Kompas.com - 07/06/2018, 19:25 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menegaskan pihaknya punya kewenangan diskresi saat terjadi kemacetan parah ketika arus mudik Lebaran nanti.

Salah satunya, mengusulkan agar tarif jalan tol digratiskan untuk mengurai kemacetan parah. Tol cuma-cuma diharapkan bisa mengurangi antrean di gerbang tol. 

Untuk implementasi itu, Polri terus berkoordinasi dengan PT Jasa Marga selaku operator jalan tol.

Baca juga: Puncak Arus Mudik di Tanjung Priok Diprediksi pada 12 dan 13 Juni

"Itu diskresi namanya diskresi itu adalah keputusan diambil ketika memang sudah (parah)," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Porli Irjen Setya Wasisto, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

"Jangan kan (gratis) jalan tol, dilarang masuk pun polisi boleh ambil keputusan kalau itu untuk diskresi," sambung dia.

Setyo tidak menyebut seberapa parah kemacetan hingga polisi memutuskan diskresi menggratiskan tol. Menurut Setyo, hal itu bersifat kondisional di lapangan.

Misalnya, bila sama sekali tak bisa lagi bergerak. Namun ia menegaskan hal itu juga perlu dikomunikasikan kepada Jasa Marga.

"Sudah koordinasi (dengan Jasa Marga) cuma teknisnya seperti apa jangan sampe nanti jalan tersendat-sendat minta gratis," kata Setyo.

Sebelumnya, Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, usulan tersebut bisa saja dilaksanakan sepanjang ada komunikasi terlebih dahulu dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Baca juga: PMI Siapkan 250.000 Mobil Ambulans Antisipasi Mudik Lebaran

"Harus dengan persetujuan menteri. Karena pengoperasian, kan, diatur permen (peraturan menteri). Kalau memang mau dibuat diskresi begitu, pasti akan koordinasi dengan menteri," kata Endra kepada Kompas.com.

Komunikasi tersebut, sebut Endra, cukup dilakukan oleh Kepala Korps Lalu Lintas Irjen Royke Lumowa kepada Menteri PUPR. Tentunya, pemberian diskresi dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan.

Misalnya, bila kemacetan yang terjadi cukup parah, dan sejumlah rekayasa lalu lintas yang dilakukan belum berhasil memecahkannya, maka langkah penggratisan itu bisa dilakukan.

"Dalam situasi ekstrem, tol bisa saja digratiskan," kata dia. 

Kompas TV Sementara pengerjaan pengaspalan jalan yang tersisa kurang dari satu kilometer juga terus dikebut. 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Mensos Risma Kaji Ulang Aturan Pengumpulan Uang dan Barang

Nasional
Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Luhut Usul TNI Aktif Bisa Masuk Pemerintahan, Jokowi: Kebutuhannya Belum Mendesak

Nasional
Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Kedekatan Bharada E dengan Keluarga Brigadir J yang Berujung Tragedi Penembakan...

Nasional
MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

MIND ID Kerja Sama dengan Kementerian BUMN Gelar Employee Volunteering

Nasional
Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Demi Hasil Perikanan Berkualitas, Kementerian KP Beri Pelatihan HACCP untuk Siswa SMKN 1 Puring Kebumen

Nasional
Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Koalisi PKB-Gerindra Bakal Diresmikan, Nasdem Tutup Peluang Bergabung

Nasional
Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Risma Sebut Hanya 3 dari 176 Lembaga Amal yang Diduga Selewengkan Dana Terdaftar di Kemensos

Nasional
Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Alasan Usul TNI Aktif Isi Jabatan Sipil demi Penataan TNI Diragukan

Nasional
Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Bantah Ditangkap Polisi, Bambang Widjojanto: Ngawur

Nasional
Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Sidang Kasus Suap Dana PEN, Jaksa KPK Hadirkan Bupati Nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur

Nasional
Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Bawaslu Didesak Penuhi Keterwakilan Perempuan pada Seleksi Anggota di Daerah Berikutnya

Nasional
Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Moeldoko: Pemimpin Indonesia ke Depan Harus Memiliki Kapasitas Tinggi

Nasional
Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Eks Pejabat PT Adhi Karya Dono Purwoko Divonis 5 Tahun Penjara, Lebih Tinggi dari Tuntutan

Nasional
Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Komnas HAM Jadwalkan Panggil Istri Ferdy Sambo Jumat 12 Agustus

Nasional
Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Cerita Megawati Diundang Putin ke Rusia, Mau Datang asal Pulang Bawa Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.