Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Kesiapan Logistik Pemungutan Suara Pilkada 2018 Sudah 90 Persen

Kompas.com - 12/06/2018, 03:29 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid memastikan, kesiapan logistik untuk penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 sudah mencapai 90 persen.

Adapun pemungutan suara Pilkada serentak 2018 akan digelar pada Rabu, 27 Juni mendatang.

"Saya kira kesiapannya lebih dari 90 persen. Rata-rata logistik itu sudah siap, tinggal dimasukan ke dalam masing-masing kotak dan didistribusikan," kata Pramono di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (11/6/2018).

Baca juga: Jelang Pilkada, KPU-Bawaslu Diminta Tingkatkan Pelayanan untuk Pemilih

Mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banten tersebut pun yakin tak akan ada masalah berarti untuk distribusi logistik Pilkada.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa anggaran Pilkada 2018 mencapai Rp11,4 triliun. Anggaran tersebut untuk Pilkada di 171 daerah. KOMPAS.com/ MOH NADLIR Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan bahwa anggaran Pilkada 2018 mencapai Rp11,4 triliun. Anggaran tersebut untuk Pilkada di 171 daerah.

"Saya cek udah dibungkus bungkus dipisah-pisah. Tinggal dikirim saja. Kami yakin tidak ada masalah yang berarti," kata Pramono.

Menurut Pramono, distribusi logistik Pilkada untuk daerah terpencil atau aksesnya yang susah menjadi prioritas pihaknya.

"Misalnya nyebrang pulau, sedangkan kapalnya enggak setiap saat ada. Nah ini yang seperti itu harus didahulukan pengiriman logistiknya," kata dia.

Baca juga: Bawaslu: Idul Fitri Jangan Dicederai Kampanye Pilkada

Pramono mengakui, sebelumnya memang terdapat masalah soal logistik untuk pemungutan suara Pilkada seperti terdapat ribuan surat suara yang rusak. Namun, masalah tersebut sepenuhnya telah tertangani.

"Memang ada ditemukan surat suara yang rusak dan merata. Kemudian dilakukan proses pemusnahan bersama-sama, KPU masing-masing, panwas dan kepolisian," kata dia.

"Kekurangan surat suara itu kemudian sudah dimintakan ke penyedia masing-masing. Sekarang sudah ada yang datang tapi masih juga ada yang menunggu kekurangannya. Sudah masuk hitungan masalah distribusi (logistik)," tambahnya.

Kompas TV Hingga kini, Syahri Mulyo belum diketahui keberadaannya, termasuk kapan dan di mana video ini dibuat.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com