Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/06/2018, 14:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) masih menemukan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.

Salah satu betuk pelanggaran tersebut terkait mutasi, demosi dan promosi jabatan.

Peneliti KPPOD Aisyah Nurul Jannah mengatakan, berdasarkan hasil penelitian di lima daerah, KPPOD menemukan dugaan pelanggaran di empat provinsi, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.

Sedangkan di Jawa Barat tidak ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN terkait mutasi, demosi dan promosi jabatan.

"Penempatan ASN, demosi dan mutasi masih terjadi jelang pilkada. Kecuali di Jawa Barat," ujar Aisyah saat memaparkan hasil penelitian di kawasan Cikini, Jakarta pusat, Minggu (24/6/2018).

Berdasarkan hasil penelitian KPPOD menggunakan analisis nvivo, intensitas atau frekuensi ungkapan narasumber terkait demosi di Kalimantan Barat mencapai angka 6.

Sementara untuk mutasi mencapai angka intensitas 3 dan promosi jabatan di angka 4.

Di Sulawesi Tenggara, intensitas pengungkapan oleh narasumber terkait demosi mencapai angka 6, mutasi 1 dan promosi anggaran pada angka 5.

Intensitas pengungkapan terkait demosi, mutasi dan promosi jabatan juga ditemukan di provinsi Maluku Utara serta Sumatera Selatan.

Aisyah menjelaskan, demosi atau pemindahan suatu jabatan ke jabatan yang lebih rendah, mutasi dan promosi jabatan menjelang Pilkada tidak bisa dilepaskan dari dugaan adanya intervensi politik.

Menurut dia, penempatan jabatan menjadi modus petahana dalam mengamankan pos-pos strategis di struktur pemerintahan.

Ia mencontohkan, kasus pelanggaran yang terjadi pada Pilkada tahun 2017 di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Pendekatan ancaman pencopotan atau promosi jabatan digunakan untuk menekan birokrasi, bahkan sampai di level lurah dan camat.

Selanjutnya camat dan lurah akan menekan kepala desa hingga ketua RT untuk melakukan mobilisasi massa untuk memberikan dukungan.

"Hal ini sejalan dengan ungkapan narasumber yang menyatakan bahwa penempatan jabatan melalui demosi dan promosi sangat memengaruhi ASN," kata Aisyah.

Dari sisi regulasi, kata Aisyah, mutasi, demosi dan promosi jabatan menjelang pilkada sudah dilarang.

Kendati demikian, maraknya praktik tersebut juga disebabkan tidak tegasnya peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 71 ayat (2) UU Pilkada, pelarangan hanya diterapkan pada penggantian jabatan yang berbentuk mutasi.

Batasan ketentuan ini berpotensi tidak sesuai dengan arah netralitas ASN. Sebab, sepatutnya tidak terbatas hanya untuk mutasi, tetapi juga larangan demosi dan promosi jabatan.

Selain itu, Aisyah menilai, masih maraknya pergeseran jabatan ini juga disebabkan lemahhnya fungsi Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

"Walau telah mendapat persetujuan dari Mendagri, kepala daerah cenderung mengabaikan pesan Baperjakat sebagai pihak yang menilai, mengevaluasi kinerja atau melaksanakan fit and proper test," tuturnya.

Studi netralitas ASN oleh KPPOD dilakukan pada periode Februari 2018 hingga Juni 2018. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis regulasi dan studi lapangan.

Analisis regulasi dilakukan melalui dua tahap, yakni inventarisasi hukum positif dan telaah sikronisasi peraturan perundang-undangan.

Sementara studi lapangan dilakukan dengan in-depth interview dan focus group discussion (FGD).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Ganjar dan Anies Diprediksi Melaju ke Putaran Kedua jika Pilpres Diikuti 3 Calon

Ganjar dan Anies Diprediksi Melaju ke Putaran Kedua jika Pilpres Diikuti 3 Calon

Nasional
PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya 'Diskon' Hukuman Jaksa Pinangki

Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya "Diskon" Hukuman Jaksa Pinangki

Nasional
Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh Besok, Deklarasi Koalisi Perubahan Kian Dekat?

Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh Besok, Deklarasi Koalisi Perubahan Kian Dekat?

Nasional
Nasdem Tetap Bersama Koalisi Perubahan, Ketemu Parpol Lain untuk Lawan Pihak yang Ingin Pemilu Tertutup

Nasdem Tetap Bersama Koalisi Perubahan, Ketemu Parpol Lain untuk Lawan Pihak yang Ingin Pemilu Tertutup

Nasional
Ditanya soal Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Jokowi: Itu Urusan Partai

Ditanya soal Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Jokowi: Itu Urusan Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.