AHY, antara Apresiasi dan Kritikan Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kritik Agus Harimurti Yudhoyono kepada pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang disampaikan melalui orasi, Sabtu (9/6/2018) lalu, boleh dibilang cukup mengejutkan.

Ini merupakan kali pertama AHY, sapaan populer Agus, mengkritik pemerintahan Jokowi secara terbuka di depan publik.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat, Maret 2018 lalu, AHY juga sempat tampil berpidato.

Namun kala itu, ia mengapresiasi pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai sukses membangun infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perhubungan secara signifikan.

Jokowi-JK juga dinilai sukses menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Baca juga: AHY Apresiasi Pemerintahan Jokowi dalam Pidato Penutup Rapimnas Demokrat

Lalu saat berorasi selama 40 menit bertajuk "Mendengar Suara Rakyat" di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (9/6/2018), ia melontarkan lima 'peluru' kritik bagi Jokowi-JK.

Lima isu yang disasar AHY, yakni menurunnya daya beli masyarakat, naiknya tarif dasar listrik, kurangnya pembukaan lapangan pekerjaan, derasnya aliran tenaga kerja asing dan revolusi mental yang dinilai tidak berjalan.

Khusus mengenai revolusi mental, AHY tegas mengatakan, "Ketika pemerintah saat ini berhasil membangun ribuan kilometer jalan, ratusan jembatan, dan proyek infrastruktur lainnya, lantas kita patut bertanya, apa kabar revolusi mental?"

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Empat hari setelah momen itu, ia melanjutkan manuver politiknya. Ia mengatakan, harga barang jelang Lebaran selalu meningkat.

"Kami tahu akhir-akhir ini atau menjelang Lebaran, harga-harga juga bisa naik. Di belakang ini banyak kampung-kampung, ada dua RW dan dari pagi sudah ramai, habis cepat kuponnya," kata putra Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Antusiasme masyarakat terhadap pasar murah yang digelar AHY itu dinilainya menjadi indikator penurunan daya beli masyarakat yang semakin parah.

Istana menjawab

Serangkaian kritik AHY ini diperhitungkan Istana. Staf Khusus Presiden yang mengurus masalah ekonomi, Ahmad Erani Yustika mengatakan, pernyataan AHY khusus mengenai rendahnya daya beli masyarakat Indonesia, tidak didukung data yang tepat.

"Saya sebagai ekonom, kalau berbicara itu menggunakan teori dan data akurat yang menunjang itu semua. Nah, dari hal-hal semacam ini (pernyataan Agus), konteks daya beli yang dimaksud itu tidak ada data-data pendukungnya," ujar Erani kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: AHY Merasa Realistis dan Rasional Kritik Kinerja Pemerintahan Jokowi

Menurut Erani, kerangka berpikir bahwa ramainya pasar murah menunjukkan penurunan daya beli, kurang tepat.