GP Ansor Desak Pemerintah dan Polri Pulihkan Hak Jemaah Ahmadiyah

Kompas.com - 06/06/2018, 22:41 WIB
Konferensi pers terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Konpers dilakukan di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018). Reza JurnalistonKonferensi pers terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Konpers dilakukan di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretararis Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Adung Abdurrahman mendesak pemerintah, Polri, dan lembaga terkait untuk melakukan pemulihan hak jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Para korban penyerangan jemaah Ahmadiyah saat ini mengungsi di Balai Latihan Kerja milik Pemda Lombok Timur. Dari delapan keluarga yang menjadi korban, terdapat 12 anak-anak, dari balita hingga duduk di bangku SMP.

"Pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum untuk secara tegas menyelesaikan kasus ini secara proses hukum," kata Adung dalam konferensi pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Adung mengatakan, GP Ansor meminta aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan semua hak korban seperti sediakala.

GP Ansor juga meminta pemerintah memberi perlindungan terhadap segala hak korban Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah dijamin konstitusi.

Baca juga: YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat dalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Adung mengutuk aksi penyerangan pada 19-20 Mei 2018, yang mengakibatkan sejumlah anak mengalami trauma. Sebab, anak dan balita selalu menangis setiap kali ada orang banyak berkumpul di sekitarnya.

"Kami dalam posisi mengutuk perusakan, pengancaman, intimidasi, kemudian pembatasan hak-hak warga negara," kata Adung.

Di sisi lain, Adung mengingatkan akan nilai-nilai kemajemukan yang dimiliki Indonesia.

Menurut dia, kejadian penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur menggambarkan ancaman-ancaman terhadap kebinekaan Indonesia.

"Jadi centre of gravity (pusat gravitasi) Indonesia itu adalah kebinekaan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini rusak, itu bukan lagi Indonesia," ucap Adung.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Nasional
Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Update 13 Juli: 1.175 WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri, 2 Kasus Perdana di Sudan

Nasional
Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Usai Disinggung Jokowi, Prabowo Jajal Rantis Besutan Pindad

Nasional
Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Survei Litbang Kompas: 69,6 Responden Nilai Perombakan Kabinet Jokowi Mendesak Dilakukan

Nasional
Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Adaptasi Kebiasaan Baru, Wapres Minta Pelaku Ekonomi Lebih Kreatif

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Pimpinan DPRD Jambi

Nasional
Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Nasional
Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Kadispenad: 98 Orang di Secapa AD Negatif Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Gugus Tugas Jelaskan 6 Protokol Penerimaan Paket di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa 'New Normal' Kini Direvisi Pemerintah...

Kerap Diucapkan Jokowi, Frasa "New Normal" Kini Direvisi Pemerintah...

Nasional
Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Zulkifli Hasan: PAN Ya Muhammadiyah, Muhammadiyah Ya PAN

Nasional
Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Pemerintah Minta Masyarakat Gunakan Masker yang Nyaman, Cukup Ruang untuk Bernapas

Nasional
Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Nasional
Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Geledah Rumah Kepala Dinas PUPR Banjar, KPK Amankan Uang dan Dokumen

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

[POPULER NASIONAL] Jangan Turunkan Masker ke Dagu | Penambahan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X