Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Tak Mungkin Kami Berkoalisi jika Tak Ada Kesetaraan

Kompas.com - 13/06/2018, 14:31 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah anggapan bahwa orasi politik yang ia sampaikan pada 9 Juni 2018 lalu sebagai bentuk inkonsistensi Demokrat.

Dalam orasi politiknya itu, AHY menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu dianggap tak sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan sinyal akan merapat ke koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Ah sama sekali tidak (inkonsisten). Saya yakin yang komentar itu tidak hadir di rapimnas dan juga tak hadir pada orasi politik saya. Clear. Pasti itu tidak memahami secara konteks," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Opsi JK-AHY di Pilpres 2019

"Kami konsisten di dalam rapimnas Partai Demokrat. Keesokan malamnya saya menyampaikan pidato politik bahwa Demokrat hari ini belum menetapkan, akan bekerja sama dengan siapa," ucap politisi yang akrab disapa AHY itu.

Agus menuturkan, saat ini sikap Demokrat masih terbuka terkait koalisi pada Pilpres 2019.

Namun, ia menegaskan, suatu koalisi akan terbentuk atas dasar saling menghormati, menghargai, dan saling percaya.

Agus juga menyinggung soal kesetaraan setiap partai politik di koalisi dalam menyatakan pendapat maupun gagasan.

Mantan prajurit TNI AD itu mengatakan, Partai Demokrat tak akan bergabung dalam sebuah koalisi yang tak memiliki prinsip kesetaraan.

"Tidak mungkin kami duduk dalam suatu koalisi kemudian kami tidak punya kesetaraan dalam posisi kita menyuarakan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan," kata Agus.

"Jadi harus ada kesetaraan, tidak ada anak tiri dalam koalisi, semuanya sama, semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019.

Hal itu, kata Hasto, terlihat dari konfigurasi politik antara PDI-P dan Demokrat di Pilkada 2018 yang dianggap banyak perbedaan.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Padahal, kata Hasto, kerja sama di Pilkada 2018 akan sejalan dengan pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Hal itu, ditambah pula dengan pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, pidato Agus yang mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi tidak obyektif karena tidak didasari konteks yang sesuai.

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com