalla bersaksi dalam persidangan terhadap mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik.

Dalam kesaksian pada Januari 2016 itu, Jusuf Kalla mengatakan, setiap menteri diberikan keleluasaan dalam menggunakan Dana Operasional Menteri (DOM). Maka, penggunaan DOM sulit dideteksi apakah digunakan untuk keperluan pribadi atau urusan pekerjaan.

Baca juga: Suryadharma Ali Ajukan PK ke Mahkamah Agung

"Lumpsum diterima 80 persen oleh menteri, dipakai deskripsi kebijakannya. Walapun kelihatannya digunakan untuk pribadi, tapi tidak bisa dipisahkan jabatan sebagai menteri atau pribadi," ujar pengacara Suryadharma saat membacakan memori PK.

Sebagai contoh, seorang menteri harus berolahraga untuk dapat sehat secara pribadi. Namun, tidak ada anggaran khusus untuk biaya berolahraga.

Maka, anggaran yang disediakan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan berolahraga.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menolak permohonan banding yang diajukan Suryadharma Ali. Pengadilan Tinggi justru memperberat hukuman bagi Suryadharma.

Majelis hakim justru menambah hukuman bagi Suryadharma menjadi 10 tahun penjara. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga menambah hukuman berupa pencabutan hak politik Suryadharma selama lima tahun setelah pidana penjara selesai dijalani.

Pada pengadilan tingkat pertama, Suryadharma divonis 6 tahun penjara.

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi menyatakan, Suryadharma terbukti menyalahgunakan jabatannya selaku menteri dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2010-2013 dan dalam penggunaan dana operasional menteri.

Atas penyalahgunaan wewenangnya, Suryadharma dianggap merugikan keuangan negara sebesar Rp 27.283.090.068 dan 17.967.405 riyal Saudi.

Dalam penyelenggaraan haji tersebut, Suryadharma menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi.

Dia dianggap memanfaatkan sisa kuota haji nasional dengan tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Suryadharma mengakomodasi pula permintaan Komisi VIII DPR untuk memasukkan orang-orang tertentu supaya bisa naik haji gratis dan menjadi petugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) Arab Saudi.

Baca juga: Purnatugas Artidjo dan Gelombang PK Napi Koruptor

Tak hanya itu, dia juga memasukkan orang-orang dekatnya, termasuk keluarga, ajudan, pengawal pribadi, dan sopir ataupun sopir istrinya agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis.