Ditentang di Indonesia, Menteri Susi Dipuji Dunia karena Melawan "Illegal Fishing"

Kompas.com - 06/06/2018, 05:37 WIB
Kompas TV Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak puluhan pengusaha Jepang untuk berinvestasi di 6 pulau terluar di Indonesia.

Baca juga: Menteri Susi: Sekarang Tuna Bukan Milik Kapal Asing, tetapi Semua Nelayan

Vella yang sebelumnya menggelar pertemuan dengan Menteri Susi di Indonesia Room menyadari, pemberantasan IUUF harus berfokus pada pelaksanaannya, bukan hanya secara unilateral, namun juga harus bilateral dan regional.

"Praktik IUUF lebih terstruktur, karena itu kita harus bekerja sama dalam pemberantasannya, ujar Vella.

Kekuatan besar

Atas pujian dan sambutan istimewa di panggung dunia, Susi yang menjadi salah satu pembicara tidak banyak merespons. Di depan panggung FAO, Susi memaparkan bagaimana IUUF harus ditangani bersama-sama karena kekuatannya yang besar.

Susi menyebut, mereka yang melakukan IUUF seperti negara tersendiri di tengah laut dengan adanya dukungan aparat, teknologi, dan peralatan yang canggih. 

Baca juga: KKP Dapat "Disclaimer" dari BPK dan Keheranan Menteri Susi

Susi menyebut, kegiatan ilegal di tengah laut telah menjadi pintu masuk bagi banyaknya kejahatan transnasional.

"Pemberantasan IUUF harus dilakukan dengan lingkup yang lebih luas sehingga butuh outreaching  yang lebih dari negara-negara di dunia dan organisasi internasional," ujar Susi.

Apa yang dikemukakan Susi merupakan penekanan atas apa yang disampaikan Vella sebelumnya.

Praktik IUUF bukan hanya melulu soal “penangkapan ikan”, tetapi juga termasuk banyak aktivitas ilegal lainnya, seperti penyelundupan segala jenis barang termasuk narkotika dan hewan-hewan langka asal Indonesia.

Mendapatkan banyak pujian di tingkat dunia karena upayanya melawan segala bentuk aktivitas ilegal di laut, termasuk penangkapan ikan, Menteri Susi tidak sepi kritik dan tentangan di Indonesia. 

Menteri Susi menyadari hal itu. Konsistensinya untuk melawan segala macam bentuk aktivitas ilegal di laut termasuk penangkapan ikan ilegal dilakukan untuk kepentingan jangka panjang. 

Halaman:
Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Tutup Muktamar V PKB, Ma'ruf Ucapkan Selamat dan Bangga pada Cak Imin

Nasional
Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Ketentuan Anggaran RUU Ini Dianggap Bertentangan dengan UU Pertahanan Negara

Nasional
Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Soal Bekasi ke Jakarta dan Bogor Raya, Kemendagri: Tak Ada Pemekaran dan Penggabungan Daerah

Nasional
Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Wiranto Sebut Penanganan Karhutla Membutuhkan Dana yang Besar

Nasional
Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Soal Karhutla, Wiranto Berharap Negara Lain Tak Layangkan Protes

Nasional
 Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Jokowi Tegaskan, Papua dan Papua Barat Akan Jadi Prioritas di Masa Pemerintahannya

Nasional
Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Alasan Pemerintah Moratorium Pemekaran dan Penggabungan Wilayah

Nasional
Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Kemendagri Sebut Alasan Pemekaran atau Penggabungan Daerah adalah Pelayanan Publik

Nasional
Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Ricuh di Papua, Jokowi Minta Kepala Daerah Hati-hati Sampaikan Pernyataan

Nasional
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan Siber

Nasional
Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Bamsoet: Atas Nama DPR, Saya Minta Maaf kepada Seluruh Rakyat Papua

Nasional
Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Istana Tampilkan Sisi Humanis Presiden Lewat Pameran Foto Sukarno hingga Jokowi

Nasional
Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Bendera Bintang Kejora Sempat Berkibar saat Kerusuhan di Fakfak

Nasional
Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Wacana Bekasi Gabung DKI, Ini Syarat Penggabungan Daerah

Nasional
Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Rusdi Kirana Mundur Tanpa Masalah, PKB Mengaku Kehilangan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X