Tak Buat Terjemahan Resmi KUHP, Presiden, Menkumham, dan DPR Digugat

Kompas.com - 08/06/2018, 12:11 WIB
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mendaftarkan gugatan KUHP ke PN Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).KOMPAS.com/SAKINA RAKHMA DIAH SETIAWAN Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mendaftarkan gugatan KUHP ke PN Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyrakat) mendaftarkan gugatan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly, dan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jumat (8/6/2018).

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur menyatakan, gugatan tersebut dilayangkan lantaran ketiga tergugat lalai tidak membuat terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP) berbahasa Indonesia resmi.

"Sekarang yang beredar ada KUHP R Soesilo, Prof Moeljatno, Prof Andi Hamzah, BPHN, dan lain-lain," ujar Isnur di PN Jakarta Pusat.

Baca juga: Belum ada Terjemahan Resmi KUHP, DPR Diminta Hentikan Bahas Revisi


Nama-nama yang disebutkannya tersebut merupakan para ahli pidana.

 

Karena ada beragam versi terjemahan KUHP, imbuh Isnur, maka ada penafsiran yang berbeda pula antara satu pakar dengan pakar lainnya.

Akibatnya, kepastian dan keselarasan hukum pun sulit diperoleh, khususnya terkait penerapan hukum pidana yang sifatnya sangat materil.

Baca juga: Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP, Presiden Jokowi Disomasi

Isnur mengungkapkan, sejak disahkannya UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, diamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undang wajib menggunakan bahasa Indonesia yang standar. Ini tentu saja termasuk KUHP.

Menurut Isnur, sebelumnya Tim Advokasi yang terdiri dari ketiga lembaga tersebut sudah pernah memberikan somasi tertulis pada tanggal 11 Maret 2018, namun tak ada respon. Kemudian, somasi kembali dilayangkan pada 28 Maret 2018 yang juga tidak direspon.

"Sudah dua kali kami somasi, tapi dicuekin, akhirnya kami mengajukan gugatan," sebut Isnur.

Baca juga: Revisi KUHP Perlu Dikaji Ulang untuk Mendukung Keadilan Restoratif

Adapun YLBHI, ICJR, dan LBH Masyarakat mengajukan sejumlah tuntutan. Sebagai provisi adalah menerima permohonan provisi penggugat dan memerintahkan agar pembahasan RKUHP ditunda untum dibahas oleh tergugat.

Adapun tuntutan dalam pokok perkara adalah menerima seluruh gugatan para penggungat dan menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai tidak membuat terjemahan resmi KUHP berbahasa Indonesia resmi.

Para tergugat juga didesak membuat terjemahan resmi bahasa Indonesia di dalam KUHP. Para tergugat pun didesak menyatakan permohonan maaf melalui 5 media cetak nasional.


Terkini Lainnya

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Melalui Anaknya, Seorang Ibu Sumbang Sandiaga Uno Rp 500.000

Regional
Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Dukung Ma'ruf Amin, Ketua PWNU Jatim Sebut Masa Depan Negara di Tangan NU

Regional
Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Akar Masalah Mandeknya Dunia Riset Tanah Air Dinilai Belum Tersentuh Kedua Paslon

Nasional
Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Menyangkut Masa Depan Bangsa, Pengamat Kecewa Imunisasi Tak Dibicarakan di Debat Ketiga

Nasional
Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Pengungsi Banjir Bandang di Jayapura Butuh Selimut dan Tenda

Regional
Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Terbukti Bersalah, Mantan Direktur Keuangan Pertamina Tak Dihukum Uang Pengganti

Nasional
Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Atasi Pengangguran, Kedua Paslon Dinilai Tak Manfaatkan Infrastruktur yang Ada

Nasional
2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

2 Jenazah WNA Malaysia Korban Longsoran Air Terjun di Lombok Dipulangkan

Regional
Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Korban Ungkap Teroris di Selandia Baru Bingung dengan Denah Masjid

Internasional
Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Ketika Matematika Digunakan untuk Menangani Wabah Penyakit

Edukasi
Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Polisi Tangkap 2 Penjambret Mahasiswi di Kupang, 1 Pelaku Ditembak

Regional
KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

KPK Temukan Uang di Ruangan Menterinya, Ini Tanggapan Kementerian Agama

Nasional
Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil 'di Luar Ekspektasi' saat Debat Ketiga

Menurut Pengamat, Ini Alasan Mengapa Ma'ruf Tampil "di Luar Ekspektasi" saat Debat Ketiga

Nasional
Kekerasan Seksual Itu Bernama 'Revenge Porn', Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Kekerasan Seksual Itu Bernama "Revenge Porn", Apa Itu? Ini 6 Tandanya

Edukasi
Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Banjir di Gunungkidul, Puluhan Kepala Keluarga Masih Mengungsi

Regional

Close Ads X