Kompas.com - 13/06/2018, 13:26 WIB
Putra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sabtu (28/10/2017) sekitar pukul 07.00 WITA.   Pertemuan dalam rangka silaturahmi tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan. Dok. Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain AbdullahPutra sulung Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Sabtu (28/10/2017) sekitar pukul 07.00 WITA. Pertemuan dalam rangka silaturahmi tersebut berlangsung di kediaman pribadi Jusuf Kalla di Jalan Haji Bau, Makassar, Sulawesi Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com — Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan bahwa opsi pencalonan dirinya berpasangan dengan Jusuf Kalla pada Pilpres 2019 tengah dipertimbangkan oleh Partai Demokrat.

Opsi pencalonan JK-AHY muncul setelah wacana Partai Demokrat berupaya membangun Koalisi Kerakyatan.

"Kalau pertanyaannya apakah ini (opsi JK-AHY) akan dipertimbangkan? Pasti. Semua opsi akan dipertimbangkan dengan baik, dengan cermat," ujar Agus saat ditemui di kantor AHY Foundation, Jakarta Selatan, Rabu (13/6/2018).

Baca juga: Pidato AHY Singgung Revolusi Mental, Ini Kata Puan Maharani

Meski demikian, kata Agus, seluruh opsi pencalonan Pilpres 2019 masih sangat cair. Begitu juga dengan wacana koalisi antar-partai politik yang masih berjalan sangat dinamis.

Di satu sisi, Demokrat juga masih mempertimbangkan syarat presidential threshold sebesar 20 persen agar bisa mengusung pasangan calon.

Sementara itu, hingga saat ini partai yang dipimpin Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono itu belum berkoalisi dengan partai mana pun.

"Fakta bahwa sampai dengan hari ini tak ada yang bisa memastikan seperti apa koalisi itu akan terjadi per hari ini," ucap dia.

Baca juga: Kata Mardani, PKS Siap Ikut jika Prabowo Putuskan Gandeng AHY

"Mudah-mudahan pada akhirnya nanti ada jalan terang, titik temu yang bisa kita dengarkan semua. Seperti apa posisi demokrat, AHY ada di mana dan sebagainya. Jadi sampai dengan hari ini kita masih terus menimbangkan opsi," ucap Agus lagi.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyatakan, partainya tengah berupaya membangun Koalisi Kerakyatan.

Namun, Ferdinand tak memastikan apakah Koalisi Kerakyatan merupakan realisasi dari poros ketiga pada Pilpres 2019.

Ferdinand menambahkan, Koalisi Kerakyatan merupakan ide dari Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Ia mengatakan, SBY menginginkan adanya koalisi yang fokus memikirkan kesejahteraan rakyat ke depannya.

"Apakah Koalisi Kerakyatan ini tanda akan terbentuk poros baru pilpres? Kita tunggu tangan dingin SBY meramu poros kerakyatan," kata Ferdinand melalui pesan singkat, Jumat (8/6/2018).

Kompas TV Agus Harimurti Yudhoyono melontarkan kritik terhadap sejumlah kebijakan Presiden Joko Widodo.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa 'Dissenting Opinion'

Menag: Penetapan 1 Ramadhan Tanpa "Dissenting Opinion"

Nasional
Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Pemerintah Ubah Interval Vaksinasi Covid-19 Astrazeneca maupun Sinovac, Begini Penjelasannya

Nasional
PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

PBNU: 1 Ramadhan 1442 H Jatuh pada 13 April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X