Periksa Bupati Bengkalis, KPK Konfirmasi Dugaan Aliran Dana dari Perusahaan-perusahaan

Kompas.com - 07/06/2018, 12:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat orang saksi di Mako Brimob Polda Riau, Pekanbaru, Riau, Kamis (7/6/2018).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menuturkan, salah satu dari empat saksi adalah Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

Menurut dia, Amril akan dikonfirmasi penyidik soal informasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait proyek-proyek di Bengkalis, Riau.

"Terhadap bupati, penyidik mengkonfirmasi informasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait sejumlah proyek di Bengkalis," kata Febri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/6/2018).

Baca juga: KPK Geledah Dua Lokasi Terkait Kasus Korupsi Jalan di Bengkalis

Febri mengungkapkan, penyidik juga mengonfirmasi asal usul uang Rp 1,9 miliar yang ditemukan tim KPK di rumah bupati pada saat penggeledahan beberapa waktu silam.

"Berikutnya sesuai dengan kebutuhan penyidikan, KPK akan mengagendakan pemeriksaan kepala daerah atau anggota DPRD Bengkalis untuk menggali proses pembahasan anggaran di DPRD," katanya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengingatkan kepada saksi yang dipanggil untuk memenuhi kewajiban hukumnya.

Pada Jumat (1/6/2018) lalu, tim KPK menemukan uang Rp 1,9 miliar saat melakukan penggeledahan di rumah Amril. Penggeledahan itu terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Bengkalis.

Baca juga: Kasus Korupsi Peningkatan Jalan di Bengkalis Rugikan Negara Rp 80 Miliar

Pada kasus korupsi di Bengkalis, KPK telah menetapkan dua tersangka, yakni Sekretaris Daerah Dumai Muhammad Nasir dan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.

Keduanya terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau tahun 2013-2015.

Sekda Dumai ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas PU Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015 sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) saat proyek tersebut berlangsung.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Bersebrangan

Pengamat: Jokowi Kader Tulen PDI-P, Tak Mungkin Punya Sikap Bersebrangan

Nasional
Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Relawan Jokowi Disebut Seksi bagi Capres, Pernah Lawan Politisasi SARA hingga Menangkan Pilpres

Nasional
Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Menteri PPPA: Masih Banyak Masalah Kesenjangan Gender yang Belum Selesai

Nasional
Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Relawan Jokowi: Begitu Pak Jokowi Sebut Nama, Langsung Kami Dukung dan Menangkan

Nasional
Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Anggota DPR Minta Polisi Selidiki Kematian Wabup Sangihe Helmud Hontong

Nasional
Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Jokowi: Kita Harapkan Vaksinasi Berlanjut, Penyebaran Covid-19 Bisa Dihambat

Nasional
Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Menkes Rilis Permenkes 18/2021, Jenis Vaksin Covid-19 Program Pemerintah dan Gotong Royong Boleh Sama

Nasional
UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 8 di Singapura, Total 4.972 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Selama 6 Tahun, Kemendagri Gratiskan Akses Verifikasi Data Penduduk ke Sejumlah Lembaga

Nasional
JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

JPU Tanggapi Pledoi Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Swab RS Ummi Hari Ini

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal Covid-19 di Kota Bekasi

Nasional
Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Saat Jokowi Bicara soal Arah Kemudi Relawannya untuk Pilpres 2024

Nasional
Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Airlangga Hartarto: Peningkatan Kasus Covid-19 Harus Segera Dikendalikan, Jangan Sampai Ganggu Pemulihan Ekonomi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Berita Terpopuler soal Sidang Etik Lili Pintauli | YLBHI Sebut Firli Bahuri Tak Berwawasan Kebangsaan

Nasional
Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Satgas: 22 Provinsi Alami Kenaikan Kasus Aktif Covid-19, Anggap sebagai Lampu Kuning

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X