Kompas.com - 24/06/2018, 15:07 WIB

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Menteri Sosial Idrus Marham menemui keluarga korban kapal penumpang KM Sinar Bangun di tenda Posko Terpadu Bencana di Pelabuhan Tiga Ras Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Minggu (24/6/2018).

Mensos menyerahkan santunan dari Kementerian Sosial RI untuk dua korban tewas kepada ahli waris, masing-masing Rp 15.000.000.

Pemerintah Kabupaten Simalungun diinstruksikan menerbitkan SK Bupati terkait daftar identitas korban yang belum ditemukan. 

SK tersebut diperlukan untuk pemberian bantuan.

"Jangan lagi diskusikan soal manifes, pasti tidak ada," kata Idrus seperti dikutip Antara.

Baca juga: Posisi KM Sinar Bangun Ditemukan Berada di Kedalaman 450 Meter

Tim evakuasi gabungan melakukan pencarian korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Selasa (19/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut ratusan penumpang tenggelam di Danau Toba pada Senin sore, dengan dilaporkan 1 penumpang tewas, belasan selamat, dan ratusan lainnya masih dalam proses pencarian.ANTARA FOTO/IRSAN MULYADI Tim evakuasi gabungan melakukan pencarian korban KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Simalungun, Sumatra Utara, Selasa (19/6/2018). KM Sinar Bangun yang mengangkut ratusan penumpang tenggelam di Danau Toba pada Senin sore, dengan dilaporkan 1 penumpang tewas, belasan selamat, dan ratusan lainnya masih dalam proses pencarian.
Korban selamat juga akan diberikan bantuan melalui Kemensos. Untuk itu, keberadaan mereka harus didata.

Atas nama Pemerintah RI, Mensos juga mengungkapkan prihatin mendalam sekaligus menyampaikan duka dari Presiden Joko Widodo.

"Kami datang ke sini karena merasakan duka yang sama, jadi ini bukan duka keluarga korban saja," katanya.

Baca juga: Kapolri: Nakhoda KM Sinar Bangun Sudah Sering Bawa Kapal Overload

Dia menegaskan komitmen Pemerintah untuk penangangan bencana tersebut dengan melakukan upaya kemanusiaan secara maksimal.

Masyarakat diajak untuk memanjatkan doa supaya kapal dan penumpang yang tenggelam ditemukan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

Nasional
Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

Nasional
Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

Nasional
Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

Nasional
Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

Nasional
KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

Nasional
Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

Nasional
Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

Nasional
Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

Nasional
Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

Nasional
Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

Nasional
Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Soal Motif Sambo Bunuh Brigadir J, Kabareskrim: Jangan Kepo, Pernyataan Pak Mahfud Lebih Bijak

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung 'Equlity Before The Law'

Irjen Ferdy Sambo Tersangka, Anggota Komisi III DPR Singgung "Equlity Before The Law"

Nasional
Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Sindir Mahfud, Ketua Komisi III: Dia Menteri Koordinator Bukan Komentator

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.