Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yudi Latif Mundur, Politisi Golkar Soroti Anggaran BPIP

Kompas.com - 09/06/2018, 09:02 WIB
Sakina Rakhma Diah Setiawan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) disoroti sejumlah pihak. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menduga pengunduran diri Yudi terkait dengan anggaran BPIP.

"Saya melihat bahwa memang kalau dilihat dari paparan beliau, bisa jadi disebabkan karena anggaran," kata Ace ketika ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Ace memandang, penganggaran BPIP hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Yudi sudah bekerja sebagai Kepala BPIP selama lebih dari satu tahun.

"Dari mulai UK-PIP ke BPIP akan memerlukan kepastian anggaran," kata Ace.

Adapun, Ace juga memandang kinerja Yudi sebagai Kepala BPIP sudah sangat luar biasa. Yudi, tutur Ace, sangat serius melakukan sosialisasi ideologi Pancasila.

Baca juga: Presiden Hargai Keputusan Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Pada saat bersamaan, anggaran BPIP untuk tahun 2018 yang hingga saat ini belum turun pun disoroti banyak pihak.

BPIP, kata Ace, memerlukan daya juang yang tinggi sehingga persoalan anggaran tidak menjadi masalah.

Meski demikian, Ace menilai Yudi memiliki hak untuk mundur sebagai Kepala BPIP. Akan tetapi, tugas BPIP harus tetap berjalan pula.

"BPIP harus tetap berjalan tentang pembinaan ideologi Pancasila," ucap Ace.

Dalam pernyataan yang diunggah pada akun Facebook-nya, Yudi mengungkapkan dirinya pamit sebagai Kepala BPIP. Menurut dia, selama setahun terakhir, terlalu sedikit yang telah dikerjakan BPIP untuk persoalan yang besar.

Ia pun menyoroti anggaran kerja BPIP yang belum turun hingga saat ini untuk tahun 2018. Adapun pada tahun 2017 lalu, anggaran baru turun pada November 2017, sehingga BPIP hanya memiliki waktu sebulan untuk menggunakan anggaran negara.

Kompas TV Istana sebut Yudi Latif mengirimkan surat mundur dari BPIP ke Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com