LPSK Sebut jika Pelanggaran HAM Berat Tak Diselesaikan, Korban Terus Menuntut

Kompas.com - 08/06/2018, 22:57 WIB
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai Ketika Ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/8/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai Ketika Ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Penulis Moh Nadlir
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ( LPSK), Abdul Haris Semendawai, mengingatkan agar pemerintah segera menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia berat di Tanah Air.

"Sampai kapan pun korban akan bisa tetap menuntut. Entah pemerintah yang sekian tahun akan datang, kalau tidak diselesaikan korban akan terus menuntut," ujar Haris di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Karena itu, menurut Haris, lebih baik penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut diselesaikan segera, tanpa ditunda-tunda.

"Tetapi dengan yang realistis, apa yang bisa dilakukan. Apakah semua kasus tadi dapat diselesaikan melalui pengadilan atau bisa menggunakan rekonsiliasi," kata dia.

Baca juga: RKUHP Berpotensi Hentikan Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Menurut Haris, harapan LPSK tersebut juga selaras dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo bahwa kasus yang ada bisa diselesaikan dalam waktu dekat.

"Pak Presiden sendiri ingin agar kasus tersebut sudah ada langkah yang lebih maju, pasca-diterimanya kelompok Kamisan," kata Haris.

"Diharapkan bahwa ada langkah yang lebih progresif, yang dilakukan oleh apakah itu Kejaksaan, Kemenkumham, Komnas HAM," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu dengan keluarga korban pelanggaran HAM atau peserta aksi Kamisan di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (31/6/2018).

Pertemuan tersebut adalah pertemuan kali pertama peserta Kamisan dengan presiden sejak mereka menggelar aksi di seberang Istana sejak 2007 lalu.

Baca juga: Berdasarkan RKUHP, Hanya Pelaku Lapangan yang Diadili Terkait Pelanggaran HAM

Dalam pertemuan tersebut, peserta aksi Kamisan meminta Presiden Jokowi mengakui telah terjadinya sejumlah pelanggaran HAM masa lalu, khususnya yang sudah ditangani Komnas HAM.

Misalnya, seperti Tragedi Semanggi I, Semanggi II, Trisakti, penghilangan paksa 13-15 Mei 98, Talangsari, dan Tragedi 1965.

Peserta Kamisan juga meminta Kejaksaan Agung segera menindaklanjuti temuan Komnas HAM.

Dalam pertemuan itu Presiden Jokowi pun berjanji akan meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto dan Jaksa Agung M Prasetyo untuk berkoordinasi dengan Komnas HAM.

"Bapak Presiden berjanji akan segera memanggil Jaksa Agung dan Menko Polhukam untuk membicarakan permintaan perwakilan korban beberapa kasus HAM masa lalu," kata Juru Bicara Presiden Johan Budi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Masyarakat Diminta Bersikap Sempurna Saat Pengibaran Merah Putih di Istana

Nasional
Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Awas, Ada Sarang Burung Walet Palsu Berbahan Bihun

Nasional
Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Marak Klaim Obat Covid-19, Kemenristek Imbau Masyarakat Cermati 3 Hal

Nasional
Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Satgas Covid-19 Akui Kemampuan Contact Tracing Masih Rendah

Nasional
Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Tak Ikuti Saran Kemenkes, KPU Bakal Beri Sarung Tangan ke Pemilih di TPS

Nasional
Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Partai Berkarya Kubu Tommy Soeharto Akan Tempuh Jalur Hukum Terkait SK Kemenkumham

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X