Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indo Barometer: Sumut Inginkan Jokowi, tetapi JK Tidak Diinginkan

Kompas.com - 20/06/2018, 18:17 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Sumatera Utara menginginkan Joko Widodo kembali menjabat presiden RI. Namun, mereka tidak menginginkan Jusuf Kalla kembali menjabat sebagai wakil presiden.

Hal itu tercermin dari survei yang dilaksanakan Indo Barometer pada 26 Mei hingga 2 Juni 2018 terhadap 800 responden di 33 kabupaten/ kota yang ada di wilayah Sumatera Utara.

"Berdasarkan pertanyaan, 'apakah responden menginginkan atau tidak menginginkan, Joko Widodo kembali menjadi Presiden RI pada periode 2019-2024', 68 persen responden memilih menginginkan kembali. Sementara, 16,1 persen responden yang memilih tidak menginginkan kembali," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (20/6/2018).

Baca juga: Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Tak Tahu Nawacita Jokowi-JK

Qodari menambahkan, data itu didukung oleh data mengenai kepuasan masyarakat atas kinerja Jokowi selama sekitar 4 tahun menjabat Presiden RI.

Diketahui pada survei yang sama, sebanyak 78,8 persen responden menyatakan puas atas kinerja Jokowi. Sementara 15,7 persen responden menyatakan tidak puas. Adapun, 5,5 persen responden menyatakan tidak menjawab.

Berbeda dengan sosok Jokowi, masyarakat Sumut justru tidak menginginkan Jusuf Kalla kembali menjadi calon wakil presiden.

Baca juga: Survei Indo Barometer: 65,1 Persen Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi-JK

"Sebanyak 49,9 persen responden memilih tidak menginginkan kembali dan 28,2 persen responden memilih menginginkan JK terpilih kembali jadi wakil presiden," ujar Qodari.

Meski demikian, masyarakat Sumut merasa cukup puas atas kinerja JK sebagai Wapres RI. Hal itu ditunjukkan dari sebanyak 60,4 persen responden yang menyatakan puas atas kinerja JK.

Sebanyak 30,8 persen responden menyatakan tidak puas dan sebanyak 8,8 persen responden menyatakan tidak menjawab.

Baca juga: Di Posisi Teratas Cawapres Jokowi, JK Bilang Ingin Istirahat

Survei tersebut dilakukan dengan wawancara tatap muka melalui kuisioner. Metode penarikan sampel, yakni multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,46 persen persen pada tingkat kepercayaan sebesar 95 persen.

Kompas TV Melalui Badan Amil Zakat Nasional, Presiden Joko Widodo membayar zakat penghasilan atau zakat mal di istana negara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com