GP Ansor Desak Pemerintah dan Polri Pulihkan Hak Jemaah Ahmadiyah

Kompas.com - 06/06/2018, 22:41 WIB
Konferensi pers terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Konpers dilakukan di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018). Reza JurnalistonKonferensi pers terkait penyerangan jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur. Konpers dilakukan di kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretararis Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor, Adung Abdurrahman mendesak pemerintah, Polri, dan lembaga terkait untuk melakukan pemulihan hak jemaah Ahmadiyah yang menjadi korban kekerasan di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

Para korban penyerangan jemaah Ahmadiyah saat ini mengungsi di Balai Latihan Kerja milik Pemda Lombok Timur. Dari delapan keluarga yang menjadi korban, terdapat 12 anak-anak, dari balita hingga duduk di bangku SMP.

"Pemerintah, kepolisian, dan aparat penegak hukum untuk secara tegas menyelesaikan kasus ini secara proses hukum," kata Adung dalam konferensi pers di Kantor Pimpinan Pusat GP Ansor, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Adung mengatakan, GP Ansor meminta aparat penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan semua hak korban seperti sediakala.

GP Ansor juga meminta pemerintah memberi perlindungan terhadap segala hak korban Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang telah dijamin konstitusi.

Baca juga: YLBHI Menduga Ada Oknum Aparat Terlibat dalam Penyerangan Ahmadiyah Lombok Timur

Adung mengutuk aksi penyerangan pada 19-20 Mei 2018, yang mengakibatkan sejumlah anak mengalami trauma. Sebab, anak dan balita selalu menangis setiap kali ada orang banyak berkumpul di sekitarnya.

"Kami dalam posisi mengutuk perusakan, pengancaman, intimidasi, kemudian pembatasan hak-hak warga negara," kata Adung.

Di sisi lain, Adung mengingatkan akan nilai-nilai kemajemukan yang dimiliki Indonesia.

Menurut dia, kejadian penyerangan terhadap jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur menggambarkan ancaman-ancaman terhadap kebinekaan Indonesia.

"Jadi centre of gravity (pusat gravitasi) Indonesia itu adalah kebinekaan. Kalau Bhinneka Tunggal Ika ini rusak, itu bukan lagi Indonesia," ucap Adung.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Cegah Covid-19 di Pengungsian, Pemetaan Sebelum Bencana Perlu Dilakukan

Nasional
Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Ketua DPR Ingatkan Paslon Pilkada Tak Memobilisasi Massa Saat Kampanye

Nasional
Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Kapolri Sebut Polisi yang Bubarkan Massa dengan Heli Sudah Ditindak

Nasional
Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Komisi I Setuju RUU Kerja Sama RI-Swedia di Bidang Pertahanan

Nasional
Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Puan: Peserta dan Penyelenggara Pilkada Harus Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Kemenkes Keluarkan Pedoman Pengungsian Bencana Alam di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

UPDATE 30 September: 4.320 Pasien Covid-19 Dirawat di RSD Wisma Atlet

Nasional
Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo

Nasional
Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Sebut Nama Jaksa Agung dan Mantan Ketua MA

Nasional
Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Koruptor Kerap Dapat Vonis Ringan, ICW: Nasib Pemberantasan Korupsi Suram

Nasional
Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Dalam Eksepsi, Jaksa Pinangki Bantah Terima 500.000 Dollar AS dari Djoko Tjandra

Nasional
Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Pam Swakarsa Diprotes Komisi III DPR, Kapolri Diminta Ganti Namanya

Nasional
Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Dana Awal Kampanye Pilkada 2020: Terendah Rp 50.000, Tertinggi Rp 2 Miliar

Nasional
KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

KPK Panggil 4 Anggota DPRD Jambi 2014-2019 sebagai Saksi

Nasional
Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Operasi Yustisi, Kapolri Sebut Kumpulkan Rp 1,6 Miliar dari Denda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X