Kompas.com - 07/06/2018, 19:25 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menegaskan pihaknya punya kewenangan diskresi saat terjadi kemacetan parah ketika arus mudik Lebaran nanti.

Salah satunya, mengusulkan agar tarif jalan tol digratiskan untuk mengurai kemacetan parah. Tol cuma-cuma diharapkan bisa mengurangi antrean di gerbang tol. 

Untuk implementasi itu, Polri terus berkoordinasi dengan PT Jasa Marga selaku operator jalan tol.

Baca juga: Puncak Arus Mudik di Tanjung Priok Diprediksi pada 12 dan 13 Juni

"Itu diskresi namanya diskresi itu adalah keputusan diambil ketika memang sudah (parah)," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Porli Irjen Setya Wasisto, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

"Jangan kan (gratis) jalan tol, dilarang masuk pun polisi boleh ambil keputusan kalau itu untuk diskresi," sambung dia.

Setyo tidak menyebut seberapa parah kemacetan hingga polisi memutuskan diskresi menggratiskan tol. Menurut Setyo, hal itu bersifat kondisional di lapangan.

Misalnya, bila sama sekali tak bisa lagi bergerak. Namun ia menegaskan hal itu juga perlu dikomunikasikan kepada Jasa Marga.

"Sudah koordinasi (dengan Jasa Marga) cuma teknisnya seperti apa jangan sampe nanti jalan tersendat-sendat minta gratis," kata Setyo.

Sebelumnya, Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, usulan tersebut bisa saja dilaksanakan sepanjang ada komunikasi terlebih dahulu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: PMI Siapkan 250.000 Mobil Ambulans Antisipasi Mudik Lebaran

"Harus dengan persetujuan menteri. Karena pengoperasian, kan, diatur permen (peraturan menteri). Kalau memang mau dibuat diskresi begitu, pasti akan koordinasi dengan menteri," kata Endra kepada Kompas.com.

Komunikasi tersebut, sebut Endra, cukup dilakukan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Royke Lumowa kepada Menteri PUPR. Tentunya, pemberian diskresi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Misalnya, bila kemacetan yang terjadi cukup parah, dan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan belum berhasil memecahkannya, maka langkah penggratisan itu bisa dilakukan.

"Dalam situasi ekstrem, tol bisa saja digratiskan," kata dia. 

Kompas TV Sementara pengerjaan pengaspalan jalan yang tersisa kurang dari satu kilometer juga terus dikebut. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Komisioner Komnas Perempuan: Buya Syafii Maarif Feminis Muslim Indonesia...

Nasional
Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Aturan soal Penghinaan Presiden Masuk RKUHP, Ini Bedanya dengan Pasal yang Lama

Nasional
Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Jokowi Diharapkan Bikin Perppu Atur Pemilu di IKN dan 3 Provinsi Baru Papua

Nasional
Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Warga Brebes Ini Tak Kuat Menahan Tangis Setelah Dapat Bantuan Renovasi Rumah dari Puan Maharani

Nasional
Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Dugaan Penyimpangan Dana di ACT dan Peringatan Pemerintah

Nasional
Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Korban Desak DPR Bentuk Pansus untuk Revisi UU ITE

Nasional
BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

BNPT: ACT Belum Masuk Daftar Terduga Terorisme, Hasil Temuan PPATK Didalami

Nasional
BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

BEM UI Anggap Ketentuan Unjuk Rasa di RKUHP Rawan Kriminalisasi, Ini Penjelasan Tim Sosialisasi

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Jemaah Haji Indonesia Diimbau Tidak Stres Jelang Wukuf di Arafah

Nasional
Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Dompet Dhuafa Gandeng BNPB Dirikan UDM untuk Tanggulangi Bencana Perkotaan

Nasional
Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Alasan Pemerintah Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP

Nasional
Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal 'Timing'

Puan Belum Jalankan Perintah Mega Kunjungi Parpol-parpol, Wasekjen PDI-P Singgung soal "Timing"

Nasional
Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Wapres: Tinggalkan Mindset BUMN Akan Selalu Diselamatkan apabila Berkasus

Nasional
Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Vaksinasi Booster Jadi Syarat Perjalanan dan Masuk Mal, Pemerintah Diharap Konsisten

Nasional
Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Lili Tak Hadiri Sidang Etik Pakai Dalih Tugas G20, Dewas KPK Jadwalkan Ulang pada 11 Juli

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.