Kompas.com - 09/06/2018, 06:44 WIB
Pengacara Wali Kota Blitar Bambang Arjuno seusai menemani kliennya, yakni Bupati Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (9/6/2018) dini hari. KOMPAS.com/REZA JURNALISTONPengacara Wali Kota Blitar Bambang Arjuno seusai menemani kliennya, yakni Bupati Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (9/6/2018) dini hari.

JAKARTA,KOMPAS.com - Kuasa hukum Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, Bambang Arjuno, membantah kabar bahwa kliennya telah melarikan diri dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Kemarin Pak Wali Kota klien kita itu sudah menghubungi kami agar diantar ke KPK secepatnya," kata Bambang seusai menemani Samanhudi diperiksa oleh penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (9/6/2018) dini hari.

Baca juga: Wali Kota Blitar Menyerahkan Diri ke KPK

Menurut Bambang, Samanhudi datang tidak sesuai waktu yang ditetapkan KPK karena ada beberapa alasan teknis, antara lain karena perjalanan kami dari Blitar dan kondisi Samanhudi yang tengah sakit.

Mengenai kasus yang menjerat kliennya, Bambang menyatakan belum mengetahui secara detail, termasuk adakah hubungan kliennya dengan salah satu kontraktor bernama Susilo Prabowo. Susilo diduga sebagai pemberi suap.

"Yang saya tahu, beliau (Susilo) adalah salah satu pengusaha di Blitar," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa saat ini timnya tengah mengupayakan penyelesaian pemeriksaan awal dan belum menyentuh materi kasus. Pemeriksaan dilakukan selama 20 hari ke depan di Rutan Jakarta Pusat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Samanhudi Anwar dan seorang perantara bernama Bambang Purnomo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap sejumlah proyek di Blitar.

Baca juga: Wali Kota Blitar Diduga Terima Rp 1,5 Miliar dari Ijon Proyek Sekolah

Keduanya disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menetapkan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo sebagai tersangka dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait sejumlah proyek di wilayahnya.

Dalam konstruksi perkara, Samanhudi dan Syahri terlibat dalam perkara berbeda, tetapi sama-sama terkait dengan Susilo Prabowo.

Susilo merupakan kontraktor yang diduga memberi hadiah atau janji kepada kedua kepala daerah tersebut terkait sejumlah proyek di dua daerah itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.