Kompas.com - 08/06/2018, 14:38 WIB
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). Kristian ErdiantoWakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar masjid lebih selektif memilih penceramah setelah disebutkan ada 40 masjid yang disusupi paham radikal.

"Kepada Pengurus Masjid dan masyarakat, kami juga mengimbau untuk lebih selektif jika ingin menghadirkan penceramah," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Sandiaga: DKI Sudah Punya Data 40 Masjid yang Disusupi Paham Radikal

"Pilihlah penceramah yang mampu menyejukkan hati umat, merajut ukhuwah dan yang mampu menenangkan situasi dan kondisi agar tetap kondusif, terjaga kerukunan dan terwujudnya harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara," sambung dia.

MUI juga mengimbau pimpinan ormas Islam untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Menurutnya perlu ada langkah bersama untuk menghadapi gerakan radikalisme.

MUI menilai ormas-ormas Islam garis utama dan masyarakat tidak bisa lagi bersikap permisif terhadap paham radikalisme, yang menyebabkan kelompok tersebut tumbuh subur.

Baca juga: Sandiaga Tak Akan Ungkap 40 Masjid yang Disusupi Paham Radikal

Sikap permisif justru mengesankan adanya pembiaran dan tidak menjadikan kelompok radikal sebagai musuh bersama.

"MUI mengimbau kepada pimpinan ormas Islam untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Perlu ada langkah bersama untuk menghadapi gerakan radikalisme, demi menjaga persatuan umat dan menyelamatkan NKRI," kata dia.

MUI menghargai Pemprov DKI yang sudah mengungkapkan informasi tersebut yaitu tentang 40 masjid di DKI Jakarta yang terpapar paham radikal.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Beri Pembinaan 40 Masjid di Jakarta yang Disusupi Radikalisme

Hal ini sangat penting agar masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap bahaya paham radikalisme tersebut.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya telah mengantongi data 40 masid yang disebut telah disusupi paham radikal.

Menurut Sandi, pihaknya akan mengarahkan agar kegiatan masjid tak menjerumus ke radikalisme.

"Itu kami juga sudah punya datanya di teman-teman Biro Dikmental dan Bazis. Akan kami arahkan ke kegiatan kami lebih banyak ke sana," kata Sandiaga di Pulau Untung Jawa, Selasa (5/6/2018).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Dialog dengan Kanselir Jerman, Jokowi Singgung soal Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

KPK dan LPSK Perkuat Kerja Sama Perlindungan terhadap Justice Collaborator

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Pamer UU Cipta Kerja untuk Dukung Investasi

Nasional
Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

Nasional
Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Bertemu Kanselir Jerman, Jokowi Tegaskan Sikap Indonesia Dorong Perdamaian di Myanmar

Nasional
Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Pemerintah Belum Punya Target Terkait Perburuan Aset Obligor Kasus BLBI

Nasional
Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Luhut: KPK Jangan Jadi Alat Politik dan Kekuasaan

Nasional
Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Polri Ancam Penjarakan Travel Gelap yang Nekat Angkut Penumpang untuk Mudik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

[POPULER NASIONAL] Cerita tentang Menteri yang Menangis agar Masuk Kabinet Jokowi | Latar Belakang Seragam Satpam Serupa Polisi

Nasional
34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

34 Napi Terorisme di Lapas Gunung Sindur Akan Ucapkan Sumpah Setia pada NKRI

Nasional
Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Berpotensi Jadi Game Changer, Ini Rencana Nasional Pencegahan Korupsi 2021-2022

Nasional
Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Anies Akan Renovasi Ruang Kerja Perangkat Daerah di Balai Kota

Nasional
Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Dialog dengan Angela Merkel, Jokowi Sebut Kondisi Covid-19 di Indonesia Membaik

Nasional
Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Luhut: KPK Ini Super Sakti, tapi...

Nasional
Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Luhut: OTT KPK Tak Seperti yang Diharapkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X