JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menggelar rapat koordinasi setingkat menteri secara tertutup terkait antisipasi Bandara Kertajati sebagai Embarkasi Haji Tahun 2018 di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Senin (6/6/2018).
Namun, saat rapat koordinasi berakhir, semua pejabat pemerintah yang hadir dan keluar dari Gedung Kemenko PMK kompak irit bicara kepada media yang sudah menunggu.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tidak mau mengungkapan pembahasan di rakor yang dipimpin oleh Menko PMK Puan Maharani itu.
"Belum ada yang bisa dipublikasikan, kami terus dalami," ujarnya.
Baca juga: Melongok Fasilitas Bandara Kertajati
Saat ditanya kemungkinan Bandara Kertajati menjadi Embarkasi Haji Tahun 2018, Menag tak memberikan jawaban berbeda. Ia mengatakan bahwa pemerintah masih mendalami hal itu.
Hingga ia berjalan dan masuk ke pintu mobil dinasnya, setiap pertanyaan wartawan ia jawab dengan kata-kata yang sama.
"Saya enggak bisa berikan informasi mohon maaf karena masih harus didalami. Cukup ya, assalamualaikum," kata dia sebelum menutup pintu mobil dan meninggalkan wartawan di bawah terik matahari.
Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso yang ikut dalam rakor tersebut justru bungkam. Tak ada satu kalimat pun yang terlontar dari mulutnya. Setelah keluar dari Kantor Kemenko PMK, ia langsung menuju mobilnya.
Baca juga: AP II Targetkan Minimal Ada 5 Rute Penerbangan dari Bandara Kertajati
Kompas.com mencoba mencari hasil rakor terkait antisipasi Bandara Kertajati sebagai Embarkasi Haji Tahun 2018 ke Puan. Namun saat ditanya, ia pun menjawab dengan singkat.
"Tanya ke Pak Menag ya," kata dia sembari tersenyum. Saat diberitahu bahwa Menag juga irit bicara, ia kembali tersenyum.
Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah meresmikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, pada 24 Mei 2018 lalu. Bandara tersebut disebut-sebut siap untuk digunakan untuk penerbangan haji 2018.
Namun, pertanyaan muncul terkait dengan kesiapan dan fasilitas embarkasi haji disekitar bandara di Jawa Barat itu.