Staf Khusus Jokowi Bidang "Kepesantrenan" di Tahun Politik...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu, mengangkat empat orang menjadi staf khusus presiden.

Total, jumlah staf khusus presiden menjadi berjumlah 11 orang. Jumlah ini lebih sedikit dibandingkan jumlah staf khusus presiden di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono periode 2012-2014, yakni berjumlah 13 orang.

Salah satu dari empat staf khusus presiden Jokowi itu adalah Abdul Ghofar Rozin, putra ulama kharismatik, KH Muhammad Achmad Sahal.

Kepada Kompas.com di sela kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, Gus Rozin, sapaan akrabnya, mengungkapkan bagaimana ia diangkat sebagai staf khusus presiden oleh Jokowi di tahun politik ini.

Ia bercerita, komunikasi dirinya dan Presiden Jokowi sebenarnya sudah dijalin sejak lama.

Baca juga: INFOGRAFIK: Para Staf Khusus Presiden...

"Sebetulnya sudah lama kami berkomunikasi. Sejak saya aktif di asosiasi pesantren NU di Jawa Tengah. Beberapa kali, ketika kumpulan pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah, saya pernah ikut dan memoderatori beliau. Jadi bukan hal baru," ujar Gus Rozin.

Komunikasi itu pun semakin intens ketika Gus Rozin berada di asosiasi pesantren pusat sehingga pada akhirnya ia bersedia diangkat sebagai staf khusus presiden.

Ia menyadari, kehadiran dirinya di lingkar kekuasaan tidak lepas dari isu negatif yang mendera Jokowi selama ini. Mulai dari isu Jokowi anggota PKI, Jokowi anti-Islam hingga isu Jokowi antek negara Tiongkok.

Apalagi, isu-isu tersebut beredar di kalangan pondok pesantren, lingkungan yang ia pahami seluk beluknya.

Presiden Jokowi dalam beberapa kali silaturahimnya ke pondok pesantren selalu meluruskan isu yang sudah menyerangnya sejak pemilihan presiden 2014 silam.

Baca juga: PKS Kritik Pengangkatan Empat Staf Khusus Jokowi

"Sudah saya jawab, tetapi setelah diteliti di survei, yang percaya itu masih lumayan. Jadi perlu saya tanggapi lagi," kata Jokowi usai menunaikan salat dzuhur di Masjid Nurul Muqqorobin, Kecamatan Patok Besi, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (6/6/2018).

Berkaca pada sejumlah survei, memang demikian adanya. Survei Indikator Politik yang digelar 17 sampai 24 September 2017 misalnya. Dari 1.220 responden, 6 persen responden masih menganggap Jokowi anti-Islam dan 5,5 persen responden menganggap Jokowi memusuhi ulama.

Survei yang dilaksanakan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) 3 hingga 10 September 2017 juga menunjukkan demikian.

Sebanyak 19 persen dari responden yang memilih pasangan Prabowo-Hatta Rajasa dalam Pilpres 2014, menyatakan setuju saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI.

Sementara itu, 10 persen dari responden yang memilih pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Piplres 2014, menyatakan setuju saat ini sedang terjadi kebangkitan PKI.

Singkat kata, Gus Rozin direkrut untuk mempertebal kekuatan Jokowi menepis isu-isu tersebut, terutama menjelang pemilihan presiden 2019 mendatang.

"Sampai saat ini, pada tahapan tertentu, saya kira bisa dikatakan demikian, walaupun bukan itu tentunya satu-satunya tujuan," Gus Rozin mengakuinya.

Baca juga: Jokowi Angkat 4 Staf Khusus Presiden, Ini Nama dan Profilnya

Alasan lain mengapa Gus Rozin bersedia membantu Presiden Jokowi, ia melihat Presiden Jokowi menaruh perhatian besar terhadap dunia kepesantrenan.

Segala program, kebijakan dan bantuan yang diberikan Presiden Jokowi kepada pondok pesantren, menurut Gus Rozin, pantas apabila Jokowi disebut sebagai Presiden yang paling perhatian dengan pondok pesantren.

"Saya kira, belum ada Presiden yang sangat sering ke pondok pesantren sesering Pak Jokowi. Dulu Gus Dur memang sering, tapi Gus Dur hanya menjabat 2,5 tahun dan latar belakangnya memang dari pondok pesantren. Jadi bukan hal mengejutkan. Tapi kalau Pak Jokowi kan bukan," ujar Gus Rozin.

"Jadi, perhatian beliau ini membuat saya bersedia memberikan informasi yang valid sekaligus mempermudah komunikasi antara Presiden dengan pesantren," lanjut dia.

Berkomunikasi dengan pondok pesantren bukan perkara mudah. Pondok pesantren sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Bahkan, ia menjadi salah satu pilar terwujudnya kemerdekaan.

Baca juga: Teten Masduki Jadi Komandan Staf Khusus Presiden

Karakteristik dan kultur pondok pesantren yang saat ini tercatat berjumlah 29.000-an berbeda-beda dan perbedaan itu sangat khas. Keragaman ini tentu harus dipahami betul oleh seorang Jokowi dalam rangkaian silaturahimnya.

Apabila 'jalan masuk sudah mulus', maka mudah bagi Jokowi untuk berkomunikasi, memahami dan menyerap aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin selama ini terkubur oleh sekat birokrasi.

"Nyatanya respons mereka sangat positif. Namun yang mesti diingat, yang dibutuhkan pesantren itu bukan semata bantuan, program atau apa ya, tapi lebih ke rekognisi. Soal bantuan, iya mereka memang butuh, tapi yang paling utama adalah rekognisi negara terhadap pesantren, pengakuan dan penghargaan negara terhadap pesantren," ujar Gus Rozin.