Kompas.com - 07/06/2018, 06:51 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti masuk dalam tiga besar kandidat calon wakil presiden pendamping Joko Widodo.

Berdasarkan hasil survei Charta Politika di Jawa Barat, Susi berada di peringkat ketiga.

Dari 1.200 responden, sebanyak 3,8 persen menilai Susi pantas mendampingi Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2019.

Sementara urutan pertama ditempati oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dengan persentase 10,9 persen.

Kemudian disusul politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di urutan kedua dengan tingkat keterpilihan 8,1 persen.

Baca juga: Klaim Didukung NU, Cak Imin Makin Percaya Diri Jadi Cawapres Jokowi

"Untuk cawapres jokowi, nama Susi muncul di peringkat 3. Mungkin karena dia berasal dari Pangandaran, itu menjadi faktor namanya disebut oleh responden," ujar Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan hasil survei, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Sementara itu, saat responden ditanya mengenai siapa sosok yang pantas menjadi cawapres Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, nama Susi hanya berada di urutan ketujuh.

Tiga posisi teratas kandidat cawapres Prabowo diisi oleh Gatot, AHY, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Yunarto, ketiga nama tersebut dinilai oleh sebagian besar responden memiliki korelasi brand politik atau paling dekat dengan Prabowo.

Baca juga: Seluruh DPD Golkar Bulat Dukung Airlangga Hartarto Jadi Cawapres Jokowi

"Karena memang ada korelasi brand politik, tiga nama ini lebih dekat dengan Prabowo," kata Yunarto.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Mengenal KTT G7 di Jerman yang Dihadiri Jokowi

Nasional
Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Hadi Tjahjanto Dalami Penyebab 300 Sertifikat Tanah Warga Bogor Disita Satgas BLBI

Nasional
Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Duet Ganjar-Anies Diusulkan untuk Pilpres, Ganjarist: Kasihan Pak Ganjar...

Nasional
Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Parpol Diminta Cari Capres yang Dapat Menjawab Persoalan Masyarakat

Nasional
Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Kejagung Tetapkan Emirsyah Satar Jadi Tersangka Baru Kasus Pengadaan Pesawat di Maskapai Garuda

Nasional
Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Gugat ke MK, Partai Buruh: UU PPP Direvisi karena UU Cipta Kerja, tapi Buruh Tidak Dilibatkan

Nasional
Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Puan Bakal Jajaki Kerja Sama Politik, Gerindra Yakin Akan Dikunjungi

Nasional
Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Cak Imin Vs Yenny Wahid: Penyebab Konflik hingga Dampaknya untuk PKB

Nasional
DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

DPR Akan Kaji Wacana Legalisasi Ganja untuk Kebutuhan Medis

Nasional
Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Di Hadapan Para Santri, Cak Imin Beberkan Alasan Mantap Maju Capres 2024

Nasional
RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

RI Terima 300 Unit Mesin Pendingin Vaksin Covid-19 dari Jepang dan Unicef

Nasional
Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Kontras Catat Penyiksaan Warga Negara oleh Polisi Berlangsung hingga Level Polsek

Nasional
Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Untung-Rugi jika PDI-P Tak Berkoalisi dengan Parpol Mana Pun Jelang 2024

Nasional
Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Penjelasan Mahfud soal Dugaan 300 Sertifikat Warga Bogor Hasil Redistribusi Disita Satgas BLBI

Nasional
Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Kementan Sebut PMK Hewan Ternak Ada di 216 Kabupaten/Kota Se-Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.