Sidang PK Anas, Mantan Direktur Adhi Karya Bantah Berikan Toyota Harrier

Kompas.com - 08/06/2018, 15:55 WIB
Sidang pengajuan peninjauan kembali (PK) Anas Urbaningrum dengan saksi mantan Direktur Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor di PN Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018). KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWANSidang pengajuan peninjauan kembali (PK) Anas Urbaningrum dengan saksi mantan Direktur Adhi Karya Teuku Bagus Muhammad Noor di PN Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang pengajuan peninjauan kembali ( PK) Anas Urbaningrum kembali digelar. Kali ini, saksi yang dihadirkan adalah mantan Direktur Operasi PT Adhi Karya (Persero) Teuku Bagus Mohammad Noor.

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018), Anas mengajukan sejumlah pertanyaan kepada Teuku Bagus.

Salah satunya adalah terkait pemberian mobil Toyota Harrier kepada Anas.

Baca juga: KPK Nilai PK Anas Urbaningrum Tak Punya Bukti Baru

"Apakah Saudara Saksi pernah bertemu dengan saya sebelum sidang kasus Hambalang?" tanya Anas

"Tidak," jawab Teuku Bagus.

Anas pun menanyakan apakah Teuku Bagus mempunyai kepentingan proyek Hambalang kepada Anas. Teuku Bagus menjawab tidak.

Kemudian, Anas bertanya terkait pemberian mobil Toyota Harrier terkait proyek Hambalang.

Baca juga: Ajukan PK, Anas Gunakan Keterangan Mantan Anak Buah Nazaruddin sebagai Novum

Menurut Anas, sejak ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam dakwaan maupun tuntutan disebutkan bahwa ia menerima Toyota Harrier dari Adhi Karya terkait proyek Hambalang.

"Disebut dalam dakwaan, tuntutan, bahwa saya menerima mobil Harrier dari PT Adhi Karya terkait proyek Hambalang, apa itu benar?" tanya Anas.

"Adhi Karya tidak pernah memberikan apapun kepada Saudara, termasuk apa yang disebutkan (mobil), tidak pernah," jawab Teuku Bagus.

Baca juga: Ajukan Upaya Hukum PK, Anas Bantah karena Hakim Artidjo Pensiun

Anas pun menegaskan apakah pemberian mobil Toyota Harrier dari Adhi Karya kepada Anas fakta atau fiksi. Teuku Bagus menyatakan, hal itu fiksi alias tidak benar.

Teuku Bagus saat ini merupakan narapidana korupsi yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Ia diganjar hukuman penjara 6 tahun setelah didakwa sebagai penandatangan kontrak terkait proyek Hambalang.

"Kasasi saya ditolak, jadi inkracht (dihukum penjara) 6 tahun," jelas Teuku Bagus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Kasus Harian Covid-19 Empat Kali Pecahkan Rekor dalam Sepekan, Begini Saran Ahli

Nasional
Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Kampanye Pilkada Dimulai, KPU Minta Protokol Kesehatan Diterapkan

Nasional
Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Pemerintah Susun Protokol Kesehatan Covid-19 untuk Keluarga

Nasional
Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Dinas Dukcapil Daerah Diminta Gandeng Petugas TPU, Ini Alasannya...

Nasional
Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Rekor Covid-19 Terus Pecah, Jokowi Diminta Pimpin Langsung Penanggulangan

Nasional
Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Konfederasi Buruh Desak Presiden Jokowi Hentikan Pembahasan RUU Cipta Kerja

Nasional
Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemhan, Jokowi Dinilai Makin Ingkar Janji

Nasional
JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JPU Masih Teliti Berkas Perkara Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Nasional
Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Komisi X Sebut Klaster Pendidikan Ditarik dari RUU Cipta Kerja karena Banyak Penolakan

Nasional
PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

PDI-P Bentuk Tim Penegak Disiplin Partai saat Pilkada, Awasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Sekeluarga Bisa Tes Usap Gratis Jika Ada Anggota Positif Covid-19

Nasional
Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Mendagri: Kampanye Pertemuan Terbatas Hanya di Daerah Sulit Sinyal

Nasional
Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Operasi Yustisi 24 September: 143.260 Ditegur, Satu Disanksi Kurungan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X