Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei di Jabar, Susi Pudjiastuti Masuk Tiga Besar Kandidat Cawapres Jokowi

Kompas.com - 07/06/2018, 06:51 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk dalam tiga besar kandidat calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika di Jawa Barat, Susi berada di peringkat ketiga.

Dari 1.200 responden, sebanyak 3,8 persen menilai Susi pantas mendampingi Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019.

Sementara urutan pertama ditempati oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan persentase 10,9 persen.

Kemudian disusul politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di urutan kedua dengan tingkat keterpilihan 8,1 persen.

Baca juga: Klaim Didukung NU, Cak Imin Makin Percaya Diri Jadi Cawapres Jokowi

"Untuk cawapres jokowi, nama Susi muncul di peringkat 3. Mungkin karena dia berasal dari Pangandaran, itu menjadi faktor namanya disebut oleh responden," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Sementara itu, saat responden ditanya mengenai siapa sosok yang pantas menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, nama Susi hanya berada di urutan ketujuh.

Tiga posisi teratas kandidat cawapres Prabowo diisi oleh Gatot, AHY, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Yunarto, ketiga nama tersebut dinilai oleh sebagian besar responden memiliki korelasi brand politik atau paling dekat dengan Prabowo.

Baca juga: Seluruh DPD Golkar Bulat Dukung Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

"Karena memang ada korelasi brand politik, tiga nama ini lebih dekat dengan Prabowo," kata Yunarto.

Pengumpulan data survei Charta Politika dilakukan pada 23 hingga 29 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random samplingpada tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Unit sampling primer survei ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di Provinsi Jawa Barat.

Kompas TV Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penandatanganan kerjasama dengan IPNLF atau gabungan pembeli produk tuna internasional


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com