GP Ansor Desak Pemerintah dan Polri Pulihkan Hak Jemaah Ahmadiyah

Kompas.com - 06/06/2018, 22:41 WIB
Konferensi pers terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Konpers dilakukan di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018). Reza JurnalistonKonferensi pers terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Konpers dilakukan di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretararis Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Adung Abdurrahman mendesak pemerintah, Polri, dan lembaga terkait untuk melakukan pemulihan hak jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Para korban penyerangan jemaah Ahmadiyah saat ini mengungsi di Balai Latihan Kerja milik Pemda Lombok Timur. Dari delapan keluarga yang menjadi korban, terdapat 12 anak-anak, dari balita hingga duduk di bangku SMP.

"Pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum untuk secara tegas menyelesaikan kasus ini secara proses hukum," kata Adung dalam konferensi pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Adung mengatakan, GP Ansor meminta aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan semua hak korban seperti sediakala.


GP Ansor juga meminta pemerintah memberi perlindungan terhadap segala hak korban Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah dijamin konstitusi.

Baca juga: YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat dalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Adung mengutuk aksi penyerangan pada 19-20 Mei 2018, yang mengakibatkan sejumlah anak mengalami trauma. Sebab, anak dan balita selalu menangis setiap kali ada orang banyak berkumpul di sekitarnya.

"Kami dalam posisi mengutuk perusakan, pengancaman, intimidasi, kemudian pembatasan hak-hak warga negara," kata Adung.

Di sisi lain, Adung mengingatkan akan nilai-nilai kemajemukan yang dimiliki Indonesia.

Menurut dia, kejadian penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur menggambarkan ancaman-ancaman terhadap kebinekaan Indonesia.

"Jadi centre of gravity (pusat gravitasi) Indonesia itu adalah kebinekaan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini rusak, itu bukan lagi Indonesia," ucap Adung.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM Berat dan Konflik Agraria Jadi PR Pemerintah

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Industri Hukum' Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Mahfud MD Sebut "Industri Hukum" Jadi Penghambat Visi Presiden Jokowi

Nasional
Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Pemerintah Dorong Kekayaan Intelektual Bisa Jadi Jaminan ke Bank

Nasional
Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Eks Napi Koruptor Bisa Maju Pilkada, Ketua KPK Prihatin

Nasional
Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Dukung Program Nasional, Kemenhub Terus Tingkatkan Kinerja Transportasi Kereta Api

Nasional
Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Litbang Kompas: Mayoritas Kasus Korupsi Kepala Daerah Terkait Infrastruktur

Nasional
Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Presiden Jokowi Minta KUR Diprioritaskan untuk Sektor Produksi

Nasional
Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Jokowi Segera Bertemu KPK Bahas Evaluasi Pencegahan Korupsi

Nasional
Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Lima Pimpinan KPK Terpilih Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas 'Omnibus Law'

Aturan Hak Paten dan Desain Industri Akan Terimbas "Omnibus Law"

Nasional
Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Aktivis: Pemerintah yang Pro Investasi Ancaman bagi Masyarakat Adat

Nasional
'Dateline' Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

"Dateline" Kasus Novel Berakhir, Polri Persoalkan Alat Bukti

Nasional
PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

PKS: Erick Thohir Punya Banyak PR, Selain Kasus Dirut Garuda Indonesia

Nasional
Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Eks Koruptor Tak Dilarang Maju Pilkada, Gerindra: Tergantung Komitmen Partai

Nasional
Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Agus: KPK Selamatkan Uang Negara Rp 63,9 Triliun dalam 4 Tahun Terakhir

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X