Remisi Idul Fitri Hemat Biaya Makan Napi Rp 32 Miliar

Kompas.com - 10/06/2018, 18:26 WIB
Warga binaan bersiap menjalankan ibadah Shalat Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2016). Ada lebih dari 450 warga binaan yang ada di lapas ini, Sebanyak 293 orang di antaranya mendapat remisi khusus hari besar keagamaan. KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANWarga binaan bersiap menjalankan ibadah Shalat Idul Fitri di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (6/7/2016). Ada lebih dari 450 warga binaan yang ada di lapas ini, Sebanyak 293 orang di antaranya mendapat remisi khusus hari besar keagamaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemberian remisi khusus Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018 mampu menghemat anggaran biaya makan narapidana lebih dari Rp 32 miliar.

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami menuturkan, penghematan itu dihitung berdasarkan biaya makan per narapidana setiap harinya.

"Biaya makan narapidana yang dihemat Rp 32.417.910.000, yakni biaya makan per orang per hari sebesar Rp 14.700 dikalikan 2.205.300 hari tinggal yang dihemat karena remisi," kata Budi Utami dalam keterangan resminya, Minggu (10/6/2018).

Ia memaparkan, ada 80.430 narapidana beragama Islam mendapatkan remisi Idul Fitri nantinya.

Baca juga: Jumlah Narapidana Melonjak, Uang Makan Capai Rp 1,3 Triliun

Sebanyak 446 narapidana langsung bebas, sedangkan 79.984 orang lainnya masih menjalani sisa pidana setelah mendapatkan remisi.

Saat ini, kata dia, narapidana dan tahanan yang menghuni lapas dan rutan berkisar 250.000 orang.

Sedangkan kapasitas atau daya tampung yang tersedia hanya untuk 124.000 orang.

"Remisi ini paling dapat mengurangi kelebihan daya tampung karena napi dapat lebih cepat bebas dengan pengurangan masa menjalani pidana sekaligus menghemat anggaran negara," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Kaget Lonjakan Jumlah Napi Perempuan

Budi Utami berharap, remisi yang diberikan dapat memotivasi narapidana untuk terus memperbaiki dirinya.

Hal itu demi manjadi warga yang berguna bagi pembangunan baik selama atau sesudah menjalani pidana.

"Pemberian remisi juga merupakan wujud negara hadir memberikan penghargaan bagi warga binaan atas segala pencapaian positif itu," kata dia.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Napi, Latihan Kerja dan Produksi Harun Sulianto mengatakan, besaran remisi yang diberikan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan.

"Tergantung masa pidana yang telah dijalani, tahun ini terbanyak adalah penerima remisi 1 bulan, 51.775 napi, disusul 15 hari 21.399 napi, kemudian 1 bulan 15 hari 6.125 napi dan terahir remisi 2 bulan untuk 1131 napi saja," kata dia.

Sedangkan lima wilayah dengan penerima remisi terbanyak adalah Jawa Barat 8.654 remisi, Jawa Timur 6.947 remisi, Sumatera Selatan 6.228 remisi, Sumatera Utara 5.780 remisi, Jawa Tengah 5.717 remisi dan Kalimantan Timur 4.773 remisi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Mayoritas Peserta Rapimnas Golkar Dukung Airlangga Lanjutkan Kepemimpinan

Nasional
Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Ketua Majelis Syuro: Saya Ingin PKS Tak Jadi Partai Menengah di Pemilu 2024

Nasional
Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Saat Hakim Minta Eks Dirut PT INTI Tak Berkamuflase...

Nasional
Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Eks Dirut PT INTI Ungkap Alasan Ingin Dapat Pengadaan Semi BHS 6 Bandara di AP II

Nasional
Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Gandeng Perusahaan China, Pemerintah Bangun PLTG 1,3 Miliar Dollar AS di Bali

Nasional
Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Aburizal Ingin Pemilihan Ketum Golkar Melalui Musyawarah Mufakat

Nasional
Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Eks Dirut PT INTI Mengaku Beri Uang Rp 2 Miliar ke Eks Dirkeu AP II untuk Lunasi Utang

Nasional
Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Menko PMK: Sebelum Lulus Pembekalan Pranikah Enggak Boleh Nikah

Nasional
Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Menhub Minta GrabWheels Beroperasi Terbatas Seperti di Tempat Hiburan

Nasional
Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Soal Sertifikasi Perkawinan, Komisi VIII DPR: Jangan Sampai Memberatkan Warga

Nasional
Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Erick Thohir: Ahok Harus Mundur dari PDI-P jika Jabat Pimpinan BUMN

Nasional
Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Aburizal Bakrie: 2024 Golkar Harus Bisa Mencalonkan Presiden Sendiri

Nasional
Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Kepastian Posisi Ahok di BUMN Bakal Terjawab Awal Desember

Nasional
10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

10 Tahun 18 Kali Diserang Teroris, Polri: Deradikalisasi Perlu Kerja Sama Seluruh Stakeholder

Nasional
Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Politisi Gerindra Surati Jokowi, Keluhkan Kelangkaan Solar di Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X