Bawaslu Ikut Awasi Penyaluran Zakat Jelang Pilkada Serentak 2018 - Kompas.com

Bawaslu Ikut Awasi Penyaluran Zakat Jelang Pilkada Serentak 2018

Kompas.com - 08/06/2018, 19:21 WIB
Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangi oleh Ketua Baznas Bambang Soedibyo dan Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor Bawaslu, Jumat (8/6/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang ditandatangi oleh Ketua Baznas Bambang Soedibyo dan Ketua Bawaslu Abhan, di Kantor Bawaslu, Jumat (8/6/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu memastikan akan mengawasi penyaluran zakat menjelang Pilkada Serentak 2018 di 171 daerah.

Hal ini menyusul adanya nota kesepahaman antara Bawaslu dengan Badan Zakat Nasional (Baznas) untuk mencegah dimanfaatkannya penyaluran zakat untuk kepentingan calon kepala daerah.

"Ini untuk menjaga (zakat) agar tidak tercederai oleh potensi pelanggaran pilkada dan pemilu," ujar Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Ia meminta agar para petugas amil zakat untuk menjaga netralitas sebagaimana diatur di dalam kode etik Baznas. Hal ini penting agar zakat yang merupakan uang masyarakat, tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis.

Baca juga: Ketua Baznas Khawatirkan "Politik Zakat" Marak Jelang Pemilu

Abhan menilai, uang zakat yang dikelola oleh Baznas mencapai Rp 7 triliun - Rp 8 triliun pada tahun ini. Angka itu, menurutnya, besar dan penyalurannya harus bebas kepentingan politik.

"MoU dengan Baznas sangat penting agar Baznas dalam melaksanakan tugas selaku amil zakat bisa netral tanpa kepentingan politik praktis, apalagi bahwa tahapan pilkada saat ini ada di saat bulan Ramadhan sampai Idul Fitri," kata dia.

Abhan memastikan, Bawaslu akan menindak pihak-pihak yang memanfaatkan penyaluran zakat untuk kepentingan pilkada dengan ancaman pelanggaran pemilu.

Baca juga: Cegah "Politik Zakat", Baznas Gandeng Bawaslu

Sebelumnya, Baznas mengakui ada jajarannya yang ikut masuk ke dalam ranah politik praktis pilkada di daerah. Kasus ini dikhawatirkan akan kian banyak jelang Pileg dan Pilpres 2019.

"Pada 2019, ada pemilihan DPR, DPRD, DPD, dan Pilpres. Kasus seperti itu diperkirakan akan semakin banyak," ujar Ketua Baznas Bambang Sudibyo.

Bambang menegaskan, Baznas melarang anggotanya terlibat di dalam politik praktis. Sebab, hal ini untuk mencegah adanya campur tangan kepentingan politik terhadap penyaluran zakat.

Kompas TV Sesuai aturan, jumlah zakat yang dikeluarkan adalah 2,5 =persen dari penghasilan yang berarti kewajiban jumlah pembayaran zakat setiap orang berbeda.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

'Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?'

"Pak Haji Lulung, Enggak Kangen Sama Ahok?"

Megapolitan
Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Larangan Mantan Napi Korupsi Ditolak Pemerintah, Menkumham Di Bawah Tekanan?

Nasional
Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Prabowo Hadiri Debat Pilkada Jabar 2018

Regional
H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

H-5 Pilkada Serentak, KPU Sumsel Temukan 20.000 Surat Suara Rusak

Regional
Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Koalisi Saudi Gelar Operasi Militer untuk Paksa Houthi Berunding

Internasional
PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

PKL Santai Berjualan di Pinggir Jalur Transjakarta Kota Tua

Megapolitan
Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Wiranto Sebut Ribuan Surat Suara Pilkada Rusak Sudah Diproduksi Ulang

Nasional
Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Survei LSI Pilkada Bondowoso: Elektabilitas Ahmad-Hidayat 54,3 Persen, Salwa-Irwan 31,6 Persen

Regional
Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Dua Korea Sepakat Agendakan Reuni Keluarga di Bulan Agustus

Internasional
Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Anies Kutip Kakawin Nagarakretagama dalam Pidatonya pada HUT DKI

Megapolitan
Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Tampik Ucapan Prabowo, PPK Sebut Biaya LRT Palembang Rp 10,9 Triliun

Regional
Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima 'Serangan Fajar'

Survei SSC: 99 Persen Pemilih Pilkada Jatim Akan Terima "Serangan Fajar"

Regional
Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Kenakan Pakaian Putih, Dedi Mulyadi Datang Paling Awal ke Lokasi Debat

Regional
Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Bantah Taufik, Fraksi Golkar Tegaskan Tak Ada Anggota yang Daftar Caleg dari Partai Lain

Megapolitan
Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Bos Hasanah Tour Sriwijaya Pakai Uang Jemaah untuk Beli Ruko dan Mobil

Regional

Close Ads X