Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Elektabilitas Jokowi di Jateng 53,1 Persen, Prabowo 7,7 Persen

Kompas.com - 06/06/2018, 23:03 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika di Jawa Tengah menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo unggul jauh dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Dari 1.200 responden, sebanyak 53,1 persen memilih Presiden Jokowi saat diberikan pertanyaan terbuka mengenai siapa yang akan dipilih sebagai presiden, jika pemilu dilakukan saat ini. Sedangkan, 7,7 persen responden memilih Prabowo.

Nama-nama lain juga muncul sebagai sosok yang dianggap pantas menjadi calon presiden, yakni mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, politisi Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, mantan Ketua MK Mahfud MD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, dan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy.

Namun, persentase yang diperoleh mereka sangat kecil, tidak mencapai 1 persen.

Secara head to head, elektabilitas Jokowi juga masih unggul bahkan persentasenya lebih tinggi, yakni sebesar 67,3 persen. Sementara elektabilitas Prabowo 11,2 persen.

Baca juga: Survei Charta Politika: Di Banten 28,5 Persen Pilih Prabowo, Jokowi 26,9 Persen

Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya, tingginya elektabilitas Jokowi disebabkan oleh dua variabel. Pertama, dari pendekatan psikologis, Presiden Jokowi direpresentasikan sebagai wakil dari Jawa Tengah.

Kedua, Provinsi Jawa Tengah merupakan basis terbesar dari pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

"Ada dua variabel pendekatan psikologis, Jokowi adalah wakil dari Jawa Tengah dan Jateng merupakan basis pendukung PDI-P," ujar Yunarto saat saat memaparkan hasil survei, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Selain itu, tingginya elektabilitas juga tidak lepas dari tingkat kepuasan masyarakat Jawa Tengah terhadap kinerja pemerintah.

Baca juga: Survei Charta Politika: Di Banten 28,5 Persen Pilih Prabowo, Jokowi 26,9 Persen

Berdasarkan survei, 79,8 persen responden merasa puas denga kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Sedangkan hanya 16,2 persen yang merasa tidak puas.

"Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah bisa dibilang tinggi mencapai 79,8 persen," kata Yunarto.

Pengumpulan data survei Charta Politika dilakukan pada 23 hingga 29 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka secara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Survei ini menggunakan metode acak bertingkat atau multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen, dan margin of error sekitar 2,83 persen.

Unit sampling primer survei ini adalah desa/kelurahan dengan jumlah sampel masing-masing 10 orang di 120 desa/kelurahan yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah.

Kompas TV Apakah gerakan tagar bisa berampak pada elektabilitas para calon presiden yang akan berlaga pada 2019?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com