Ini Pasal RKUHP yang Berpotensi Mengkriminalisasi Pegiat Antikorupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Lalola Easter mengungkapkan bahwa dalam draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terdapat beberapa pasal yang berpotensi mengkriminalisasi pegiat anti-korupsi.

Menurut Lola, RKUHP saat ini mengatur banyak pasal pidana yang dapat digunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat.

"Masalahnya selain bias dan multitafsir, pasal-pasal tersebut juga dapat memberangus kebebasan berekspresi dan berpendapat," ujar Lola dalam sebuah diskusi terkait RKUHP, di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Minggu (10/6/2018).

Lola mencontohkan potensi penggunaan Pasal 303 huruf c RKUHP terhadap pegiat anti-korupsi yang mengkritisi kasus korupsi dalam lembaga peradilan.

Pasal tersebut mengatur soal pelarangan menghina dan menyerang integritas hakim.

Baca juga: RKUHP Berpotensi Hentikan Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Ia menilai pasal tersebut dapat dapat digunakan untuk menyerang pegiat anti-korupsi yang kerap mengkritik integritas hakim yang terjerat kasus korupsi maupun operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana kita menyampaikan kritik terhadap MA misalnya yang masih banyak masalah, bayangkan kalau fungsi kritik tidak berjalan," ucapnya.

Selain itu, lanjut Lalola, terdapat pula pasal-pasal yang berpotensi melanggar jaminan kebebasan berekspresi dan berpendapat terhadap lembaga pemerintah.

Baca juga: Tak Ada Terjemahan Resmi, Pembahasan RKUHP Diminta Ditunda

Beberapa pasal-pasal tersebut antara lain, Pasal 238 mengenai penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, Pasal 259 terkait pernyataan permusuhan pada pemerintah, dan Pasal 380 mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara.

"Ada upaya pemberangusan kebebasan berpendapat yang ekstrem. Lembaga peradilan dan pemerintah kan bukan lembaga yang tanpa masalah," kata Lola.