Rektor IPB Harap Pencegahan Radikalisme di Kampus Tanpa Kegaduhan

Kompas.com - 12/06/2018, 10:42 WIB
Petugas mengamankan sejumlah barang bukti setelah menggeledah gelanggang mahasiswa Fisip UR, Jumat (2/6/2018). KOMPAS.com/Idon TanjungPetugas mengamankan sejumlah barang bukti setelah menggeledah gelanggang mahasiswa Fisip UR, Jumat (2/6/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Meski begitu, Arif tidak ingin pencegahan itu justru menimbulkan kegaduhan. Ia berharap, kampus tetap diberikan peran untuk membina para mahasiswa dan dosen dengan jalan dialogis, bukan refresif.

"Kami terbuka untuk berkolaborasi dan kooperatif untuk menyelesaikan agenda bersama ini," ujar Arif di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Cegah Radikalisme, Menteri Nasir Minta Akun Seluruh Mahasiswa Didata

Terkait rencana pemerintah yang meminta semua nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa dan dosen didaftarkan, IPB tak mempersoalkannya.

Menurut dia, langkah itu adalah urusan dan kewenangan pemerintah bersama sejumlah instansi terkait.

Begitu juga soal adanya dorongan agar intelijen masuk ke kampus-kampus. Bagi IPB, bila hal itu dilakukan seusai aturan yang berlaku maka tak jadi masalah.

Namun Arif berharap, dengan berbagai upaya pemerintah itu, pihak kampus tetap dilibatkan dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Baca juga: Politisi Gerindra Anggap Menteri Nasir Ngawur jika Data Akun Seluruh Mahasiswa

Polri, Badan Intelejen Negara (BIN), atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diharapkan tetap menggandeng kampus dalam upaya bersama tersebut.

"Kami akan melakukan tindak lanjut dengan cara kami. Saya yakin dengan hubungan baik dengan BIN, BNPT, masalah ini bisa terselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X