Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 14/06/2018, 13:30 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

Secara teori, indikator daya beli ada dua. Pertama, apabila pendapatan naik dengan asumsi harga barang tidak naik, daya beli masyarakat pasti meningkat.

Kedua, apabila harga barang meningkat dengan asumsi pendapatan tetap, barulah daya beli masyarakat menurun.

Indikator pertama, yakni tentang pendapatan, lanjut Erani, erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.

Apablia pertumbuhan ekonomi baik, otomatis pendapatan masyarakat meningkat dan berujung pada daya beli masyarakat yang baik pula.

"Sekarang kita cek data. Pertumbuhan ekonomi Indonesia setelah 2014 selalu di angka 5 persen, bahkan ada yang di atasnya, walaupun tipis. Artinya tidak ada intensi pertumbuhan ekonomi menurun sehingga menyebabkan pendapatan masyarakat turun pula," papar Erani.

Inflasi alias peningkatan harga barang, lanjut Erani, juga terkendali selama pemerintahan Jokowi-JK.

Ia mencatat, semenjak tahun 2015 hingga saat ini, inflasi tidak pernah melebihi angka 3,6 persen. Catatan ini jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan masa sebelum 2015.

Baca juga: Stafsus Presiden Sebut Kritik AHY soal Daya Beli Tanpa Data Akurat

"Jadi artinya, kalau kita memakai data-data ekonomi pendukung tadi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi, kesimpulannya tidak ada penurunan daya beli," lanjut Erani.

Erani minta AHY yang menjabat sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat itu untuk melengkapi pernyataannya dengan fakta dan data yang tepat.

Erani mengatakan, keinginan AHY untuk menjadi pemimpin pada masa mendatang patut dihargai.

Namun, penting bagi orang seperti AHY untuk berpikir dengan kerangka yang runut dan komprehensif.

"Penting bagi seseorang yang memiliki posisi penting di masyarakat, atau menjadi pemimpin di masa mendatang berpikir menggunakan nalar yang runtut dan komprehensif. Karena dia ada dalam posisi atau berharap untuk menjadi pemimpin di masa mendatang. Oleh sebab itu, keseluruhan kerangka berpikirnya itu akan menjadi rujukan," ujar dia.

"Kalau ada kerangka berpikir yang tidak tepat, maka itu akan merugikan dirinya sendiri," lanjut dia.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com