Kadis PU Tulungagung dan Tiga Orang Lainnya Tiba di KPK

Kompas.com - 07/06/2018, 22:52 WIB
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung Sutrisno bersama tiga orang lainnya tiba dengan satu mobil tahanan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar pukul 21.15 WIB, Kamis (7/6/2018). Keempatnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK, Rabu (6/6/2018) silam. DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung Sutrisno bersama tiga orang lainnya tiba dengan satu mobil tahanan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sekitar pukul 21.15 WIB, Kamis (7/6/2018). Keempatnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK, Rabu (6/6/2018) silam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulungagung Sutrisno bersama tiga orang lainnya tiba dengan satu mobil tahanan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK), sekitar pukul 21.15 WIB, Kamis (7/6/2018).

Keempatnya terjaring dalam operasi tangkap tangan ( OTT) yang digelar KPK, Rabu (6/6/2018) silam.

Sutrisno yang mengenakan kacamata berpakaian kemeja putih bermotif garis dibalut jaket coklat ini langsung menuju ke dalam gedung KPK bersama tiga orang lainnya menuju lantai 2. Keempatnya dikawal secara bersamaan oleh kepolisian.

Namun demikian, seorang wali kota yang sempat diinformasikan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah tak ada dalam rombongan ini.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan keterangan resminya terkait dengan hasil rinci dari OTT dan status hukum orang-orang yang diamankan.

Baca juga: 4 Orang yang Terkena OTT KPK di Jawa Timur Dibawa ke Jakarta

Sebelumnya, KPK menemukan uang yang diduga lebih dari Rp 2 miliar dalam operasi tangkap tangan di dua daerah di Jawa Timur, Rabu (6/6/2018). Uang tersebut dibungkus dalam kardus.

"Uang berupa pecahan Rp 100.000 dan pecahan Rp 50.000. Saat ini masih proses perhitungan secara pasti, tapi estimasinya sekitar lebih dari Rp 2 miliar," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu malam.

Baca juga: KPK Segel Kantor Wali Kota Blitar

Menurut Febri, diduga uang tersebut sebagai transaksi suap terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang ada di dua daerah.

Beberapa yang diduga yakni terkait proyek pembangunan jalan, proyek peningkatan jalan, dan salah satu proyek terkait dengan sekolah.

Menurut Febri, ada lima orang yang ditangkap dalam operasi tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Meningkat, Satgas: Penularan Covid-19 Masih Tinggi

Nasional
IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

IBC: DPR Tiap Tahun Sama, Rencana Tinggi tetapi Minim Realisasi

Nasional
Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Dukung Pengembangan Vaksin Covid-19, Kemlu Teken Perjanjian Kontribusi Bilateral dengan CEPI

Nasional
Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Minta Pemda Beri Sanksi Warga yang Menolak Dites Covid-19, Satgas: Jangan Pandang Bulu

Nasional
Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Kritisi Rencana Revisi UU BPK, Formappi Khawatir Ada Kepentingan Politik

Nasional
Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Penuhi Undangan Istana, Konsorsium Pembaruan Agraria Nilai Respons Jokowi Tak Sesuai Harapan

Nasional
Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 DKI Tinggi, Satgas Minta Anies Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Prolegnas Prioritas 2021, PSHK: Prioritaskan RUU Percepat Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Minta Daerah Siapkan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Nasional
Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Megawati: Tak Bisakah Sejarah 1965 Diluruskan Kembali?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X