Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketentuan Tipikor Dalam RKUHP Berpotensi Timbulkan "Korupsi Dagang Pasal"

Kompas.com - 10/06/2018, 17:36 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi FH UI) Adery Ardhan Saputro menuturkan, masuknya ketentuan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) berpotensi menimbulkan praktik transaksional atau korupsi dagang pasal.

Hal itu terjadi karena terdapat perbedaan ancaman pidana dan sanksi denda kasus korupsi dalam RKUHP dengan ketentuan yang diatur di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Ada perbedaan dalam ancaman hukumnya. Secara hukum implikasinya, pasal-pasal itu berpotensi transaksional," ujar Adery dalam sebuah diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Minggu (10/6/2018).

Baca juga: Ketentuan Tipikor Dalam RKUHP Berpotensi Timbulkan Dualisme Hukum

Dalam pasal 687 RKUHP per 9 April 2018, seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, diancam pidana minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 10 juta Rupiah hingga maksimal 2 miliar Rupiah.

Sedangkan delik yang sama dalam pasal 2 UU Tipikor ancaman pidana penjaranya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu diatur pula denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar rupiah.

Perbedaan ancaman pidana dan denda juga terdapat dalam pasal 688 RKUHP dengan pasal 3 UU Tipikor.

Baca juga: Bahas RKUHP, Jokowi Janjikan KPK untuk Bertemu Setelah Lebaran

Sementara RKUHP tidak mengatur secara tegas aturan mana yang akan digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi

Pasal 729 yang menyebut ketentuan bab tentang tindak pidana khusus (tipikor) dalam KUHP tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam undang-undang masing-masing.

Di sisi lain, pasal 723 menyatakan, setelah KUHP berlaku maka Buku Kesatu yang berisi aturan ketentuan pidana menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pidana lain di luar KUHP.

Baca juga: Menurut KPK, Lebih Baik Revisi UU Tipikor daripada Atur Korupsi Lewat KUHP

Adery mengatakan, apabila dalam satu kasus terdapat penggunaan dua undang-undang yang memiliki ancaman pidana yang berbeda, akan membuka peluang transaksional antara aparat penegak hukum dan tersangka atau terdakwa.

"Kita tahu pasal 2 dan 3 UU Tipikor sering digunakan jaksa untuk mendakwa. Takutnya ini bisa ditransaksionalkan. Jadi nanti bisa tawar menawar, ketika tidak dapat dipastikan pasal mana yang bisa digunakan atau dipilih," kata Adery.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Sisa Pembayaran Honor Febri Diansyah dkk Jadi Pengacara Disebut Berasal dari Kementan

Nasional
Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi Online Lebih Pelik dari TPPO

Menko Muhadjir Sebut Penanganan Judi Online Lebih Pelik dari TPPO

Nasional
Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Wakil Ketua KPK Duga Fotonya Dipakai Orang untuk Hubungi SYL

Nasional
Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Bamsoet Kumpulkan Pengurus SOKSI di DPR, Bantah Terkait Munas Golkar

Nasional
Disebut Minta Program  Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Disebut Minta Program Kementan, Wakil Ketua KPK Tegaskan Tak Punya Kontak SYL

Nasional
Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus 'Vina Cirebon'

Kejagung Beri Atensi Jaksa yang Akan Periksa Berkas Perkara Pegi di Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Lewat “Gerakan Tayan Bebas Sampah”, Antam Bantu Selesaikan Permasalahan Sampah di Tayan

Nasional
Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Soal Ridwan Kamil Maju di Jakarta atau Jabar, Bamsoet: Yang Penting Menang

Nasional
Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi 'Online'

Ketua MPR Dorong Pemerintah Tuntaskan Akar Persoalan Merebaknya Pelaku Judi "Online"

Nasional
Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Kisruh Internal PBB: Eks Sekjen Klaim Pj Ketua Umum Sempat Gerebek Kantor DPP

Nasional
Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Dedi Mulyadi, Ilham Habibie, dan Susi Pudjiastuti Masuk Bursa Cagub Jabar dari PDI-P

Nasional
Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Penyidik KPK yang Geledah Staf Hasto Dilaporkan Lagi ke Dewan Pengawas

Nasional
Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Momen Jokowi Duduk Jongkok Cek Air Hasil Pompanisasi di Karanganyar

Nasional
Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Datangi Kejagung, Pengacara Pegi Minta Jaksa Cermat Teliti Berkas Perkara

Nasional
Gelar 'SMS Blast' Bahaya Judi 'Online', Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Gelar "SMS Blast" Bahaya Judi "Online", Menkominfo: Kita Tumbuhkan Kesadaran Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com