Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AHY: Tak Mungkin Kami Berkoalisi jika Tak Ada Kesetaraan

Kompas.com - 13/06/2018, 14:31 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY membantah anggapan bahwa orasi politik yang ia sampaikan pada 9 Juni 2018 lalu sebagai bentuk inkonsistensi Demokrat.

Dalam orasi politiknya itu, AHY menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Hal itu dianggap tak sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang memberikan sinyal akan merapat ke koalisi pendukung Presiden Jokowi.

"Ah sama sekali tidak (inkonsisten). Saya yakin yang komentar itu tidak hadir di rapimnas dan juga tak hadir pada orasi politik saya. Clear. Pasti itu tidak memahami secara konteks," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Demokrat Pertimbangkan Opsi JK-AHY di Pilpres 2019

"Kami konsisten di dalam rapimnas Partai Demokrat. Keesokan malamnya saya menyampaikan pidato politik bahwa Demokrat hari ini belum menetapkan, akan bekerja sama dengan siapa," ucap politisi yang akrab disapa AHY itu.

Agus menuturkan, saat ini sikap Demokrat masih terbuka terkait koalisi pada Pilpres 2019.

Namun, ia menegaskan, suatu koalisi akan terbentuk atas dasar saling menghormati, menghargai, dan saling percaya.

Agus juga menyinggung soal kesetaraan setiap partai politik di koalisi dalam menyatakan pendapat maupun gagasan.

Mantan prajurit TNI AD itu mengatakan, Partai Demokrat tak akan bergabung dalam sebuah koalisi yang tak memiliki prinsip kesetaraan.

"Tidak mungkin kami duduk dalam suatu koalisi kemudian kami tidak punya kesetaraan dalam posisi kita menyuarakan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan," kata Agus.

"Jadi harus ada kesetaraan, tidak ada anak tiri dalam koalisi, semuanya sama, semua mendapatkan hak dan kewajiban yang sama," tuturnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, partainya sulit berkoalisi dengan Demokrat pada Pilpres 2019.

Hal itu, kata Hasto, terlihat dari konfigurasi politik antara PDI-P dan Demokrat di Pilkada 2018 yang dianggap banyak perbedaan.

Baca juga: Lima Kritik AHY untuk Pemerintahan Jokowi-JK

Padahal, kata Hasto, kerja sama di Pilkada 2018 akan sejalan dengan pembentukan koalisi di Pilpres 2019.

Hal itu, ditambah pula dengan pidato Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat Agus Harimuri Yudhoyono terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Hasto, pidato Agus yang mengkritisi berbagai kebijakan Jokowi tidak obyektif karena tidak didasari konteks yang sesuai.

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com