Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Kita Tidak Bodoh Melihat THR Kaitannya dengan Tahun Politik

Kompas.com - 08/06/2018, 14:21 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, kebijakan THR bagi PNS pemerintah daerah yang diberlakukan pemerintah pusat politis.

Menurut Fadli, pemberian THR itu sangat berkaitan dengan upaya meraih simpati pada tahun politik.

"Ya, sudah pasti lah, apalagi. Namanya juga tahun politik, nuansanya pasti nuansa politik," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/6/2018).

"Kita kan tentu saja tidak bodoh lah untuk melihat ini kaitannya dengan tahun politik. Kalau mau meningkatkan itu kenapa tidak dari tahun-tahun yang lalu, tahun 2017, 2016, 2015, tetapi di tahun seperti sekarang ini," lanjut dia.

Baca juga: Menkeu Sebut Seharusnya Pegawai Pemda Dapat THR dan Gaji ke-13

Fadli mengatakan, kebijakan tersebut diberlakukan tanpa adanya kajian yang komprehensif. Padahal, proses penganggaran tidak mudah karena harus disetujui oleh DPRD.

Karena itu, ia mengatakan, kebijakan pemerintah terkait THR PNS daerah tak sepenuhnya bertujuan membantu masyarakat dalam menyambut Lebaran, melainkan lebih bersifat politis.

Menurut dia, kebijakan dadakan tersebut juga berpotensi mengganggu anggaran yang telah dialokasikan ke masing-masing pos.

Fadli khawatir nantinya anggaran yang prioritas bagi kesejahteraan rakyat justru diganti dengan THR tersebut.

Baca juga: Kemendagri: Belum Ada Pemda yang Keberatan soal THR

Selain itu, kata dia, kebijakan tersebut berpotensi menjerumuskan kepala daerah untuk melakukan maladministrasi dalam penganggaran.

"Saya kira bisa menjerumuskan kepala daerah dari sisi maladministrasi, penggunaan anggaran yang tak sesuai dengan perencanaan, dan tentu saja mengganggu apa yang sudah menjadi program atau prioritas pembangunan di daerah itu," kata Fadli.

"Atau penggunaan anggaran yang sudah direncanakan sebelumnya. Ada switching yang saya kira akan mengganggu daerah tersebut," lanjut Wakil Ketua DPR itu.

Baca juga: Menyoal Pemberian THR PNS di Daerah yang Banyak Dikeluhkan

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran terkait pemberian THR kepada PNS daerah.

Hal itu dilakukan lantaran adanya pemberian THR bagi PNS pusat serta TNI dan Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Projo Siap Dukung Ridwan Kamil, Airin, dan Bobby Nasution di Pilkada

Nasional
Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Firli Bahuri Disebut Minta Rp 50 Miliar ke Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Tak Hanya di Lapangan Badminton, SYL Temui Firli di Vila Galaxy Bekasi

Nasional
Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

Gerindra Sebut Komunikasi dengan PDI-P Akan Lebih Intens Usai Putusan MK

Nasional
Jokowi Minta Apple Berinvestasi di IKN, Luhut Jadi Koordinatornya

Jokowi Minta Apple Berinvestasi di IKN, Luhut Jadi Koordinatornya

Nasional
Laksanakan 'Entry Briefing', KSAU Tonny Komitmen Kembangkan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU

Laksanakan "Entry Briefing", KSAU Tonny Komitmen Kembangkan Kekuatan dan Kemampuan TNI AU

Nasional
Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halalbihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Usai Libur Lebaran, Wapres Ma'ruf Halalbihalal dengan Pegawai Setwapres dan Jurnalis

Nasional
Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Ketum Projo Sebut Jokowi Sudah Tak Berpeluang Bertemu Megawati

Nasional
Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Kemenhan Beli 2 Kapal Patroli Lepas Pantai dari Italia Seharga Rp 20,3 T

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Berkas Perkara Lengkap, KPK Segera Seret Gubernur Maluku Utara ke Meja Hijau

Nasional
Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Ajudan SYL Mengaku Serahkan Uang Satu Tas ke Ajudan Firli di Lapangan Badminton

Nasional
38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

38 Kementerian/Lembaga Pindah ke IKN Tahap Pertama, Berikut Rinciannya

Nasional
KPK Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

KPK Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Jumat Pekan Ini

Nasional
Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Bertemu Tim Cook, Jokowi Harap Apple Buka Pabrik di Indonesia

Nasional
Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Ditanya Soal Keyakinan Investasi di Indonesia, CEO Apple: Kami Percaya Negara ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com