Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
F.X. Lilik Dwi Mardjianto
Ketua Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara

pengagum jurnalisme | penikmat sastra | pecandu tawa riang keluarga

Fact-Check Journalism: Momentum untuk Membuka Dapur Verifikasi

Kompas.com - 22/06/2018, 20:45 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

INTERNATIONAL Fact-Checking Network (IFCN) menggelar konferensi internasional di Roma, Italia. Organisasi nirlaba yang bernaung di bawah lembaga jurnalistik Poynter itu mendatangkan ratusan pengecek fakta untuk berdiskusi selama tiga hari, 20-22 Juni 2018.

Tim Program Studi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara diundang untuk menjadi bagian dalam konferensi internasional tersebut.

Pengecek fakta (fact checkers) yang datang di dalam konferensi itu berasal dari berbagai negara dan latar belakang. Beberapa dari mereka adalah wartawan atau pernah menjadi wartawan, namun tidak sedikit yang berprofesi sebagai aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Direktur IFCN Alexios Mantzarlis menyatakan bahwa setiap sesi yang ada di dalam konferensi tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas dan kolaborasi antara pengecek fakta.

Alexios menggunakan istilah pengecek fakta, bukan jurnalis. Artinya, aktivitas verifikasi atau pengecekan fakta (fact-checking) yang selama ini identik dan melakat pada profesi jurnalis atau wartawan mulai luntur. Verifikasi sekarang mulai dilakukan oleh organisasi yang sejak awal lahir bukan sebagai lembaga jurnalistik.

Situasi ini sangat terlihat dari berbagai proyek atau inisiatif pengecekan fakta yang masuk di dalam jaringan IFCN. Sebagian besar inisiatif tersebut dilakukan oleh lembaga non-jurnalistik.

Dari 70 proyek atau inisiatif yang berada di daam jaringan IFCN, hanya sekitar 11 inisiatif yang datang dari perusahaan pers atau koalisi perusahaan pers.

Pers sebagai sasaran tembak

Sebagian perusahaan pers di Indonesia meneruskan tradisi lama yang menempatkan jurnalisme hanya sebagai cermin untuk memantulkan situasi, kondisi, atau informasi. Untungnya, beberapa media yang lain sangat rajin menggali kebenaran dari sebuah situasi atau informasi.

Proses menggali kebenaran itu pasti melibatkan aktivitas verifikasi atau pengecekan fakta. Sayangnya, proses pengecekan fakta itu hanya terjadi di "dapur" dan tidak disajikan di "meja makan".

Artinya, segala proses dan data yang didapatkan dari proses pengecekan fakta diolah oleh media di dapur redaksi menjadi sebuah hasil liputan. Hasil liputan ini yang nantinya menjadi menu utama yang disajikan di website, program televisi, atau berbagai rubrik surat kabar.

Masih sedikit (atau belum ada?) media di Indonesia yang menyediakan "menu khusus" yang berisi proses dan hasil pengecekan fakta. Jika tidak segera diantisipasi, situasi ini bisa berdampak buruk bagi perusahaan pers.

Gejala itu mulai muncul di dalam konferensi IFCN di Roma. Sebagian besar inisiatif pengecekan fakta yang tampil di dalam konferensi itu berasal dari koalisi masyarakat sipil, bukan perusahaan pers. Kalaupun ada jurnalis yang terlibat di dalam sebuah inisiatif, dia bertindak sebagai pribadi yang menjadi bagian dari koalisi masyarakat sipil.

Situasi ini bisa merugikan media atau pers. Dalam beberapa kasus, media justru menjadi "sasaran tembak" dari sebuah proyek pengecekan fakta. Artinya, sebuah proyek pengecekan fakta tidak hanya fokus pada pengecekan pernyataan figur publik. Namun, proyek-proyek pengecekan fakta juga menyasar konten-konten yang dihasilkan oleh media massa.

FactNameh adalah contoh nyata. Ini adalah portal pengecekan fakta pertama di Iran. Fokus utama proyek ini adalah mengecek kebenaran pernyataan dan klaim yang diungkapkan oleh para politisi di Iran.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com