Kompas.com - 11/06/2018, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan H-5, arus mudik Lebaran berjalan lancar.

"Semua berjalan baik. Kami pantau juga dari atas, kalaupun ada macet sedikit karena kecelakaan. Tadi ada antre panjang yang di pintu tol tapi belum sampai 5 kilometer," ujar Budi dikutip dari laman www.setkab.go.id.

Menhub dan sejumlah menteri memantau arus mudik Lebaran 2018 dengan meninjau kondisi arus mudik di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Pejabat lain yang ikut meninjau, yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara peresmian gedung Menara Kompas, Kamis (26/4/2018).KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat acara peresmian gedung Menara Kompas, Kamis (26/4/2018).
Mereka bertolak dari Jakarta, Minggu (10/6/2018) sekitar pukul 08.00 WIB, lalu melaksanakan pemantauan dari udara menggunakan helikopter. Total ada empat helikopter yang digunakan.

Titik pertama yang dikunjungi, Pos Polisi Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Di sana rombongan meninjau dan menerima paparan dari Kapolda Jawa Barat terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Barat.

Rombongan kemudian berlanjut ke titik kedua, yaitu Gerbang Tol Kertasari.

Di sana, rombongan kembali melakukan meninjau serta menerima paparan dari Kapolda Jawa Tengah terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Tengah.

Lalu, titik terakhir yang dikunjungi adalah di rest area 575 Ngawi, Jawa Timur.

Di sana rombongan juga melakukan meninjau serta menerima paparan dari Kapolda Jawa Timur terkait pantauan arus mudik di wilayah Jawa Timur.

Menhub mengatakan, Polri memiliki wewenang untuk memberlakukan rekayasa lalu lintas apabila ada peningkatan volume kendaraan pada sebuah ruas jalan.

"Alangkah baiknya apabila kita bisa mengatur dengan baik, maka kita tegaskan lagi kewenangan Kakorlantas untuk bisa melakukan diskresi apabila kemacetan itu terjadi," ujar Budi.

Budi juga menekankan pentingnya pemerintah daerah melaksanakan ramp check. Saat datang ke beberapa terminal bus di Jawa Timur, Menhub mengakui bahwa meskipun Dinas Perhubungan dan Polda sudah melaksanakan ramp check, namun belum maksimal.

Ia meminta Dishub dan Polda bertindak tegas atas kendaraan yang belum dilakukan ramp check.

Sebab banyak bus yang bagus, namun belum mendapatkan stiker tanda telah dilakukan ramp check.

"Untuk di Jawa Timur, secara kebetulan ketika saya melakukan ramp check busnya bagus, tapi tidak mendapatkan stiker. Padahal stiker itu menjadi panduan untuk memeriksa mereka," lanjut dia.

Budi menambahkan, pihaknya juga memperhatikan aktivitas liburan masyarakat ke daerah wisata.

Demi keamanan dan keselamatan, Budi menginstruksikan Dishub dan Polda untuk memeriksa kelaikan jalan bus-bus pariwisata.

"Setelah Lebaran nanti, banyak orang yang berwisata seperti ke daerah pegunungan. Biasanya PO pariwisata hanya beroperasi pada saat itu. Mereka ini seolah-olah tidak terjamah oleh peraturan. Oleh karenanya, kita akan tegakkan disiplin. Saya minta Polda dan Dishub untuk melakukan penegakan hukum," tegas Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

Nasional
Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Nasional
Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Nasional
Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Nasional
Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Bareskrim Tetapkan Istri Eks Menteri Ferry Mursyidan Baldan Tersangka Dugaan Penggelapan Saham

Nasional
Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Deolipa Sebut Bharada E Diiming-imingi Uang Rp 1 Miliar oleh Sambo dan Istri, Bripka RR dan KM Rp 500 Juta

Nasional
Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Deolipa Duga Bharada E Cabut Kuasa di Bawah Tekanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.