Rektor IPB Harap Pencegahan Radikalisme di Kampus Tanpa Kegaduhan

Kompas.com - 12/06/2018, 10:42 WIB
Petugas mengamankan sejumlah barang bukti setelah menggeledah gelanggang mahasiswa Fisip UR, Jumat (2/6/2018). KOMPAS.com/Idon TanjungPetugas mengamankan sejumlah barang bukti setelah menggeledah gelanggang mahasiswa Fisip UR, Jumat (2/6/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria mengatakan, pihaknya siap bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Meski begitu, Arif tidak ingin pencegahan itu justru menimbulkan kegaduhan. Ia berharap, kampus tetap diberikan peran untuk membina para mahasiswa dan dosen dengan jalan dialogis, bukan refresif.

"Kami terbuka untuk berkolaborasi dan kooperatif untuk menyelesaikan agenda bersama ini," ujar Arif di Jakarta, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Cegah Radikalisme, Menteri Nasir Minta Akun Seluruh Mahasiswa Didata

Terkait rencana pemerintah yang meminta semua nomor ponsel dan akun media sosial mahasiswa dan dosen didaftarkan, IPB tak mempersoalkannya.

Menurut dia, langkah itu adalah urusan dan kewenangan pemerintah bersama sejumlah instansi terkait.

Begitu juga soal adanya dorongan agar intelijen masuk ke kampus-kampus. Bagi IPB, bila hal itu dilakukan seusai aturan yang berlaku maka tak jadi masalah.

Namun Arif berharap, dengan berbagai upaya pemerintah itu, pihak kampus tetap dilibatkan dalam upaya mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Baca juga: Politisi Gerindra Anggap Menteri Nasir Ngawur jika Data Akun Seluruh Mahasiswa

Polri, Badan Intelejen Negara (BIN), atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diharapkan tetap menggandeng kampus dalam upaya bersama tersebut.

"Kami akan melakukan tindak lanjut dengan cara kami. Saya yakin dengan hubungan baik dengan BIN, BNPT, masalah ini bisa terselesaikan tanpa menimbulkan kegaduhan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa yang ada di perguruan tinggi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Jelang Sidang Sengketa Hasil Pilkada, KPU Daerah Diminta Persiapkan Hal Berikut...

Nasional
Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Imigrasi Bolehkan 153 WN China Masuk ke Indonesia, Ini Dasar Hukumnya

Nasional
Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Anggota DPR: PPKM Belum Maksimal, di Tempat Umum Masih Banyak yang Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

MK Gelar Sidang Sengketa Hasil Pilkada 2020 Mulai Selasa Besok

Nasional
UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tak Ada Penambahan WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Mahfud: Pelajar Pernah Dilarang Berjilbab, Setelah Dibolehkan, Situasi Jangan Dibalik

Nasional
Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Anggota DPR: PPKM Sulit Tekan Kasus Covid-19 jika Tidak Ada Karantina Total

Nasional
LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

LPSK Tawarkan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan Seksual di Makassar

Nasional
Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Klaim Pemerintah soal Izin Tambang dan Sawit di Kalsel yang Dibantah Walhi dan Jatam

Nasional
Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Polemik Dihidupkannya Pam Swakarsa...

Nasional
Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Penjelasan Imigrasi soal 153 WN China Tiba lewat Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Respons Mendikbud, DPR, dan Komnas HAM soal Siswi Non-Muslim Wajib Berjilbab di Padang

Nasional
Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Menyambut Mimpi Kapolri Baru: Tilang Tanpa Polisi

Nasional
Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Saat Menkes Budi Lebih Percaya Data KPU Ketimbang Kemenkes

Nasional
Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Instruksi Mendagri: Sejumlah Daerah di 7 Provinsi Ini Perpanjang PPKM

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X