Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Caleg Perempuan Sering Tersudutkan Saat Terjun ke Politik

Kompas.com - 11/06/2018, 08:13 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Syamsuddin Alimsyah memandang bahwa kalangan perempuan seringkali tersudutkan ketika ingin terjun dalam ruang politik.

Salah satu penyebabnya adalah lemahnya kekuatan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memberikan proteksi bagi calon perempuan.

"Ada titik rawan yang terjadi di depan mata kita kalau tidak segera kita antisipasi oleh penyelenggara. Misalnya, kalau tidak kuat perspektif gender di penyelenggara, maka kemudian teman-teman (perempuan) yang akan bertarung di pemilu nanti tidak ada artinya," kata Syamsuddin dalam diskusi di Jakarta, Minggu (10/6/2018).

Perempuan, kata dia, juga sudah disudutkan sejak proses penentuan atau penyusunan calon. Dua kondisi itu membuat perwujudan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen secara nyata tak akan berhasil.

"Apa yang terjadi? Karena sesungguhnya bukan tidak cukup, pertarungan nomor urut dari kursi yang akan dijual itu adalah sudah direbut laki-laki, dan tidak ada yang mau bergeser," kata dia.

Baca juga: Caleg Perempuan Belum Tentu Diusung Partai karena Berkualitas

Jika ada caleg laki-laki yang mau nomor urutnya digeser, ada sejumlah transaksi politik yang menodai proses tersebut.

Menurut Syamsuddin, ada mahar politik dalam penentuan nomor urut yang tak terawasi dengan baik oleh Bawaslu.

"Ada yang menyebut mahar di pilkada itu kan tinggi, mahar caleg pun ada. Dan itu fakta, kalau Bawaslu tidak kuat mengejar ini, maka keterwakilan perempuan secara nyata sulit diwujudkan," ujar dia.

"Ketika misal orang yang ingin mendapatkan nomor urut pertaruhannya ditentukan biaya administrasi. Teman-teman perempuan kalau diminta Rp 100 juta misalnya, berapa kuantitas peserta caleg perempuan yang mampu?" tutur Syamsuddin.

Menurut dia, situasi itu membuat keinginan perempuan maju dalam ruang politik terhalang. Caleg perempuan hanya dianggap sebagai pengepul suara untuk caleg laki-laki dengan nomor urut teratas.

Perempuan juga dipaksa secara halus berperan sebagai pelengkap syarat 30 persen keterwakilan perempuan.

"Kalau mau mendapatkan kebijakan yang berkualitas di parlemen, kebijakan yang responsif gender maka keterwakilan perempuan dalam ruang politik harus dipenuhi, bukan hanya sekadar aksesoris, akan sia-sia," kata dia.

Baca juga: Caleg Perempuan Terpilih DPR Periode 2014-2019 Menurun

Selain itu, kalangan perempuan juga menghadapi tekanan psikis dari keluarga dan koleganya. Kebiasaan kultural membenturkan peranan domestik dan publik membuat posisi perempuan cenderung dilematis.

Perempuan pun ditempatkan di wilayah pemilihan yang berpotensi mengancam keamanannya. Syamsuddin melihat skenario itu disengaja, agar keluarga caleg perempuan berpikir ulang untuk tak mengizinkannya maju dalam kontestasi politik.

"Caleg-nya di pegunungan, lalu dia bertarung seorang diri seorang perempuan pasti akan diledek, karena pulang malam misalnya. Ketika dia dipersempit ruang geraknya, ada tekanan disitu dan belum (tekanan) caleg lain, problem lain parpol tidak melindungi, dan membiarkan pertarungan bebas," ucap Syamsuddin.

"Ancaman-ancaman itu yang bisa kemudian diatasi kalau penyelenggara kita memastikan proteksi dari (awal) proses, dan juga hasil pemilu harus dkawal," kata dia.

Kompas TV Gun Gun: tidak semua sosok bagus juga "terpanggungkan" dengan bagus.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com