Kompas.com - 08/06/2018, 14:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, kebijakan THR bagi PNS pemerintah daerah yang diberlakukan pemerintah pusat politis.

Menurut Fadli, pemberian THR itu sangat berkaitan dengan upaya meraih simpati pada tahun politik.

"Ya, sudah pasti lah, apalagi. Namanya juga tahun politik, nuansanya pasti nuansa politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

"Kita kan tentu saja tidak bodoh lah untuk melihat ini kaitannya dengan tahun politik. Kalau mau meningkatkan itu kenapa tidak dari tahun-tahun yang lalu, tahun 2017, 2016, 2015, tetapi di tahun seperti sekarang ini," lanjut dia.

Baca juga: Menkeu Sebut Seharusnya Pegawai Pemda Dapat THR dan Gaji ke-13

Fadli mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan tanpa adanya kajian yang komprehensif. Padahal, proses penganggaran tidak mudah karena harus disetujui oleh DPRD.

Karena itu, ia mengatakan, kebijakan pemerintah terkait THR PNS daerah tak sepenuhnya bertujuan membantu masyarakat dalam menyambut Lebaran, melainkan lebih bersifat politis.

Menurut dia, kebijakan dadakan tersebut juga berpotensi mengganggu anggaran yang telah dialokasikan ke masing-masing pos.

Fadli khawatir nantinya anggaran yang prioritas bagi kesejahteraan rakyat justru diganti dengan THR tersebut.

Baca juga: Kemendagri: Belum Ada Pemda yang Keberatan soal THR

Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut berpotensi menjerumuskan kepala daerah untuk melakukan maladministrasi dalam penganggaran.

"Saya kira bisa menjerumuskan kepala daerah dari sisi maladministrasi, penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan perencanaan, dan tentu saja mengganggu apa yang sudah menjadi program atau prioritas pembangunan di daerah itu," kata Fadli.

"Atau penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada switching yang saya kira akan mengganggu daerah tersebut," lanjut Wakil Ketua DPR itu.

Baca juga: Menyoal Pemberian THR PNS di Daerah yang Banyak Dikeluhkan

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR kepada PNS daerah.

Hal itu dilakukan lantaran adanya pemberian THR bagi PNS pusat serta TNI dan Polri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Siang Ini, Deolipa Gugat Perdata Bharada E dan Pengacaranya, Kapolri, Kabareskrim ke PN Jakarta Selatan

Nasional
Litbang 'Kompas': Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Litbang "Kompas": Masyarakat Lebih Berharap Pemerintah Tambah Lapangan Kerja Dibandingkan Bantuan Sementara

Nasional
Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Selama 71 Hari Pelaksanaan Haji, 89 Jemaah Indonesia Meninggal Dunia

Nasional
Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Ferdy Sambo Disebut Janjikan Uang Tutup Mulut Rp 2 Miliar, Ini Kata Polri

Nasional
MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

MAKI Sebut Kejagung dan KPK Harus Tangkap Surya Darmadi di Bandara

Nasional
Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Nasional
Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Nasional
Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

Nasional
Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.