Yudi Latif Mundur, Politisi Golkar Soroti Anggaran BPIP

Kompas.com - 09/06/2018, 09:02 WIB
Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimKetua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mundurnya Yudi Latif dari jabatan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) disoroti sejumlah pihak. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menduga pengunduran diri Yudi terkait dengan anggaran BPIP.

"Saya melihat bahwa memang kalau dilihat dari paparan beliau, bisa jadi disebabkan karena anggaran," kata Ace ketika ditemui di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Ace memandang, penganggaran BPIP hingga saat ini belum ada kejelasan. Hal ini ditambah dengan fakta bahwa Yudi sudah bekerja sebagai Kepala BPIP selama lebih dari satu tahun.

"Dari mulai UK-PIP ke BPIP akan memerlukan kepastian anggaran," kata Ace.

Adapun, Ace juga memandang kinerja Yudi sebagai Kepala BPIP sudah sangat luar biasa. Yudi, tutur Ace, sangat serius melakukan sosialisasi ideologi Pancasila.

Baca juga: Presiden Hargai Keputusan Yudi Latif Mundur sebagai Kepala BPIP

Pada saat bersamaan, anggaran BPIP untuk tahun 2018 yang hingga saat ini belum turun pun disoroti banyak pihak.

BPIP, kata Ace, memerlukan daya juang yang tinggi sehingga persoalan anggaran tidak menjadi masalah.

Meski demikian, Ace menilai Yudi memiliki hak untuk mundur sebagai Kepala BPIP. Akan tetapi, tugas BPIP harus tetap berjalan pula.

"BPIP harus tetap berjalan tentang pembinaan ideologi Pancasila," ucap Ace.

Dalam pernyataan yang diunggah pada akun Facebook-nya, Yudi mengungkapkan dirinya pamit sebagai Kepala BPIP. Menurut dia, selama setahun terakhir, terlalu sedikit yang telah dikerjakan BPIP untuk persoalan yang besar.

Ia pun menyoroti anggaran kerja BPIP yang belum turun hingga saat ini untuk tahun 2018. Adapun pada tahun 2017 lalu, anggaran baru turun pada November 2017, sehingga BPIP hanya memiliki waktu sebulan untuk menggunakan anggaran negara.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Menhan Prabowo: ASEAN Harus Bisa Jadi Penyeimbang di Indo-Pasifik

Nasional
Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Pilkada Langsung Disebut Berbiaya Tinggi, Pakar: Masalahnya Ada di Parpol

Nasional
Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Soal Sertifikasi Nikah, Pemerintah Diminta Tak Campuri Urusan Rakyat Terlalu Jauh

Nasional
Akar Persoalan 'Mati Satu Tumbuh Seribu' Pelaku Terorisme

Akar Persoalan "Mati Satu Tumbuh Seribu" Pelaku Terorisme

Nasional
DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

DPR Diminta Libatkan Seluruh Kalangan Bahas Pasal RKUHP yang Bermasalah

Nasional
Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Jamin Kebebasan Beragama, Pemerintah Diminta Perbaiki Kualitas Kebijakan dan Penegakan Hukum

Nasional
PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

PDI-P Minta Aparat Tindak Tegas Kelompok Intoleran

Nasional
Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Imparsial Catat 31 Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Sepanjang 2019

Nasional
Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Sejumlah Tokoh Akan Gugat UU KPK ke MK, tapi Tetap Dorong Perppu

Nasional
Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Imparsial: Intoleransi Masih Jadi Masalah yang Terus Berulang di Indonesia

Nasional
Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Hari Toleransi Internasional, Negara Diharap Perkuat Jaminan Hak Beragama dan Berkeyakinan

Nasional
Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Erupsi, Status Gunung Merapi Waspada

Nasional
Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Tim Advokasi: Bukan Dipulihkan, Novel Baswedan Justru Kembali Jadi Korban

Nasional
Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Pasca-Bom Medan, BNPT Minta Ada Koordinasi soal Aturan Kunjungan Napi Terorisme

Nasional
Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Antisipasi Teror Harus Dilakukan Secara Menyeluruh...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X