Kompas.com - 17/06/2018, 15:27 WIB
Penyidik KPK Novel Baswedan, Minggu (17/6/201). KOMPAS.com/Abba GabrillinPenyidik KPK Novel Baswedan, Minggu (17/6/201).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berharap Presiden Joko Widodo tidak melupakan kasus penyerangan terhadap dirinya.

Novel berharap, Jokowi mengambil kebijakan tegas untuk menuntaskan kasus yang dinilai mengancam upaya pemberantasan korupsi itu.

"Saya pernah mendengar pernyataan pembantu Presiden yang menyatakan bahwa Presiden tidak mungkin melihat masalah yang kecil-kecil," ujar Novel saat ditemui di kediamannya di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (17/6/2018).

Baca juga: Moeldoko: Beri Kesempatan Presiden Berpikir yang Lebih Besar dari Kasus Novel

Novel mengatakan, Presiden Jokowi boleh saja menganggap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya sebagai masalah kecil.

Namun, menurut Novel, Jokowi harus menyadari bahwa kasus serupa dapat terjadi pada siapapun.

Menurut Novel, pembuktian pelaku dan pertanggungjawaban pidana adalah cara yang paling baik bagi perlindungan terhadap aktivis antikorupsi.

Menurut dia, jika kasus itu dibiarkan dan pelaku tidak diungkap, maka hal itu sama saja mengabaikan keselamatan orang-orang yang merelakan diri untuk memberantas korupsi.

"Saya akan sangat heran kalau ini dianggap bukan masalah penting. Kalau masalah penyerangan terhadap orang-orang yang memberantas korupsi dianggap bukan masalah yang penting, terus yang penting seperti apa?" Kata Novel.

Baca juga: Novel Baswedan Mendapat Ancaman Saat Pertama Kali Pulang Berobat dari Singapura

Menurut Novel, salah satu cara yang bisa dilakukan Presiden untuk menuntaskan kasus penyerangan terhadap dirinya adalah dengan membentuk tim gabungan pencari fakta.

Keberadaan tim independen diperlukan untuk menjamin tidak ada konflik kepentingan dalam penanganan kasus.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Polri Sebut Operasi Damai Cartenz Digelar di 5 Wilayah Papua yang Rawan Kekerasan KKB

Nasional
Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Rentetan 3 OTT KPK dalam 14 Hari: Dari Wali Kota Bekasi, Bupati PPU, hingga Bupati Langkat

Nasional
OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

OTT KPK di Surabaya, Panitera dan Pengacara Ditangkap

Nasional
Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Wapres Akan Tinjau Lokasi Terdampak Gempa Bumi di Pandeglang

Nasional
Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Jokowi Sebut Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Bisa sampai 20 Tahun

Nasional
Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Risma Sebut Rp 2,7 Triliun Dana Bansos Tertahan di Bank Himbara

Nasional
Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Guru PPPK Bisa Jadi Kepala Sekolah, Apa Saja Kriterianya?

Nasional
Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Jokowi: Ibu Kota Negara Baru Dirancang untuk 1,5 Juta Penduduk

Nasional
Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Operasi Damai Cartenz di Papua Digelar Beriringan dengan Rastra Samara Kasih 2022, Ini Bedanya

Nasional
Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Ketika Anggota DPR Tersinggung, Pejabat Pun Diusir dari Ruang Rapat..

Nasional
Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Menkominfo: Siaran Televisi Analog Akan Diberhentikan Bertahap mulai April 2022

Nasional
3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

3 OTT Berentet di Awal 2022, KPK Berharap Bikin Efek Jera

Nasional
Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Dugaan Suap Bupati Langkat: Sempat Kabur Saat OTT hingga Terlibat Banyak Proyek

Nasional
Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Luhut Sebut Ada Lebih dari 1.000 Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Wapres: Potensi Kelautan Indonesia Besar Sekali, tetapi Belum Jadi Andalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.