JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus.
Meski begitu, Arif tidak ingin pencegahan itu justru menimbulkan kegaduhan. Ia berharap, kampus tetap diberikan peran untuk membina para mahasiswa dan dosen dengan jalan dialogis, bukan refresif.
"Kami terbuka untuk berkolaborasi dan kooperatif untuk menyelesaikan agenda bersama ini," ujar Arif di Jakarta, Senin (11/6/2018).
Baca juga: Cegah Radikalisme, Menteri Nasir Minta Akun Seluruh Mahasiswa Didata
Terkait rencana pemerintah yang meminta semua nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa dan dosen didaftarkan, IPB tak mempersoalkannya.
Menurut dia, langkah itu adalah urusan dan kewenangan pemerintah bersama sejumlah instansi terkait.
Begitu juga soal adanya dorongan agar intelijen masuk ke kampus-kampus. Bagi IPB, bila hal itu dilakukan seusai aturan yang berlaku maka tak jadi masalah.
Namun Arif berharap, dengan berbagai upaya pemerintah itu, pihak kampus tetap dilibatkan dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme di kampus.
Baca juga: Politisi Gerindra Anggap Menteri Nasir Ngawur jika Data Akun Seluruh Mahasiswa
Polri, Badan Intelejen Negara (BIN), atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diharapkan tetap menggandeng kampus dalam upaya bersama tersebut.
"Kami akan melakukan tindak lanjut dengan cara kami. Saya yakin dengan hubungan baik dengan BIN, BNPT, masalah ini bisa terselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan," kata dia.
Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.
Hal itu bertujuan untuk memantau jejak digital mahasiswa. Bahkan, nantinya pengawasan itu akan melibatkan BNPT dan juga BIN.
