INFOGRAFIK Serial Presiden: Soekarno

Kompas.com - 21/06/2018, 12:32 WIB
Ir Soekarno KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMO dan Dok. Kompas GramediaIr Soekarno

KOMPAS.com - Presiden pertama Republik Indonesia (RI) Soekarno menorehkan cerita dan rekam jejak penting dalam perjalanan Indonesia.

Bersama Mohammad Hatta, Soekarno memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Keduanya dikenal sebagai Bapak Proklamator.

Perannya dalam masa pergerakan nasional membuat Belanda gusar.

Soekarno pun harus mengalami dipindah dari satu penjara ke penjara lainnya. Sikap kritis Soekarno membuat ia diasingkan ke berbeagai daerah.

Soekarno kecil terlahir dengan nama Kusno. Kemudian, ayahnya mengganti nama Kusno menjadi Soekarno karena kondisinya sakit-sakitan pada usia sekitar 11 tahun.

Perjalanan Soekarno

Pada 1915, Soekarno masuk Hogere Burger School (HBS) di Surabaya.

Selama di Surabaya, ia menetap di rumah H.O.S Cokroaminoto. Di sini, wawasan dan jiwa kepemimpinannya menjadi terasah.

Baca juga: Ende, Tempat Soekarno Merenungkan Pancasila

Di HBS, Soekarno aktif dalam organisasi Tri Koro Dharmo.

Soekarno, Presiden Pertama RIKOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Soekarno, Presiden Pertama RI
Pada Juli 1921, Soekarno lulus dari HBS dan melanjutkan ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (sekarang ITB) di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil.

Saat kuliah, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).

Melalui PNI, suara dan pergerakan Soekarno tercium oleh Belanda dan dianggap radikal.

Ia ditangkap dan dimasukkan ke Penjara Banceuy pada 29 Desember 1929. Setelah itu, dia dipindahkan ke Penjara Sukamiskin.

Pada 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia (Partindo). Ia masih dianggap terlalu berbahaya, sehingga akhirnya ditangkap dan diasingkan ke Ende, Flores.

Belanda sengaja membuang Soekarno ke tempat yang jauh untuk memutus hubungan dengan para loyalisnya.

Di Ende, Soekarno dan istrinya Inggit Garnasih, Ratna Djuami (anak angkat), serta mertuanya, Ibu Amsi, menempati rumah Abdullah Ambuwawu.

Baca juga: Kuatnya Brand Soekarno

Dari Ende, Belanda mengasingkan Soekarno ke Bengkulu.

Selama masa pengasingan, pemikirannya justru semakin tajam dan kritis mengenai keadaan Indonesia.

Gagasan Soekarno mengenai Pancasila pun terlahir saat masa pengasingan.

Ketika masa penjajahan Jepang, Soekarno terlibat dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di forum ini, ia menyampaikan gagasan mengenai Pancasila sebagai dasar negara.

Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Soekarno diamanahi menjadi Ketua untuk PPKI. Dalam perkembanganya, PPKI menghasilkan Undang-Undang Dasar (UUD).

Memimpin Indonesia

Ketika mendengar kekalahan Jepang oleh Sekutu pada 14 Agustus 1945, Soekarno didesak oleh perwakilan golongan muda (Soekarni, Wikana, Singgih serta Chairul Saleh) untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia.

Setelah tragedi penculikan ke Rengasdengklok oleh golongan muda pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta akhirnya menyetujui usulan para pemuda tersebut.

Tepat pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.

Setelah peristiwa bersejarah itu, Soekarno-Hatta resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia.

Namun, kondisi ini tidak berjalan mulus. Pihak Belanda ingin kembali menguasai Indonesia.

Baca juga: Hari Lahir Pancasila, Ini Wisata Napak Tilas Perjuangan Soekarno di Ende

Belanda melakukan Agresi Militer I pada 21 Juli 1947.

Berbagai tempat vital berusaha dikuasai oleh Belanda. Ibu Kota Negara kemudian dipindahkan sementara ke Yogyakarta.

Soekarno-Hatta beserta keluarga bertolak ke Yogyakarta melalui kereta.

Pada 19 Desember 1948, Belanda membombardir Yogyakarta. Aset vital diserang dan dijarah. Aksi ini merupakan Agresi Militer Belanda ke II.

Soekarno dan Hatta diasingkan ke Bangka, setelah sebelumnya Sjafruddin Prawiranegara meminta soekarno membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat.

Tujuannya, untuk mengambil langkah yang dianggap perlu untuk menyelamatkan pemerintahan indonesia.

Setelah peristiwa tersebut, berbagai perjanjian telah ditempuh oleh pihak Indonesia kepada PBB maupun Belanda.

Akhirnya, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Soekarno dan Hatta kembali memimpin Indonesia.

Perjalanan kepemimpinan Soekarno diwarnai kemelut pada 1965. Berbagai isu mengenai Dewan Jenderal dan Dewan Revolusi memengaruhi orang-orang di sekitar Soekarno.

Pada 30 September 1965, jenderal-jenderal Angkatan Darat diculik.

Situasi saat itu genting. Mayor Jenderal Soeharto melakukan tindakan penumpasan terhadap gembong penculikan jenderal yang disinyalir dilakukan oleh PKI.

Pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat perintah kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu.

Surat itu dikenal dengan Supersemar.

Setelah peristiwa itu, kondisi Soekarno menjadi terjepit. Secara tidak langsung, Soekarno telah memberikan mandat kekuasaanya kepada Soeharto.

Pada sidang MPRS 22 Juni 1966, Soekarno diminta bertanggung jawab atas peristiwa G30S.

Pidato Soekarno pada sidang MPRS ditolak. Akhirnya pada 12 Maret 1967, Soekarno turun dari jabatan Presiden.

Pada 21 Juni 1970, sang Proklamator menghembuskan nafas terakhirnya.

Secara ringkas, berikut infografik Soekarno:

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Soekarno, Presiden Pertama RI
PERJALANAN KARIER:

Pemerintahan:

- Presiden RI (bersama Bung Hatta mewakili Bangsa Indonesia memproklamirkan Kemerdekaan Negara Indonesia (1945)
- Presiden RI (1947)
- Presiden RI (1966)
- Presiden RI (1967)

Kegiatan lain:

- Pendiri Algemeene Studieclub
- Pendiri (Bersama MR.Ishak,Dr.Ciptomangunkusumo, Mr.Budiarto, Mr.Sunaryo dan MR.Sartono Partai Nasional Indonesia (PNI) (1927)
- Pendiri, bersama Ki Hadjar Dewantara, KH.Moh Mansyur dan Bung Hatta Putera (Pusat Tenaga Rakyat) (1943)
- Memberikan Pidato pidato di depan Sidang PPPKI, dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila (1945)

Penghargaan:

- Bapak Pancasila
- Gelar Pahlawan Proklamasi
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1951)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Far Eastern University Manila, Filipina (1951)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Karlova University Praha, Cekoslowakia (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Beograd University Beograd, Yugoslavia (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Lomonosov University Moskow, Uni Soviet (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Teknik Ilmu Teknik Berlin University West Berlin, Jerman Barat (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Mc Gill University Montreal,Canada (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Michigan University Michigan, USA (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Columbia University New York, USA (1956)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Brazil University Rio de Janeiro, Brasil (1959)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Warsaw University Warsawa, Polandia (1959)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Istambul University Istambul, Turki (1959)
- Doktor HC dalam Ilmu Sosial & Politik Ilmu Sosial & Politik La Paz University La Paz, Bolivia (1960)
- Doktor HC dalam Ilmu Mesin Ilmu Mesin Budapest University Budapest, Hongaria (1960)
- Doktor HC dalam Ilmu Filsafat Ilmu Filsafat Al Azhar University Kairo, Arab Saudi (1960)
- Doktor HC dalam Ilmu Politik Ilmu Politik Bucharest University, Bukarest, Rumania (1960)
- Doktor HC dalam Ilmu Politik Ilmu Politik Sofia University Sofia,Bulgaria (1960)
- Doktor HC dari Ilmu Teknik Ilmu Teknik Institut Teknologi Bandung Indonesia (1962)
- Doktor HC dalam Ilmu-Ilmu Pengetahuan Hukum, Politik dan Hubungan Internasional Ilmu-Ilmu Pengetahuan Hukum, Politik dan Hubungan Internasional Universitas Hasanudin Ujungpandang (1963)
- Doktor HC dalam Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia Jakarta (1963)
- Doktor HC dalam Ilmu Sejarah Ilmu Sejarah Universitas Padjadjaran Bandung (1964)
- Doktor HC dalam Ilmu Ushuluddin jurusan Da'wah Ilmu Ushuluddin jurusan Da'wah IAIN Jakarta (1964)
- Doktor HC dalam Ilmu Pengetahuan Politik Ilmu Pengetahuan Politik Pyongyang University Pyongyang, Korea Utara (1964)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum University of The Philippines Manila (1964)
- Doktor HC dalam Ilmu Hukum Ilmu Hukum Royal Khmer University Phnom Penh, Kamboja (1964)
- Doktor HC dalam Falsafah Ilmu Tauhid Falsafah Ilmu Tauhid Universitas Muhammadiyah Jakarta (1965)
- Lencana Tunas Kencana Presiden RI, BJ Habibie (1999) 

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Kukuh Ingin Bentuk Pansus Jiwasraya, Demokrat: Kami Ingin Bongkar

Nasional
Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Perhiasan dan Jam Tangan Tersangka Kasus Jiwasraya

Nasional
Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Migrant Care: 8 Perempuan WNI Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang di Malaysia

Nasional
Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Firli Ditantang BW Ramu Strategi Antikorupsi, KPK: Kita Buktikan dengan Kerja

Nasional
Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Jimly Asshiddiqie Minta Pendemo Tak Anti Omnibus Law, tetapi Pantau Isinya

Nasional
Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Pelajar Bunuh Begal, Kejagung Sebut Jaksa Tak Bisa Buktikan Pasal Pembunuhan Berencana

Nasional
Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Wakil Komisi III: Kami Tolak Semua Calon Hakim Agung jika Tak Layak

Nasional
Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Dugaan Keterlibatan Eks Menag, KPK Pelajari Putusan Sidang Romahurmuziy

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Kuasa Hukum Sebut Heru Hidayat Tak Sembunyikan Aset di Luar Negeri

Nasional
KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

KPK Dalami Aliran Suap Harun Masiku ke Wahyu Setiawan

Nasional
Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Bupati Lebak Libatkan Badan Geologi untuk Relokasi Warga

Nasional
Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Respons Puan Maharani soal Tantangan Jokowi Rampungkan Omnibus Law dalam 100 Hari

Nasional
Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Bupati Lebak Masih Tunggu Kajian Badan Geologi untuk Relokasi Korban Banjir Bandang

Nasional
KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

KPK: Seluruh Menteri dan Wamen yang Baru Sudah Setor LHKPN

Nasional
Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Kuasa Hukum Tersangka Kasus Jiwasraya Belum Berencana Ajukan Praperadilan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X