Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU, Bawaslu, dan Parpol Diminta Perkuat Proteksi bagi Caleg Perempuan

Kompas.com - 11/06/2018, 08:49 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai politik dan penyelenggara pemilihan umum, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), diminta memberikan proteksi kuat terhadap caleg perempuan yang bertarung dalam kontestasi politik.

Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah menegaskan, proteksi diperlukan untuk memastikan caleg perempuan terhindar dari persaingan bebas, tekanan psikologis, hingga permainan transaksi politik dalam proses pencalonan.

"Yang menjadi tantangan agar memastikan kerja penyelenggara melakukan pengawasan pada proses rekrutmen (caleg), dan memastikan betul-betul tidak ada permainan transaksi atau deal-deal lain yang mengebiri keterwakilan perempuan yang kita perjuangkan," ujar Syamsuddin dalam diskusi di gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Partai politik, kata Syamsuddin, juga harus melindungi caleg perempuan dari tekanan psikis di internal partai, persaingan yang tidak sehat antara caleg perempuan dan laki-laki, serta permainan transaksi politik.

Baca juga: Caleg Perempuan Sering Tersudutkan Saat Terjun ke Politik

Ia mengingatkan, caleg perempuan juga memiliki potensi tersendiri ketika masuk ke dalam ruang politik

"Sesungguhnya komunikasi politik perempuan itu lebih dekat kepada masyarakat daripada laki-laki. Mereka bisa masuk ke rumah langsung dan lebih intens masuk langsung ke dalam masyarakat," kata dia.

Ia juga berharap agar pihak keluarga dan lingkungan sosial caleg perempuan tak membenturkan peranan domestik dan publik seorang perempuan yang ingin masuk dalam ruang politik.

Syamsuddin melihat masih ada ejekan, sindiran, atau anggapan, perempuan yang masuk dalam ruang politik mengabaikan peranannya di dalam keluarga.

Ia berharap caleg perempuan membangun komunikasi yang baik kepada keluarga untuk memastikan sikap yang sama.

"Kalau itu tidak clear dalam diri keluarga, lalu mengatakan 'Anda tidak perlu mencalonkan diri', maka ini adalah perjuangan berat," ucapnya.

Baca juga: Caleg Perempuan Bisa Bertambah jika Ada Penyelenggara Pemilu Perempuan

Disudutkan sejak awal

Perempuan, kata dia, juga sudah disudutkan sejak proses penentuan atau penyusunan calon. Dua kondisi itu membuat perwujudan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen secara nyata tak akan berhasil.

"Apa yang terjadi? Karena sesungguhnya bukan tidak cukup, pertarungan nomor urut dari kursi yang akan dijual itu adalah sudah direbut laki-laki, dan tidak ada yang mau bergeser," kata dia.

Jika ada caleg laki-laki yang mau nomor urutnya digeser, ada sejumlah transaksi politik yang menodai proses tersebut.

Menurut Syamsuddin, ada mahar politik dalam penentuan nomor urut yang tak terawasi dengan baik oleh Bawaslu.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com