Fact-Check Journalism: Momentum untuk Membuka Dapur Verifikasi

Kompas.com - 22/06/2018, 20:45 WIB
ilustrasi fakta. Thinkstockilustrasi fakta.

INTERNATIONAL Fact-Checking Network (IFCN) menggelar konferensi internasional di Roma, Italia. Organisasi nirlaba yang bernaung di bawah lembaga jurnalistik Poynter itu mendatangkan ratusan pengecek fakta untuk berdiskusi selama tiga hari, 20-22 Juni 2018.

Tim Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara diundang untuk menjadi bagian dalam konferensi internasional tersebut.

Pengecek fakta (fact checkers) yang datang di dalam konferensi itu berasal dari berbagai negara dan latar belakang. Beberapa dari mereka adalah wartawan atau pernah menjadi wartawan, namun tidak sedikit yang berprofesi sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Direktur IFCN Alexios Mantzarlis menyatakan bahwa setiap sesi yang ada di dalam konferensi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas dan kolaborasi antara pengecek fakta.

Alexios menggunakan istilah pengecek fakta, bukan jurnalis. Artinya, aktivitas verifikasi atau pengecekan fakta (fact-checking) yang selama ini identik dan melakat pada profesi jurnalis atau wartawan mulai luntur. Verifikasi sekarang mulai dilakukan oleh organisasi yang sejak awal lahir bukan sebagai lembaga jurnalistik.

Situasi ini sangat terlihat dari berbagai proyek atau inisiatif pengecekan fakta yang masuk di dalam jaringan IFCN. Sebagian besar inisiatif tersebut dilakukan oleh lembaga non-jurnalistik.

Dari 70 proyek atau inisiatif yang berada di daam jaringan IFCN, hanya sekitar 11 inisiatif yang datang dari perusahaan pers atau koalisi perusahaan pers.

Pers sebagai sasaran tembak

Sebagian perusahaan pers di Indonesia meneruskan tradisi lama yang menempatkan jurnalisme hanya sebagai cermin untuk memantulkan situasi, kondisi, atau informasi. Untungnya, beberapa media yang lain sangat rajin menggali kebenaran dari sebuah situasi atau informasi.

Proses menggali kebenaran itu pasti melibatkan aktivitas verifikasi atau pengecekan fakta. Sayangnya, proses pengecekan fakta itu hanya terjadi di "dapur" dan tidak disajikan di "meja makan".

Artinya, segala proses dan data yang didapatkan dari proses pengecekan fakta diolah oleh media di dapur redaksi menjadi sebuah hasil liputan. Hasil liputan ini yang nantinya menjadi menu utama yang disajikan di website, program televisi, atau berbagai rubrik surat kabar.

Masih sedikit (atau belum ada?) media di Indonesia yang menyediakan "menu khusus" yang berisi proses dan hasil pengecekan fakta. Jika tidak segera diantisipasi, situasi ini bisa berdampak buruk bagi perusahaan pers.

Gejala itu mulai muncul di dalam konferensi IFCN di Roma. Sebagian besar inisiatif pengecekan fakta yang tampil di dalam konferensi itu berasal dari koalisi masyarakat sipil, bukan perusahaan pers. Kalaupun ada jurnalis yang terlibat di dalam sebuah inisiatif, dia bertindak sebagai pribadi yang menjadi bagian dari koalisi masyarakat sipil.

Situasi ini bisa merugikan media atau pers. Dalam beberapa kasus, media justru menjadi "sasaran tembak" dari sebuah proyek pengecekan fakta. Artinya, sebuah proyek pengecekan fakta tidak hanya fokus pada pengecekan pernyataan figur publik. Namun, proyek-proyek pengecekan fakta juga menyasar konten-konten yang dihasilkan oleh media massa.

FactNameh adalah contoh nyata. Ini adalah portal pengecekan fakta pertama di Iran. Fokus utama proyek ini adalah mengecek kebenaran pernyataan dan klaim yang diungkapkan oleh para politisi di Iran.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

PPNI: Jika Satu Perawat Sakit, Negara Ini Kehilangan Kesempatan Melayani 1.000 Orang

Nasional
Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Dugaan PPNI soal Sumber Penularan Covid-19 di Lingkungan Tenaga Medis

Nasional
Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Pengusaha Ekspedisi Laut Terkait Kasus Impor Tekstil

Nasional
Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Kasus Jiwasraya Jilid II, Kejagung Periksa Mantan Dirut BEI dan 12 Saksi Lain

Nasional
Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Doni Monardo: Apabila Data Pasien Covid-19 Dibuka, Itu Sangat Membantu

Nasional
Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Usai Dicecar Hakim soal Janji Hadirkan Ki Gendeng, Kuasa Hukum Cabut Gugatan UU Pemilu

Nasional
Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Mahfud MD: Shalat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Harus dengan Protokol Kesehatan

Nasional
Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Ini Prediksi Terbaru Jokowi Soal Puncak Covid-19 di Indonesia...

Nasional
Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Kemenkes Belum Atur Sanksi Terkait Pelanggaran Batas Tertinggi Biaya Rapid Test

Nasional
Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Djoko Tjandra Dianggap Imigrasi Penuhi Kriteria, Apa Syarat Pembuatan Paspor?

Nasional
Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Polisi Tetapkan Satu Tersangka Kasus Penipuan Proyek Asian Games 2018

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Gugus Tugas Covid-19 dan KLHK Kerja Sama Tangani Limbah APD

Nasional
Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Targetkan Tes Covid-19 Tembus 30.000 per Hari, Ini Upaya Gugus Tugas

Nasional
Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Jokowi Sebut 18 Lembaga akan Dibubarkan Dalam Waktu Dekat

Nasional
Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Soal Djoko Tjandra, Mendagri: Yang Salah Itu Kenapa Bisa Masuk Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X