Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pagu Indikatif Kemenhan 2019 Sebesar Rp 106 Triliun

Kompas.com - 08/06/2018, 12:13 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Marsekal Muda Tata Endrataka mengungkapkan, Kemenhan tahun ini mendapat pagu indikatif senilai Rp 106 triliun.  

Jumlah itu jauh lebih kecil dari yang diajukan Kemenhan pada rapat trilateral bersama Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yakni sebesar Rp 215 triliun.

Tata mengatakan, Kemenhan berupaya mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2019. Namun ia enggan merinci besarannya.

Baca juga: Kemenhan dan Polri Dapat Anggaran Paling Besar pada APBN 2018

"Masih akan diproses lagi, nanti ada pagu anggaran, ada alokasi anggaran, itu nanti prosesnya masih belum sampai," kata Tata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Ia mengatakan, anggaran sebesar itu dialokasikan sebesar 40 persen untuk belanja pegawai. Lalu, 30 persen untuk belanja barang dan 30 persen sisanya untuk belanja modal. 

Untuk belanja barang, Kemenhan berencana menambah jumlah pesawat, kapal, dan panser.

Selain itu, Kemenhan juga menyiapkan anggaran bagi Komando Operasi Khusus Gabungan (koopsusgab) untuk pemberantasan terorisme.

"Besarannya nanti ya, nanti, karena belum sampai DIPA ya. Ini masih indikatif, sudah (dianggarkan)," lanjut Tata.

Kompas TV Perusahaan galangan kapal milik PT. Daya Radar Utama di Kawasan Panjang, Bandar Lampung sudah berdiri sejak tahun 1972.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama Pilkada 2024, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

Nasional
Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

Nasional
Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

Nasional
KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

Nasional
Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Bertemu Presiden PKS, Surya Paloh Akui Diskusikan Langkah Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Respons Jokowi dan Gibran Usai Disebut PDI-P Bukan Kader Lagi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com