Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mutasi, Demosi dan Promosi Jabatan ASN Masih Marak Jelang Pilkada

Kompas.com - 24/06/2018, 14:20 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) masih menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Salah satu betuk pelanggaran tersebut terkait mutasi, demosi dan promosi jabatan.

Peneliti KPPOD Aisyah Nurul Jannah mengatakan, berdasarkan hasil penelitian di lima daerah, KPPOD menemukan dugaan pelanggaran di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Sedangkan di Jawa Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait mutasi, demosi dan promosi jabatan.

"Penempatan ASN, demosi dan mutasi masih terjadi jelang pilkada. Kecuali di Jawa Barat," ujar Aisyah saat memaparkan hasil penelitian di kawasan Cikini, Jakarta pusat, Minggu (24/6/2018).

Berdasarkan hasil penelitian KPPOD menggunakan analisis nvivo, intensitas atau frekuensi ungkapan narasumber terkait demosi di Kalimantan Barat mencapai angka 6.

Sementara untuk mutasi mencapai angka intensitas 3 dan promosi jabatan di angka 4.

Di Sulawesi Tenggara, intensitas pengungkapan oleh narasumber terkait demosi mencapai angka 6, mutasi 1 dan promosi anggaran pada angka 5.

Intensitas pengungkapan terkait demosi, mutasi dan promosi jabatan juga ditemukan di provinsi Maluku Utara serta Sumatera Selatan.

Aisyah menjelaskan, demosi atau pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah, mutasi dan promosi jabatan menjelang Pilkada tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya intervensi politik.

Menurut dia, penempatan jabatan menjadi modus petahana dalam mengamankan pos-pos strategis di struktur pemerintahan.

Ia mencontohkan, kasus pelanggaran yang terjadi pada Pilkada tahun 2017 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pendekatan ancaman pencopotan atau promosi jabatan digunakan untuk menekan birokrasi, bahkan sampai di level lurah dan camat.

Selanjutnya camat dan lurah akan menekan kepala desa hingga ketua RT untuk melakukan mobilisasi massa untuk memberikan dukungan.

"Hal ini sejalan dengan ungkapan narasumber yang menyatakan bahwa penempatan jabatan melalui demosi dan promosi sangat memengaruhi ASN," kata Aisyah.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com