Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Resmikan Korporasi Petani Pertama di Indonesia

Kompas.com - 07/06/2018, 12:58 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

INDRAMAYU, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meresmikan program Kewirausahaan dan Digitalisasi Pertanian bagi petani di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Kamis (7/6/2018).

"Dengan mengucap bismillahirrohmanirohim, saya resmikan dimulainya program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian di Sliyeg, Indramayu. Jawa Barat ini," ujar Jokowi.

Program itu berbentuk korporasi petani bernama Mitra Badan Usaha Milik Desa Bersama (MBB) Sliyeg.

Baca juga: Hari Kedua di Indramayu, Jokowi Temui Petani dan Santri

MBB Sliyeg mengakomodasi aktivitas pertanian mulai dari pra tanam, tanam, panen hingga pascapanen dengan menggunakan aplikasi teknologi.

Selain itu, MBB Sliyeg yang dikelola Kementerian BUMN juga menyediakan layanan Kredit Usaha Rakyat (KUR), penyaluran pupuk bersubsidi dan marketplace hortikultura.

Tercatat, ada sebanyak 7.009 petani yang tergabung di dalam 127 kelompok tani yang sudah bergabung ke dalam korporasi petani tersebut.

Baca juga: Bank Mandiri Beri Pinjaman Modal Kerja untuk Petani Mitra Bulog

Jokowi melanjutkan, dalam mata rantai produksi beras, keuntungan paling besar berada pada tahap pascapanen.

Melalui korporasi petani ini, Jokowi berharap petani tidak lagi menjual gabah kering, melainkan bisa mengolahnya hingga menjadi beras kemasan alias siap jual.

Diketahui, MBB Sliyeg memang memiliki teknologi pemisah gabah, pengering padi hingga sistem pengemasan sendiri yang dapat dimanfaatkan oleh petani.

Baca juga: Pemerintah Segera Bentuk Korporasi Petani

Berdasarkan perhitungan, padi yang diproduksi melalui MBB Sliyeg ini bisa mencapai 54.000 ton per tahun dari lahan sawah seluas 4.384 hektare.

"Kalai petani bisa berjualan beras sendiri, di sana lah petani mendapatkan keuntungan. Tidak lagi lewat tangan kesatu, kedua, ketiga, keempat, kelima. Petani enggak akan dapat apa-apa kalau seperti ini," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi menegaskan, akan mengevaluasi korporasi petani MBB Sliyeg selama 6 bulan hingga 1 tahun ke depan.

Baca juga: Startup Jadi Kunci Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Apabila model bisnis baru ini menguntungkan bagi petani, maka ia akan menerapkan model bisnis serupa di kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia.

"Saya akan ikuti 6 bulan sampai 1 tahun, petani ini untung atau enggak? Kalau petani bilang, Pak enggak usah dilanjutkan, Pak, ya mendingan ditutup saja ini. Tapi kalau petani bilang ada keuntungan besar, nah ini yang kita cari. Saya akan mengikuti model ini di seluruh Tanah Air untuk mengorganisir petani," ujar Jokowi.

Kompas TV Hingga tahun 2018 penyerapan gabah, beras dalam negeri yang dilakukan oleh bulog sebesar 678.238 ton gabah beras.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com