Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/06/2018, 21:48 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyinggung elektabilitas salah satu pasangan calon kepala daerah di Pilkada Jabar 2018.

Hal itu disampaikan Wiranto untuk meyakinkan publik bahwa pengangkatan Komjen Pol M Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jawa Barat bertujuan untuk memenangkan salah satu paslon.

Pasangan calon yang dimaksud yakni TB Hasanuddin-Anton Charliyan. Sebab Anton merupakan Inspektur Jenderal Purnawirawan Polisi yang maju di Pilkada Jawa Barat.

"Toh hasil surveinya juga sangat di bawah. Seminggu enggak mungkin dongkrak jadi menang kan, enggak mungkin," ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/6/2018).

Baca juga: Kengototan Pemerintah dan Netralitas Iriawan, Pj Gubernur, di Pilkada Jabar

Setelah menyampaikan hal itu, Wiranto meminta maaf sampai harus menyinggung elektabilitas salah satu pasangan calon Pilkada. Ia menyadiri posisinya sebagai pemerintah.

Namun, ungkapnya, hal itu sampai harus ia sampaikan agar publik tidak mencurigai pemerintah menyiapkan agenda politik tertentu dengan melantik Pj Gubernur Jawa Barat yang berasal dari Polri.

"Maaf ya kalau bicara seperti ini karena harus bicara kepada masyarakat jangan sampai muncul kecurigaan seperti itu," kata dia.

Wiranto mengatakan bahwa pemerintah memiliki niat baik melantik Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jabar. Hal itu tak lain kata dia, untuk memastikan Pilkada Serentak di Jabar berjalan aman.

Baca juga: Iriawan Jadi PJ Gubernur Jabar, Demokrat Nilai Pemerintah Langgar 3 UU

Iriawan dinilai memilki kemampuan komunikasi yang handal sehingga keberadaannya bisa menjangkau berbagai pihak di Jabar. Hal ini penting untuk memastikan situasi dan kondisi Pilkada tetap berjalan aman dan kondusif.

Soal tuduhan melanggar ketentuan undang-undang, Wiranto mengatakan kebijakan melantik Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jabar tidak bertentangan dengan undang-undang.

Wiranto sempat menolak usul pelantikan Iriawan sebagai Pejabat Gubernur Jabar pada Februari 2018. Namun menurutnya, kondisi saat ini sudah berbeda.

"Dulu saya lihat ini melanggar undang-undang karena pada waktu itu bersangkutan masih perwira aktif di Kepolisian dan menjabat di struktur kepolisian, maka saya katakan jangan ini melanggar," kata dia.

"Setelah itu ada dinamika satu organisasi dimana yang bersangkutan memang harus minggir diganti yang lain dan duuk di Lemhanas sebagai dosen. Dengan demikian sesuai undang-undang ada 11 lembaga (termasuk Lemhanas) yang memang diizinkan untuk duduk sebagai Pejabat Gubernur," sambung dia.

Kompas TV Simak dialognya dalam Sapa Indonesia Pagi berikut ini
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Korlantas Cek Jalur Pantura Terkait Persiapan Mudik Lebaran 2023

Nasional
Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 9 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Potensi Korupsi Politik Jelang Pemilu, Pemerintah-DPR Dinilai Belum Maksimal Tutup Celah

Nasional
Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Izinkan Menteri Kompetisi Politik, Jokowi Dinilai Tutup Mata soal Konflik Kepentingan

Nasional
Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Kubu Bharada E Tegaskan Penembakan Brigadir J Perintah Ferdy Sambo, Bukan Permintaan

Nasional
Ditanya soal 'Rezeki Entah dari Mana', Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Ditanya soal "Rezeki Entah dari Mana", Calon Hakim Ad Hoc HAM AKBP Harnoto: Saya Tak Bisa Menjawab

Nasional
Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Kubu Bharada E Sebut JPU Masih Anut Paham Usang dalam Tuntutan

Nasional
Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Sekjen Gerindra: Prabowo Kesampingkan Egonya demi Jaga Persatuan Bangsa

Nasional
Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Pertama Kali ke Jembrana, Jokowi: Terima Kasih atas Sambutan Masyarakat

Nasional
Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasdem: Surya Paloh Sudah Bertemu AHY Sebelum ke Golkar

Nasional
UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

UPDATE 2 Januari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,62 Persen

Nasional
Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasdem Ungkap Isi Pembicaraan dengan AHY, Salah Satunya Pertemuan Surya Paloh dengan Golkar

Nasional
Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasdem Sebut Bakal Koalisi Perubahan Beri Kejutan Pekan Depan

Nasional
Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Relawan Anies Bikin KIB Tandingan, Sindir KIB PAN-PPP-Golkar Tidak Jelas

Nasional
Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.