Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Lulung Mengundurkan Diri Dulu, Baru Berkoar-koar Pindah Partai

Kompas.com - 19/06/2018, 21:13 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi mengatakan, rencana Abraham Lunggana alias Haji Lulung hengkang dari PPP ke partai politik lain sebenarnya bukanlah hal yang baru.

"Apabila Lulung pindah partai, sebenarnya juga bukan sesuatu yang baru, karena itu cuma pengulangan sejarah saja," ujar Baidowi melalui pesan singkat, Selasa (19/6/2018).

Sebab, sebelum menjadi kader PPP, Lulung diketahui pernah menjadi calon legislatif dari partai politik lain dalam Pilkada 2004. Sayangnya, ia tak terpilih.

Baca juga: Lulung Pastikan Dirinya akan Bergabung dengan PAN

Ketika ia masuk menjadi kader PPP, Lulung malah terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pilkada 2009.

Saat menjadi kader PPP, kariernya justru moncer. Ia menjadi pimpinan DPRD DKI Jakarta melalui PPP.

Oleh sebab itu, Baidowi berpendapat, apabila Lulung benar-benar ingin pindah ke partai politik lain, maka lebih baik segera mengundurkan diri terlebih dahulu dari PPP.

"Jika memang dia berjiwa ksatria, ya hendaknya mengundurkan diri, tidak berkoar-koar menggunakan fasilitas pimpinan DPRD yang didapatkannya melalui PPP. Dalam konteks ini, seharusnya keluar dulu, baru bicara pindah ke partai politik lain," ujar Baidowi.

Baca juga: Wasekjen: Lulung Hanya Cari Pembenaran untuk Hengkang dari PPP

Ia merujuk ke sejumlah tokoh yang hengkang dari partai politik satu ke partai politik lain.

"Sebagiknya gentle seperti yang dilakukan Akbar Faizal ketika pindah dari Hanura ke Nasdem. Begitu pun Titiek Soeharto yang mundur dari Golkar sebelum pindah ke Partai Berkarya. Kenegaraan Lulung dipertaruhkan di sini, apakah berjiwa besar dan negarawan atau tidak," lanjut dia.

Lulung sebelumnya membenarkan kabar dirinya akan bergabung ke Partai Amanat Nasional.

Lulung mengatakan kepindahannya ini dikarenakan ia kecewa terhadap PPP yang tidak memberinya posisi.

"Saya nggak ada tempat di PPP. Jadi gini, PPP itu kan waktu itu kan dukung Ahok. Saya tidak dukung Ahok makanya saya dipecat oleh PPP (sebagai Ketua DPW DKI). Nah, sekarang harusnya kan sudah selesai Pilkada, direkonsiliasi," kata Lulung ditemui di Jakarta Timur, Senin (18/6/2018).

Lulung menyebut intrik Pilkada DKI yang didahului dengan dualisme di tubuh PPP harusnya sudah selesai.

Ia merasa, harusnya posisinya sebagai pimpinan di DPD DKI Jakarta dikembalikan. Ia masih ingin tetap di DPD demi menjaga suara PPP dan 10 kursinya di DPRD.

"Kalau sekarang saya nggak diberikan ya sudah. Saya cari jalan sendiri," ujar Lulung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com