Kompas.com - 22/06/2018, 12:30 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Pelantikan tersebut digelar di Medan, Sumut, Jumat (22/6/2018). Puspen Kementerian Dalam NegeriMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara. Pelantikan tersebut digelar di Medan, Sumut, Jumat (22/6/2018).
Penulis Moh Nadlir
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Eko Subowo sebagai Penjabat Gubernur Sumatera Utara.

Pelantikan tersebut digelar di Medan, Sumut, Jumat (22/6/2018). Ia diangkat dan dilantik berdasarkan Keppres Nomor 107/P tertanggal 8 Juni 2018.

"Saya percaya anda dapat memegang teguh janji," kata Tjahjo seperti dalam keterangan tertulisnya.

Baca juga: Kemendagri: Tugas Penjabat Kepala Daerah Wujudkan Pilkada Serentak 2018 Aman

Eko Subowo akan menjabat sebagai Pj Gubernur Sumut sampai Gubernur Sumut hasil Pilkada dilantik.

Tjahjo berpesan agar Eko Subowo bisa langsung bekerja. Utamanya mendukung kerja penyelenggara Pemilu untuk mensukseskan Pilkada di Sumut.

"Dukung dan ikuti apa arahan Kapolda, Panglima Kodam dalam menjaga stabilitas. Sehingga masyarakat bisa memilih dengan tenang," ujar Tjahjo.

Baca juga: Mendagri Siap Hadapi Angket Terkait Penunjukkan Penjabat Gubernur Jabar

"Dalam pendekatan hukum selalu berkoordinasi dengan pengadilan dan Kejari. Bangun komunikasi dengan tokoh masyarakat dan adat dan bangun komunikasi dengan DPRD," tambahnya.

Tjahjo juga mengingatkan, Eko Subowo punya tugas untuk memastikan program strategis pemerintah pusat berjalan dengan baik.

Karenanya, ia juga meminta Eko Subowo melanjutkan program yang jadi skala prioritas gubernur sebelumnya.

Baca juga: Soal Polemik Netralitas Penjabat Gubernur Jabar, Ini Kata Iriawan

 

"Bangun konektivitas dengan daerah lain. Sumut ini Provinsi strategis. Berbatasan dengan beberapa provinsi juga dengan negara tetangga," katanya.

Tjahjo juga mengingatkan tentang arahan Presiden untuk membangun hubungan pusat dan daerah yang efektif serta efesien dan mendorong percepatan reformasi birokrasi.

Termasuk kata Tjahjo tentang area rawan korupsi. Utamanya yang berkaitan dengan perencanaan anggaran, dana hibah dan bansos, serta pengadaan barang dan jasa.

Kompas TV Partai Golkar menilai pengangkatan Komjen M Iriawan menjadi penjabat Gubernur Jawa Barat sudah sesuai prosedur.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

Nasional
Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

Nasional
Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

Nasional
KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

Nasional
3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

Nasional
Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

Nasional
Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

Nasional
Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Menkes Ungkap Kriteria Pasien Omicron yang Perlu Dirawat di RS: Lansia, Punya Komorbid, hingga Belum Divaksin

Nasional
Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Tak Hadir Saat Pengumuman Tersangka Dana PEN Kolaka Timur

Nasional
Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Draf UU IKN Lengkap, Kini Siap Diantar ke Kemensetneg

Nasional
Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Menkes: Kalau Level PPKM Naik, Otomatis yang Ikut PTM Turun

Nasional
Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Eks Pramugari Garuda Siwi Widi Disebut Terima 21 Kali Transferan Ratusan Juta dalam Korupsi di Ditjen Pajak

Nasional
Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Menkes: 854 Pasien Omicron Pernah Dirawat di RS, 461 di Antaranya OTG

Nasional
Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Menkes Sebut Seluruh Jawa dan Bali Terinfeksi Omicron, Ini Pola Penyebarannya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.