Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Tak Mungkin Kami Berkoalisi jika Tak Ada Kesetaraan

Kompas.com - 13/06/2018, 14:31 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah anggapan bahwa orasi politik yang ia sampaikan pada 9 Juni 2018 lalu sebagai bentuk inkonsistensi Demokrat.

Dalam orasi politiknya itu, AHY menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu dianggap tak sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan sinyal akan merapat ke koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Ah sama sekali tidak (inkonsisten). Saya yakin yang komentar itu tidak hadir di rapimnas dan juga tak hadir pada orasi politik saya. Clear. Pasti itu tidak memahami secara konteks," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Opsi JK-AHY di Pilpres 2019

"Kami konsisten di dalam rapimnas Partai Demokrat. Keesokan malamnya saya menyampaikan pidato politik bahwa Demokrat hari ini belum menetapkan, akan bekerja sama dengan siapa," ucap politisi yang akrab disapa AHY itu.

Agus menuturkan, saat ini sikap Demokrat masih terbuka terkait koalisi pada Pilpres 2019.

Namun, ia menegaskan, suatu koalisi akan terbentuk atas dasar saling menghormati, menghargai, dan saling percaya.

Agus juga menyinggung soal kesetaraan setiap partai politik di koalisi dalam menyatakan pendapat maupun gagasan.

Mantan prajurit TNI AD itu mengatakan, Partai Demokrat tak akan bergabung dalam sebuah koalisi yang tak memiliki prinsip kesetaraan.

"Tidak mungkin kami duduk dalam suatu koalisi kemudian kami tidak punya kesetaraan dalam posisi kita menyuarakan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan," kata Agus.

"Jadi harus ada kesetaraan, tidak ada anak tiri dalam koalisi, semuanya sama, semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019.

Hal itu, kata Hasto, terlihat dari konfigurasi politik antara PDI-P dan Demokrat di Pilkada 2018 yang dianggap banyak perbedaan.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Padahal, kata Hasto, kerja sama di Pilkada 2018 akan sejalan dengan pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Hal itu, ditambah pula dengan pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, pidato Agus yang mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi tidak obyektif karena tidak didasari konteks yang sesuai.

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com