Kompas.com - 08/06/2018, 14:38 WIB
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016). Kristian ErdiantoWakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi saat memberikan keterangan mengenai sikap MUI terkait rencana aksi unjuk rasa 2 Desember 2016, di gedung MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau agar masjid lebih selektif memilih penceramah setelah disebutkan ada 40 masjid yang disusupi paham radikal.

"Kepada Pengurus Masjid dan masyarakat, kami juga mengimbau untuk lebih selektif jika ingin menghadirkan penceramah," ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa'adi kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

Baca juga: Sandiaga: DKI Sudah Punya Data 40 Masjid yang Disusupi Paham Radikal

"Pilihlah penceramah yang mampu menyejukkan hati umat, merajut ukhuwah dan yang mampu menenangkan situasi dan kondisi agar tetap kondusif, terjaga kerukunan dan terwujudnya harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara," sambung dia.

MUI juga mengimbau pimpinan ormas Islam untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Menurutnya perlu ada langkah bersama untuk menghadapi gerakan radikalisme.

MUI menilai ormas-ormas Islam garis utama dan masyarakat tidak bisa lagi bersikap permisif terhadap paham radikalisme, yang menyebabkan kelompok tersebut tumbuh subur.

Baca juga: Sandiaga Tak Akan Ungkap 40 Masjid yang Disusupi Paham Radikal

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sikap permisif justru mengesankan adanya pembiaran dan tidak menjadikan kelompok radikal sebagai musuh bersama.

"MUI mengimbau kepada pimpinan ormas Islam untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Perlu ada langkah bersama untuk menghadapi gerakan radikalisme, demi menjaga persatuan umat dan menyelamatkan NKRI," kata dia.

MUI menghargai Pemprov DKI yang sudah mengungkapkan informasi tersebut yaitu tentang 40 masjid di DKI Jakarta yang terpapar paham radikal.

Baca juga: Pemprov DKI Akan Beri Pembinaan 40 Masjid di Jakarta yang Disusupi Radikalisme

Hal ini sangat penting agar masyarakat memiliki kepedulian dan kewaspadaan terhadap bahaya paham radikalisme tersebut.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya telah mengantongi data 40 masid yang disebut telah disusupi paham radikal.

Menurut Sandi, pihaknya akan mengarahkan agar kegiatan masjid tak menjerumus ke radikalisme.

"Itu kami juga sudah punya datanya di teman-teman Biro Dikmental dan Bazis. Akan kami arahkan ke kegiatan kami lebih banyak ke sana," kata Sandiaga di Pulau Untung Jawa, Selasa (5/6/2018).



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Nasional
Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Nasional
5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X