Manuver Pencapresan Amien Rais Dinilai Cuma "Test The Water"

Kompas.com - 13/06/2018, 15:46 WIB
Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan keterangan pers sebelum menyambangi pansus hak angket KPK di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Kedatangan Amien Rais guna mendukung langkah Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGKetua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memberikan keterangan pers sebelum menyambangi pansus hak angket KPK di gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017). Kedatangan Amien Rais guna mendukung langkah Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Munculnya nama Amien Rais sebagai salah satu figur bakal calon presiden yang akan bertarung pada 2019, dinilai hanya sekadar upaya untuk mengetahui reaksi publik. Amien dinilai tak punya modal cukup untuk maju dalam pemilihan presiden.

Analis sosiologi politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun mengatakan, sangat kecil kemungkinan Amien dapat dicalonkan sebagai presiden, sekalipun tidak ada yang mustahil terjadi dalam politik.

"Karena betapa sulitnya peluang Amien Rais, maka dapat dibaca manuver Amien Rais bisa saja dimaknai sebagai test the water saja," kata Ubedilah kepada Kompas.com, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Amien Rais Ingin Nyapres, PDI-P Persilakan Asalkan..

Menurut Ubedilah, wacana pencapresan Amien memang tak bisa dianggap angin lalu. Amien dinilai memiliki jejak rekam yang cukup berani melawan rezim era Orde Baru. Amien pernah menjadi ketua umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan ketua MPR RI.

Amien juga dinilai memiliki basis masa ormas Muhammadiyah yang tidak kecil. Bahkan, Amien pernah menjadi ketua umumnya.

Namun, menurut Ubedilah, penggagas wacana pencapresan ini seperti kurang berpikir lebih mendalam dan lebih bijak.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bahwa benar konteks historis Amien Rais patut dihitung, tetapi konteks posisi Amien Rais saat ini justru yang perlu disadarinya," kata Ubedilah.

Menurut Ubedilah, Amien Rais saat ini berasal dari partai PAN yang secara elektoral hanya memperoleh suara sekitar 8 persen. Angka tersebut tidak cukup untuk memenuhi syarat presidential threshold 20 persen.

Sementara itu, partai lain sudah membangun koalisi dengan poros PDI-P dan Partai Gerindra.

"Paling mungkin bisa koalisi dengan Partai Demokrat, itupun masih kurang. Jadi hambatan terbesar Amien Rais adalah kendaraan politiknya tidak memenuhi presidensial threshold," kata Ubedilah.

Baca juga: PAN Serius Wacanakan Amien Rais Jadi Capres 2019

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, partainya serius dalam memajukan Amien Rais sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Di PAN, Amien diketahui menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN.

Menurut Viva, sosok Amien memiliki integritas sebagai pemimpin nasional.

"Pak Amien memiliki integritas sebagaipemimpin nasional, cinta NKRI dan cinta rakyat Indonesia," ujar Viva melalui keterangan tertulis, Minggu (10/6/2018).

Meski demikian, Amien bukanlah satu-satunya sosok yang akan didorong PAN di Pilpres 2019. Ada nama lain, semisal Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, mantan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa dan Ketua Dewan Penasehat PAN Sutrisno Bachir.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Sebut Mikro 'Lockdown' Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Mensos Risma Sebut Mikro "Lockdown" Pilihan agar Ekonomi Tetap Jalan

Nasional
Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Ketika Pemerintah Pilih Perketat PPKM Mikro Ketimbang Usulan Lockdown...

Nasional
Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Paspor Palsu Adelin Lis dan Ancaman Pidana UU Keimigrasian

Nasional
Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Wacana Presiden Tiga Periode Ditolak Publik dan Partai Politik

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi, Masyarakat Diminta Batasi Kegiatan

Nasional
PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

PPKM Diperketat hingga 5 Juli, Berikut Ketentuan Pembatasan di 11 Sektor

Nasional
Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Jokowi: Jangan Pernah Lalai Pakai Masker, Cuci Tangan, Hindari Kerumunan

Nasional
Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X