Pimpinan Komisi VIII Minta BNPT Libatkan Kemenag dalam Deradikalisasi

Kompas.com - 06/06/2018, 12:35 WIB
Petugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri. KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELIPetugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan Kementerian Agama dalam program deradikalisasi.

Ia menilai, Kemenag memiliki infrastrukutur yang mumpuni hingga ke daerah untuk menjangkau masyarakat.

Sementara itu, menurut Ace, BNPT tak memiliki infrstruktur selengkap Kemenag untuk menyebarkan paham keagamaan yang toleran.

Karena itu, ia meyakini, pelibatan Kemenag dalam program deradikalisasi akan lebih efektif untuk menyebarkan paham keagamaan yang toleran, melalui penyuluh keagamaannya yang berada hingga di level desa atau kelurahan.


Baca juga: Setelah Kerusuhan di Mako Brimob, Polri Tangkap 96 Terduga Teroris

"Mohon maaf, kalau itu dilakukan melalui BNPT, sebagai sebuah institusi masih sangat terbatas instrumennya. Karena apa? Karena dia enggak punya struktur sampai ke bawah. Sementara Kementerian Agama memiliki struktur sampai ke tingkat bawah," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

Ia menambahkan, pelibatan Kemenag dalam program deradikalisasi tak akan tumpang tindih karena tetap dikoordinasikan oleh BNPT.

Bahkan, dengan dilibatkannya Kemenag, deteksi dini bisa lebih efektif karena para penyuluh agama bisa langsung memetakan paham keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Baca juga: Kepala BNPT Bantah Penilaian Program Deradikalisasi Tidak Efektif
Ace melanjutkan, penyuluh agama bahkan bisa langsung berdialog dengan mereka yang terpapar paham radikal, kemudian mengajarkan mereka paham keagamaan yang toleran.

"Karena mereka (penyuluh keagamaan) punya kemampuan kognitif, knowledge, pengetahuan, dibandingkan dengan aparat keamanan yang tentu posisinya dia tak bisa. Dia hanya penindakan," lanjut Ace.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X