Luhut Belum Tahu soal Penyegelan Bangunan di Pulau D - Kompas.com

Luhut Belum Tahu soal Penyegelan Bangunan di Pulau D

Kompas.com - 08/06/2018, 06:25 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar PanjaitanKOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan enggan mengomentari penyegelan bangunan di Pulau D hasil reklamasi oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dia mengaku belum mengetahui soal peristiwa penyegelan itu. 

"Saya tidak tahu, tanya saja Pemprov (DKI Jakarta)," kata Luhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Ia tak mengetahui adanya penyegelan bangunan di Pulau D itu. Ketika ditanya kembali oleh wartawan, ia lantas kembali enggan berkomentar.

"Saya enggak tahu ceritanya, bagaimana mau saya tanggapi," lanjut dia.

Baca juga: Ada 932 Bangunan yang Disegel di Pulau D Reklamasi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyegel 932 bangunan yang berdiri di Pulau D hasil reklamasi, Jakarta Utara, Kamis (7/6/2018).

Anies sebelumnya mengatakan, 932 bangunan tersebut disegel karena tidak mempunyai izin mendirikan bangunan (IMB).

"Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan atas seluruh bangunan yang terletak di atas tanah di mana hak pengolahan lahan daripada Pemprov DKI Jakarta dan seluruh bangunan ini tidak memiliki izin," kata Anies di lokasi.

Baca juga: Nasib Bangunan di Pulau D Tunggu Aturan Selesai

Anies menyebut 932 bangunan tersebut terdiri dari 409 rumah, 212 bangunan rumah kantor (rukan), serta 313 unit rukan dan rumah tinggal yang disatukan.

Ia menambahkan, penyegelan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum. Anies pun meminta masyarakat untuk menaati segala peraturan sebelum membangun sebuah proyek.

"Saya meminta kepada semuanya di dalam melakukan kegiatan pembangunan ikuti aturan, ikuti ketentuan. Jangan dibalik, jangan membangun dahulu baru mengurus izin," katanya.


Terkini Lainnya

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Megapolitan
Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Regional
Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Nasional
Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Regional
Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Internasional
Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Nasional
Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Internasional
Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Internasional
Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Megapolitan
'Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu'

"Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu"

Regional
[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

Megapolitan
Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Nasional
JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

Regional
Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Internasional
Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional

Close Ads X