Ditentang di Indonesia, Menteri Susi Dipuji Dunia karena Melawan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 06/06/2018, 05:37 WIB
Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak puluhan pengusaha Jepang untuk berinvestasi di 6 pulau terluar di Indonesia.
|

Vella yang sebelumnya menggelar pertemuan dengan Menteri Susi di Indonesia Room menyadari, pemberantasan IUUF harus berfokus pada pelaksanaannya, bukan hanya secara unilateral, namun juga harus bilateral dan regional.

"Praktik IUUF lebih terstruktur, karena itu kita harus bekerja sama dalam pemberantasannya, ujar Vella.

Kekuatan besar

Atas pujian dan sambutan istimewa di panggung dunia, Susi yang menjadi salah satu pembicara tidak banyak merespons. Di depan panggung FAO, Susi memaparkan bagaimana IUUF harus ditangani bersama-sama karena kekuatannya yang besar.

Susi menyebut, mereka yang melakukan IUUF seperti negara tersendiri di tengah laut dengan adanya dukungan aparat, teknologi, dan peralatan yang canggih. 

Baca juga: KKP Dapat "Disclaimer" dari BPK dan Keheranan Menteri Susi

Susi menyebut, kegiatan ilegal di tengah laut telah menjadi pintu masuk bagi banyaknya kejahatan transnasional.

"Pemberantasan IUUF harus dilakukan dengan lingkup yang lebih luas sehingga butuh outreaching  yang lebih dari negara-negara di dunia dan organisasi internasional," ujar Susi.

Apa yang dikemukakan Susi merupakan penekanan atas apa yang disampaikan Vella sebelumnya.

Praktik IUUF bukan hanya melulu soal “penangkapan ikan”, tetapi juga termasuk banyak aktivitas ilegal lainnya, seperti penyelundupan segala jenis barang termasuk narkotika dan hewan-hewan langka asal Indonesia.

Mendapatkan banyak pujian di tingkat dunia karena upayanya melawan segala bentuk aktivitas ilegal di laut, termasuk penangkapan ikan, Menteri Susi tidak sepi kritik dan tentangan di Indonesia. 

Menteri Susi menyadari hal itu. Konsistensinya untuk melawan segala macam bentuk aktivitas ilegal di laut termasuk penangkapan ikan ilegal dilakukan untuk kepentingan jangka panjang. 

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Soal Siswa Belum Dapat Bantuan Internet, Nadiem: Jangan Panik, Lapor ke Kepala Sekolah

Nasional
Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Albertina: Izin Penyadapan Tak Bisa Dihubungkan dengan Kebocoran Informasi

Nasional
Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Nasional
Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Anita Kolopaking Minta 200.000 Dollar AS ke Djoko Tjandra untuk 'Success Fee'

Nasional
Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Istana Bantah Pergantian Jabatan Gatot Nurmantyo karena Pemutaran Film G30/PKI

Nasional
Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Bawaslu Minta Paslon Pilkada 2020 Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19

Nasional
Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Mendikbud: Tidak Ada Kebijakan Apapun soal Perubahan Kurikulum...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X